Kasowari freedom wast papua

JAYAPURA|Sentani-West papua
Kamis, 09 juni 2022
_____________________
Post: Nimibol

hari ini di west papua|09 juni 2022
Setiap pendidikan sekolah di West Papua terus bangkit dan melawan Negara republik indonesia, atas keburukan Sejarah, ekonomi, sosial dan budaya. Saat ini siswa-siswi SMK Negeri 1 sentani Merayakan kelulusan mereka dan pawai sepanjang Kota Sentani Kab. Jayapura, dengan mengunakan seragam Filuks Bintang fajar bendera negara West papua,

Dan Kepolisian Republik indonesia telah menangkapnya siswa/i yang pawai atas kelulusan mereka.

dan masih dalam interogas, di Polres doyo Kab.jayapura. Mohon terus Advokasi🙏

WaSaLam!!

KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (KNPB) WILAYAH BALIM -WAMENA telah mengadakan Ibada dan Pengukuhan Badan Pegurus KNPB Wilayah Yahukimo - Sector KULUGY (TANGMA) Oleh Bandan Pengurus KNPB Wilayah Balim - pada hari selasa taggal 12 /10-2021.

Dalam prosesi ibadanya diawali dengan ibada singkat yang dipimpin Oleh Bapak, Pdt. Y. Yelemaken.

Selanjutnya dilanjutkan dengan Pelantikan Badan Pengurus KNPB Wilayah Yahukimo - Sector Kulugy (tangma) yang di pimpin langsung Oleh Badan Bengurus KNPB Wilayah Balim-Wamena Tuan, M. HILUKA Ketua KNPB Wilayah Balim bersama rombongan disertai penyerahan Surat Keputusan (SK) dan Doa Pengukuhan yang dipimpin Oleh Bapak, Pdt. Y. Yelemaken .

Dalam acara pelantikan ini, rakyat telah menerima kehadiran KNPB dengan penuh bers**a cita, semangat dan meria sambil meneriakan dengan yel-yel Papua Merdek, Referendum - Yes, Hidup MSN disaat penyemputan dengan lagu berbudaya.

Dalam sambutan Ketua KNPB Balim-wamena Tn. M. Hiluka menyampaikan kepada bahwa rakyat dan rakyat bagimana agar kita harus bersatu, satu hati, satu pikiran terlepas dari semua ambisi dan Egoisme. Kami KNPB tetap besama rakyat menuju Mogok Sipil Nasional [MSN] untuk West Papua Yang Merdeka secara kedaulatan Politik Bangsa Papua dari semua penjajahanNya.

Demikian dan terima kasih.

Salam Revolusi
Kita yang harus mengakhiri!

Sumber:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=428458435370566&id=100046192383576

Mardi Hiluka
Ket. KNPB Wilayah Balim-Wamena.

Terkini, 6 sept. 2021
Maybrat, West Papua.

Berjumlah 18 [delapan belas] Kampung yang mengungsi lari ke hutan ;

1. Kampung Kisor
2. Kampung Krus
3. Kampung Imsun
4. Kampung Buohsa
5. Kampung Asiaf Saman
6. Kampung Fuog
7. Kampung Fuog Selatan
8. Kampung Sorry
9. Kampung Awet Maim
10. Kampung Roma
11. Kampung Tolak
12. Kampung Kaitana
13. Kampung Yeek
14. Kampung Same Rakator
15. Kampung Sanem
16. Kampung Tahsimara
17. Kampung Hora Iek
18. Kampung Dusun Tahmara

18 Kampung ini dari Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat.

Mohon Pantauan dan Advokasi dari seluruh tanah air, kawasan pasifik dan internasional ✊✊

The TPNPB-OPM NEWS
Laporan Resmi

KEJAHATAN NEGARA PADA RAKYAT PAPUA

setelah Kurang lebih 5 Bulan Operasi Militer besar-besaran di Ilaga Puncak Papua.

Banyak Pas**an TNI-Polri melakukan Penjisiran besar besaran dan Bom tempat Ibadah di Distrik Mayubari Desa Maki Kabupaten Puncak Papua.

Pemerintah Indonesia Bom Tempat ibada adalah
1. Gereja GKII Olaniki
2.Gereja GKII Dolinggame
3.Gereja GKII Tigilber
4 .Gereja GKII limawi
Semua ini di Bom dari udara dan sebagian besar yang akan Laporkan Karena di bakar di Rusak jadikan Pos TNI-POLRI dan lain- lain

Dan juga Rumah Warga di Bom di bakar tidak Manusiawi.

Team Editor: Awak Media The TPNPB-OPMNEWS

Foto istimewa Doc TPNPB-OPM Kodap Ilaga

= KORBAN CACAT=
( kisah perang Vietnam )

Seorang Ibu menerima telegram anaknya. Sejak 3 tahun terakhir, tidak ada kabar putera tunggalnya yang diduga gugur di perang Vietnam.

Telegram itu tertulis bahwa anaknya akan pulang besok, maka Ibu itu pun sibuk mempersiapkan pesta penyambutan.

Siang harinya ada telepon dari anaknya, “Bu bolehkah saya membawa kawan baik saya ?”

Ibu: “Oh sudah tentu, rumah kita besar & kamarpun cukup banyak. Bawa saja !”

Anak: “Tapi kawan saya cacat.”

Ibu: “…ooh tak masalah. Bagian apa cacat ?” nada suaranya menurun.

‎​‎​Anak: “Ia kehilangan tangan kanan & kedua kakinya !”

Karena tak mau mengecewakan anaknya, ibu itu berkata “Asal untuk beberapa hari saja, Ibu kira tak jadi masalah ?”

Anak: “Bu, wajah & tubuhnya penuh luka bakar karena terinjak ranjau saat menolong kawannya.”

Si Ibu dengan nada kecewa & kesal: “Na…ak lain kali saja undang ke rumah.”

Anak: “…tapi ia kawan baik saya Bu. Saya tidak ingin pisah dari dia !”

Ibu: “Nak, bagaimana nanti mengurusnya ? Apa kata orang apabila mereka melihat tubuh cacat dan wajah yang rusak ? Jangan membuat takut keluarga dan tamu undangan nantinya. Lagipula untuk apa…”

Belum selesai Ibu itu berbicara, telepon diputuskan dan ditutup anaknya.

Ibu itu beserta keluarga dan para tamu menunggu hingga jauh malam, tapi anak itut tidak pulang.

Jam 3 subuh, ada telepon dari RS untuk mengidentifikasi mayat yang kehilangan tangan, kedua kakinya & wajah penuh luka bakar.

Mereka menduga itu mayat dari teman anaknya, tetapi ternyata mayat anaknya sendiri !

Ibu itu menangis & menyesali diri. Penyesalan yang datangnya terlambat tapi merubah hidupnya.

Ia mengabdikan sisa hidupnya menjadi relawan Rumah Sakit .

Putus harapan dan mengambil jalan pintas adalah tindakan bodoh yang tidak menghargai kehidupan !

Hidup penuh syukur motivasi, barulah arif namanya !

Menyadari kesalahan, bertobat dan berkomitmen merubah diri, itulah jalan menuju kebahagiaan hidup !

Source : Edi Lim

Kapolda Papua Matius Pakhiri Bebaskan Victor Yeimo

Jika kapolda Papua Matius Pakhiri tidak bebaskan Victor Yeimo kami akan membuat perhitungan.

Kami tau siapa Matius Fakhiri ini, siapa asal dariman, dia orang papua yang jadi budak kolonial.
Victor ditahan di mako brimob diisolasi tidak dapat udara sehat dan sinar mata hari sehinggga kami kawatir kesehatan kambrat.

Terakhir kami lihat kondisi fisik semakin menurun, secara fisigologi dia ditahan dalam mako brimob barakibat kanggguan kesehatan berakibat fatal.

Tidak ada akses bagai keluaraga dan kerabat untuk melihat Victor Yeimo. Secara tidak langsung Matius Fakhiri secara tidak langsung sedang membunuh Victor Yeimo.

Bilah perlu ada akses bagai keluara dan kerabat untuk bisa melihat kondisi Jubir Internasional KNPB pusat.

Jika tidak KNPB akan serukan kepada rakyat papua dan seluruh Aktivis KNPB untuk ditangkap di polda papua.
Jika terjadi apa apa terhadap Victor Yemo kami membuat perhitugan sampai dengan papua merdeka.

Ones Suhuniap
JUBIR NASIONAL KNPB PUSAT.

SERUAN SOLIDARITAS UNTUK PENANGANAN KESEHÀTAN DAN PEMBEBASAN VIKTOR YEIMO

Viktor Yeimo aktivis pro demokrasi Papua telah di tahan di Markas Brimob Polda Papua selama 3 bulan tanpa diberikan akses pengadilan dan kesehàtan yang memadai keluarga bahkan belum dapat akses berjumpa. Kesehàtan Viktor Yeimo dari setiap publikasi oleh Pendampin Hukum (seperti pada foto) semakin memprihantinkan, ini adalah masalah serius Dan harus ditangani.

Kami meminta Polda Papua segera memberikan akses kesehatan bagi pemulihan Viktor Yeimo. Dan segera memindahhkan ke tempat yang lebih baik yaitu lembaga Pemsyarakat Abepura, serta tidak membuat berbagai alasan untuk mempersulit proses persidangan.

Kondisi serius ini sangat mengharapkan seluruh rakyat dan kaum tertindas, pemerhati kemanusian, geraja, untuk ikut mendesak Polda Papua agar berprikemanusian dalam memunuhi Hak-hak asasi Viktor Yeimo.

Pengguna media sosial, akun organisasi, komonitas untuk ikut menyerbarkan seruan-seruan kemanusian untuk hak-hak Viktor Yeimo dihadapan hukum.

DETIKINDONESIA, JAKARTA – Tokoh Papua Natalius Pigai kembali mempertanyakan pemerintah Republik Indonesia terkait pelabelan OPM sebagai teroris, Selasa (27/4/2021).

Menurutnya dalam rilis Natalius Pigai tersebut bahwa Dari Simbol – simbol Negara Bangsa OPM Tidak Menganut Ideologi Maut. Lahir Lebih Dulu dari NKRI, Bintang Kejora 1942, Merah Putih 1944. Kata Pigai.

Ia melihat Keinginan Pemerintah untuk memberi label TPN/OPM sebagai organisasi Teroris tidak bisa. TPN/OPM adalah freedom fighter ditopang Konvensi Jenewa dan Hukum Humaniter sebagai Kombatan dan Organisasi yang pernah hadir di PBB dan saat ini pun sering hadir di berbagai Forum PBB sebagai penentang kejahatan Koloni atau decolonisasi. Ujar Natalius Pigai, Mantan Komnas HAM itu.

TPN/OPM adalah organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan dan pembebasan yang memiliki simbol-simbol negara bangsa (nation state simbolis) Yakni; 1). Bendera (Bintang Kejora) yang melambangkan Cahaya dan sinar kedamaian. 2. Lambag burung mambruk sebagai tanda kedamaian. 3. Lagu kebangsaan hai tanahku Papua pemujaan tanah dan air nasionalisme Papua. 4. Wilayah kartografi Sorong sampai Merauke. 5. Rakyat Papua bangsa Melanesia berkulit hitam. Karena itu TPN/OPM tidak menganut ideologi maut tetapi ideologi kebebasan (freedom fighter). Katanya.

Dari sejarahnya sudah lahir sebelum Indonesia masih merah, pucuk dan kecil bahkan Bintang Kejora dan Persiapan kemerdekaan Papua sudah ada sebelum Negara Indonesia Lahir di Dunia yakni 1942 lahirnya bintang sampari oleh angganita manufaktur, proyek Papuanisasi oleh J Echoud, sedangkan Indonesia sendiri diakui oleh Belanda 1948. Tujuannya adalah kemerdekaan Papua.

Landasan filosofi maupun tujuan TPN/OPM adalah ideologi pembebasan bukan menganut Ideologi Maut. Lahir lebih dulu dari Republik Indonesia, Bendera Merah Putih lahir 1944, Bintang Kejora Lahir 1942.

TPN/OPM diakui di dunia secara perjuangan dan pembebasan bangsa atau tujuan dekolonisasi maka legitimasi di dunia sudah pasti tidak dapat.

Saya melihat pelabelan ini hanya untuk menjustifikasi rasisme dan operasi militer yang lebih kuat yaitu DOM sebagai jalan cepat genosida terhadap bangsa kulit hitam Papua. Tutup Natalius Pigai, Komisioner Komnas HAM 2012-2017 dan Aktivis Kemanusiaan (DI/A1

Kalian hai para pengkhianat NKRI. Siapkan nyawa kalian!
Atau pilih menyerah!

Baca dan camkan!

TNI siap memberantas seluruh anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Upaya tersebut dilakukan dengan rencana operasi besar-besaran.

"Intinya, kami (TNI) siap untuk menangkap seluruh anggota KKB," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Achmad Riad.

Namun untuk agenda operasi besar-besaran di Papua menangkap seluruh KKB, kata dia, tetap menunggu keputusan politik selanjutnya dari pemerintah.

"Kami menunggu keputusan politik Presiden Jokowi selanjutnya," ujarnya.

Selama ini dia menilai, personel gabungan TNI-Polri bekerja sama secara baik untuk menangkap anggota KKB yang kerap meneror, membunuh warga, hingga melakukan perusakan fasilitas umum.

Kesiapan TNI ini merupakan respons dari instruksi Presiden Jokowi kepada Panglima TNI dan Kapolri. Aparat keamanan di Papua harus menangkap seluruh anggota KKB di Papua.

Sebelumnya KKB menembak Kabinda Papua, Brigjen TNI Putu Danny, Minggu (25/4/2021) di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Korban gugur dalam insiden kontak senjata itu.

Baca berita terupdate selengkapnya di www.inews.id

Siapa sesungguhnya berwatak Teroris, Rasis dan Fasis di tanah Papua?
April 26, 2021 Redaksi Wagadei 0 Komentar Fasisme, Papua, Rasisme, Socrates Sofyan Yoman, Tanah Papua, Teroris
Oleh: Gembala Dr. Socratez S.Yoman, MA

SEJAK 1965, Organisasi Papua Merdeka (OPM) berjuang untuk tujuan azas dan ideologi politik demi keadilan, perdamaian, martabat kemanusiaan dan masa depan bangsa Papua di West Papua lebih baik dan bermartabat.

OPM tidak pernah dan belum pernah membakar gedung sekolah di kampung-kampung dan belum pernah mengusir dan menembak guru-guru yang mengabdi di seluruh pelosok TANAH Papua di West Papua dari Sorong-Merauke. Karena para pejuang yang berdiri dalam OPM tahu, sadar, mengerti bahwa OPM berjuang untuk Papua Merdeka.

Pada 1965-1970-an, pejuang OPM ada di Swedia, di Senegal, di Belanda, di Australia, di Vanuatu dan di PNG. Keberadaan OPM ini diakui oleh komunitas internasional bahwa perjuangan rakyat dan bangsa West Papua melalui wadah OPM adalah murni misi politik untuk West Papua Merdeka.

Dalam sejarah perjalanan panjang OPM, tidak pernah dan belum pernah membakar gedung-gedung sekolah, gedung-gedung rumah sakit, gedung-gedung ibadah, dan juga tidak pernah menembak mati para guru, tenaga kesehatan, para pendeta dan gembala dan juga rakyat sipil. Karena OPM memperjuangkan misi suci dan mulia, yaitu misi kemanusiaan, kesetaraan dan hak politik untuk berdaulat sebagai bangsa merdeka.

Ada fenomena baru yang dianggap asing dan sangat aneh yang terjadi sekitar tahun 2001 sampai tahun 2021, setelah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) memenangkan diplomasi di forum MSG, PIF, ACP dan di forum-forum internasional.

Perjuangan dan pergerakan ULMWP membuat Indonesia sepertinya panik dan kehilangan sahabat di Negara-Negara MSG, PIF, ACP, komunitas internasional, terutama grassroot community (masyarakat akar rumput). Indonesia dijauhi sebagai negara yang berwatak teroris, rasis dan fasis dan pelaku kejahatan kemanusiaan.

ULMWP telah memenangkan dan meyakinkan media-media asing bahwa pergerakan dan perjuangan rakyat dan bangsa Papua di West Papua ialah perjuangan kemanusiaan, keadilan, perdamaian, kesamaan derajat dalam hak politik untuk mengakhiri kekerasan dan kekejaman dan kebrutalan Indonesia yang berwatak teroris, rasis dan fasis di Papua. ULMWP berjuang dengan cara-cara bermartabat untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan terlama dan terpenjang dalam sejarah konflik di Asia.

Rakyat dan bangsa Papua di West Papua, komunitas internasional dari kawasan Negara-negara Melanesia, Negara-Negara Pasifik, Negara-Negara Karabia dan Afrika mengerti dan tahu bahwa yang menewaskan para pendeta di Papua itu tindakan dari bangsa teroris, rasis dan fasis.

Contohnya: TNI BERWATAK TERORIS DAN KRIMINAL, RASIS DAN FASIS MENEMBAK MATI 3 PENDETA DI PAPUA yang tidak menjadi rahasia umum.

1. Pendeta Elisa Tabuni tewas ditembak TNI pada 16 Agustus 2004 di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya.

2. Pendeta Geyimin Nigiri tewas ditembak TNI pada 19 Desember 2018 di Distrik Mapenduma, Kabupaten Nduga.

3. Pendeta Yeremia Zanambami tewas ditembak TNI pada 19 September 2019 di Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya.

(Sumber dari Buku: Jejak Kekerasan Negara Dan Militerisme di Tanah Papua: Yoman: 2021:hal. 138)

Negara yang menembak mati Arnold Clemens Ap itu perilaku teroris. Negara yang menewaskan Theodorus Hiyo Eluay dan menculik dan menghilangkan Aristoteles Masoka, sopir Theys Eluay pada 10 November 2001 itu tindakan teroris. Yang menewaskan 4 siswa di Paniai pada 8 Desember 2014 itu tindakan para teroris. Yang melakukan operasi militer dan menembak mati rakyat dari kampung halaman mereka di Kabupaten Nduga, Intan Jaya dan Puncak itu tindakan teroris, rasis dan fasis.

Perilaku teroris di Nduga, TNI menewaskan 5 orang sipil pada 20 September 2019 di Gua Gunung Kenbobo, Distrik Inye dan mayat mereka dikuburkan dalam satu kuburan. Nama-nama korban tewas: (1) Yuliana Dorongi (35/Perempuan), (2) Yulince Bugi (25/Perempuan; (3) Masen Kusumburue (26/ Perempuan; (4) Tolop Bugi (13/Perempuan; (5) Hardius Bugi (15/L). (Sumber resmi: Theo Hesegem, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Keutuhan Manusia Papua).

Yang paling aneh dan tidak diterima akal sehat kita semua ialah Negara Indonesia memiliki pas**an militer jumlah terbanyak, terlatih, tangguh dan mampu menerobos wilayah-wilayah sulit, tapi TNI-POLRI bersandiwara untuk menghadapi anggota TPN-PB (OPM) jumlah terbatas, persenjataan terbatas dan kebanyakan anak-anak belum memiliki pendidikan memadai.

Wajarlah, wilayah konflik Aceh sudah didamaikan melalui Perjanjiian Helsinki pada 15 Agustus 2005 dan wilayah konflik di Timor Leste sudah berdaulat sebagai Negara merdeka.

Wilayah West Papua adalah satu-satunya wilayah yang dipelihara sebagai wilayah konflik supaya orang asli Papua dibuat tidak berdaya, diteror, diintimidasi, dibuat miskin, ditembak mati dan dimusnahkan supaya sumber daya alam menjadi milik para penguasa kolonial Indonesia.

Lebih aneh lagi ialah penguasa Indonesia membuat mitos-motos, stigma, dan label kepada orang asli Papua, yaitu GPK, GPL, OPM, separatis, makar, yang terbaru KKB.

Dan sekarang gerakan orang asli Papua dijadikan gerakan teroris.

Dari penjelasan singkat ini, penulis memberikan gambaran siapa sesungguhnya teroris, rasis, fasis dan pelaku pelanggaran berat HAM?

Penguasa Indonesia, TNI-Polri perlu sadar dan bertobat, bahwa sebelum 1 Mei 1963 Indonesia merampok, menduduki dan menjajah bangsa kami, kami tidak mengenal mitos dan stigma: GPK, GPL, OPM, Separatis, Makar, KKB dan Teroris.

Kami orang asli Papua adalah manusia yang bermartabat sebagai gambar dan rupa Allah. Leluhur dan nenek moyang kami hidup merdeka dan berdaulat tanpa mitos-mitos dan stigma-stigma negatif tadi.

Enyalah IBLIS si pembunuh, pencuri, perampok dari TANAH leluhur kami. Kami bisa dan sanggup hidup tanpa bangsa kolonial Indonesia. Karena, leluhur dan nenek moyang kami pernah hidup, mampu dan sanggup hidup merdeka tanpa bantuan orang-orang asing.

Pastor Frans Lieshout memberikan kesaksian tentang pengalaman hidupnya sebagai berikut:

“Pada tanggal 1 Mei 1963 datanglah orang Indonesia. Mereka menimbulkan kesan segerombolan perampok. Tentara yang telah diutus merupakan kelompok yang cukup mengerikan. Seolah-olah di Jakarta mereka begitu saja dipungut dari pinggir jalan. Mungkin benar-benar demikian.”

( Sumber: Pastor Frans Lieshout OFM: Gembala dan Guru Bagi Papua, 2020, hal. 593).

Seperti Pastor Frans Lieshout, OFM mengakui:

“Saya sendiripun belajar banyak dari manusia Balim yang begitu manusiawi. Saya masih mengingat masyarakat Balim seperti kami alami waktu pertama datang di daerah ini. Kami diterima dengan baik dan ramah, tetapi mereka tidak memerlukan sesuatu dari kami, karena mereka sudah memiliki segala sesuatu yang mereka butuhkan itu. Mereka tidak mengemis. Mereka nampaknya sehat dan bahagia, …Kami menjadi kagum waktu melihat bagaimana masyarakat Balim hidup dalam harmoni…dan semangat kebersamaan dan persatuan…saling bersalaman dalam acara s**a dan duka…” ( Sumber: Kebudayaan Suku Hubula Lembah Balim-Papua, 2019, hal. 85-86).

Pencuri tidak pernah mengaku dia adalah maling. Teroris tidak akan mengaku dia adalah teroris. Penjajah tidak pernah hargai bangsa yang diduduki dan dijajah.

Belanda pernah memitoskan Ir. Sukarno adalah separatis. Pemerintah apartheid di Afrika Selatan menuduh Nelson Mendela adalah Komunis. Marthen Luther King,Jr dimitoskan Komunis oleh orang-orang kulit putih Amerka, Mahatma Gandhi dijuluki penasihat para kuli bangunan oleh penguasa Apartheid. Para pejuang bangsa Papua di West Papua distigma separatis dan KKB oleh kolonial Indonesia. Sekarang penguasa kolonial Indonesia berusaha manipulasi stigma teroris kepada para pejuang keadilan dan perdamaian. Doa dan harapan kita semua orang-orang berbudi luhur supaya kisah Haman dan Mordekhai dalam Kitab Ester berulang kembali di era ini, supaya semua lidah mengaku bahwa orang asli Papua berhak berdiri sebagai bangsa merdeka dan berdaulat di atas TANAH leluhur mereka.

Doa dan harapan penulis, artikel pendek ini menjadi berkat. Waa…Waa…Wa…

PANITIA AKSI NASIONAL WEST PAPUA

RESOLUSI PIF DAN ACP

MENDUKUNG 83 NEGARA UNTUK INTERVENSI KOMISI TINGGI HAM PBB DI WEST PAPUA

Berdasarkan Komunike dan Resolusi PIF dan ACP, 83 Negara telah menyatakan dukungan untuk Intervensi Komisi Tinggi HAM PBB ke West Papua. Berikut Komunike PIF dan Resolusi ACP.

PASIFIK ISLAND FORUM

Hasil Komunike Para Menlu PIF, di di Fiji 26 July 2019
Para Menlu PIF menegaskan sikap terkait masalah West Papua (komunike no 29-30). Berikut ini poitn penting yang diputuskan dalam Komunike para Menlu PIF:

Mengingat keputusan Pimpinan Forum 2016 bahwa masalah dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat harus tetap dalam agenda mereka, para Menteri membahas posisi Forum tentang Papua Barat (Papua).
Menteri:
mengakui eskalasi kekerasan yang dilaporkan dan melanjutkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat (Papua);
setuju untuk menekankan kembali dan memperkuat posisi Forum untuk mengangkat keprihatinannya atas kekerasan dan:
menyerukan semua pihak untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia semua penduduk;
menyerukan semua pihak untuk bekerja untuk mengatasi akar penyebab konflik dengan cara damai; memelihara dialog yang terbuka dan konstruktif dengan Indonesia tentang masalah dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran di Papua Barat; dan
menyambut undangan oleh Indonesia untuk misi ke Papua Barat (Papua) oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, dan sangat mendorong kedua belah pihak untuk menyelesaikan waktu kunjungan dan membuat setiap usaha untuk memberikan laporan tentang situasi sebelum Pasifik berikutnya Pertemuan Para Pemimpin Forum Kepulauan pada 2020.

Para Pemimpin PIF di Tavalu, 13-16 Agustus 2019

Hasil dari komunike pertemuan para pemimpin Pasifik pada tahun 2019 untuk masalah konflik politik dan hak asasi manusia di Papua Barat di rumuskan pada no. 35, 36 dan 37. Berikut adalah rangkuman isi Komunike para Pemimpin PIF segubungan dengan masalah West Papua:

Para pemimpin mengakui eskalasi kekerasan yang dilaporkan dan melanjutkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat (Papua) dan setuju untuk menekankan kembali dan memperkuat posisi Forum untuk meningkatkan keprihatinannya atas kekerasan tersebut.
Pemimpin meminta semua pihak untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia semua penduduk dan bekerja untuk mengatasi akar penyebab konflik dengan cara damai. Lebih lanjut, Para Pemimpin sepakat untuk mempertahankan dialog yang terbuka dan konstruktif dengan Indonesia mengenai masalah dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran di Papua Barat.
Para Pemimpin Menyambut undangan oleh Indonesia untuk sebuah misi ke Papua Barat (Papua) oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, dan sangat mendorong kedua pihak untuk mengambil keputusan sebelum pertemuan Pimpinan Forum Kepulauan Pasifik berikutnya pada tahun 2020.

AFRICA, CARRIBEAN, PASIFIC

Resolusi ACP 'Situasi hak asasi manusia di provinsi Papua Barat Indonesia (Papua Barat) '
Nairobi, Kenya, Desember 7, 2019
Pertemuan di Nairobi, Kenya, pada tanggal 7 Desember 2019,

Setelah mendengar laporan dari Komite para Duta ACP tentang hak asasi manusia situasi di Papua Barat;

Menegaskan kembali kewajiban negara di bawah Piagam PBB untuk memajukan penghormatan Universal dan ketaatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental;

Menegaskan kembali pengangkatan Pelapor Khusus PBB dan para utusan khusus Prosedur dan pemegang mandat hak asasi manusia;

RECALLING paragraf 35 untuk 37 dari 2019 Kepulauan Pasifik Forum pemimpin Communique mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua Barat dan mengakui tindak kekerasan dan meningkatnya dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dan menekankan dan memperkuat posisi Forum Kepulauan Pasifik dalam meningkatkan keprihatinan atas kekerasan dan menyerukan kepada semua pihak untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi untuk bekerja untuk mengatasi akar penyebab konflik dengan cara damai dan mempertahankan terbuka dan dengan Indonesia mengenai isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran di Papua Barat,

Upaya pengakuan yang dilakukan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak asasi manusia dan kantor untuk menarik perhatian pada hak asasi manusia yang serius dan pelanggaran di Papua Barat;

Mengakui bahwa, menyusul diterbitkannya undangan oleh Indonesia di 2018 Februari, waktu, Ruang lingkup, dan make-up misi oleh Perserikatan Bangsa- Komisaris hak asasi manusia untuk secara independen menilai situasi hak asasi manusia di Papua belum diselesaikan;

MERANGKUL Deklarasi Universal PBB tentang hak asasi manusia (UDHR) Resolusi 217A sebagai dokumen tonggak hak asasi manusia, memberikan standar umum pencapaian bagi semua bangsa dan semua bangsa dan wilayah dunia;

Mengingat Deklarasi prinsip hukum internasional tentang ramah Hubungan dan kerjasama antar negara sesuai dengan Piagam PBB Dalam resolusi 2625 (xxv) dari 24 oktober 1970, dan khususnya, annexe di bawah Beranggapan, pada pentingnya menjaga dan memperkuat perdamaian internasional nasional yang didirikan Setelah kebebasan, kesetaraan, keadilan dan menghormati hak asasi manusia dan berkembang Hubungan persahabatan antara nirmenghormati politik mereka, ekonomi, dan sistem social Atau tingkat pengembangan mereka

Mengakui bahwa negara anggota ACP telah mengangkat keprihatinan tentang manusia yang sedang berlangsung pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan komunikasi dan kurangnya akses media independen di Provinsi Papua Barat; Dan

Dalam menjaga dengan komitmen tak tergoyahkan ACP Group untuk menghormati hak asasi manusia, aturan hukum dan prinsip demokratis: PANGGILAN pada pihak yang berkaitan dengan:
Melakukan misi ke Papua Barat dan memberikan laporan berdasarkan bukti dan informasi situasi hak asasi manusia sebelum pertemuan berikutnya dari Forum Kepulauan Pasifik Pemimpin pada bulan Juli 2020.
Memberikan akses media internasional ke Papua Barat, untuk memberikan cakupan
situasi hak asasi manusia menjelang pertemuan berikutnya Forum Kepulauan Pasifik
Pemimpin pada bulan Juli 2020;
Bekerja sama untuk mengatasi akar penyebab konflik di Papua Barat secara damai melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia semua penduduk di Papua Barat; Dan
Mengupayakan untuk menyertakan situasi hak asasi manusia di Papua Barat sebagai Agenda Dewan hak asasi manusia PBB.

Sampai saat ini, Indonesia masih menutup akses Kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB ke West Papua dengan Alasan Covid -19. Padahal, Indonesia terus mengirim Militernya ke West Papua untuk melakukan Operasi Militer di Intan Jaya, Nduga, Puncak dan seluruh territory West Papua. Oleh karena itu, perlu bagi rakyat Papua MENDUKUNG 83 NEGARA UNTUK INTERVENSI KOMISI TINGGI HAM PBB DI WEST PAPUA DAN MENDESAK PEMRINTAH INDONESIA MEMBUKA AKSES BAGI DEWAN HAM PBB KE WEST PAPUA.

Hari ini Kamis tgl 18 Maret 2021.
Rakyat Papua di Kabupaten Lani Jaya Dengan tegas menyatakan sikap menolak OTSUS JILID II Dan segalah Macam produk tawaran Kolonialisme Indonesia untuk West Papua.

Kami Rakyat Papua di Kab Lani Jaya hanya minta hak Penentuan nasib sendiri.

.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden maupun DPR RI yang dinilai melakukan inisiasi dan keputusan sepihak tanpa melibatkan Rakyat Papua dan lembang Perwakilan dalam Penentuan berlanjutan UU otonomi khusus (Otsus) dan Pemekaran Provinsi Papua maka Majelis Rakyat Papua (MRP) akan menempuh jalur hukum di Mahkamah Konstitusi MK .hal ini di tegaskan Ketua Thimotius Murib kepada Media. Hari Jumat 19/02/2021

Ia mengatakan , Pemerintah mals tau dan tidak menghargai orang Papua dan mengambil keputusan Seenaknya orang Papua yang akan menjadi jalankan Otsus dan Pemekaran Provinsi Papua.

Kami lihat Akhirnya Pemerintah Pusat tidak mendengar Aspirasi Masyarakat Papua yang disampaikan melalui Majelis Rakyat Papua, maka terakhir MRP akan tempuh jalur hukum dengan kami akan gugat di Mahkamah Konstitusi.

Dia mengatakan, Masyarakat Papua DPRP Pemda dan MRP suda memprediksi bahwa Pemerintah pusat akan menggunakan kekuatan sehingga proses yang dilakukan Masyarakat Papua untuk Memperjuangkan isi hati Mereka Pasti saja akan Pihaknya akan terus melakukan jalur hukum MK.

Bahkan gugatan ini juga akan dilakukan untuk surat keputusan Presiden yang dikeluarkan terkait Rencangan Undang-undang tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua di Jakarta, 4 Desember 2020 yang ditujukan kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua untuk dibahas dalam Sidang dewan perwakilan rakyat, guna mendapatkan persetujuan dengan Prioritas utama.

Selanjutnya untuk keperluan Pembasahan Rancangan Undang-Undang tersebut , kami menugaskan menteri dalam negeri, menteri keuangan, serta menteri Hukum dan Hak Asasi manusia baik secara Sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili kami dalam membahas Rancangan Undang-Undang tersebut, kata Murib membaca akan isi surat Presiden tersebut

Kepada
Yth.Pengurus DPD KNPI Papua Barat
Di -
Tempat
Dengan Hormat
Menyikapi Ujaran Rasis yg di duga dilakukan oleh saudara AMBROCIUS NABABAN melalui akun Facebooknya, d tujukan kpd Saudara Natalis Pigai, bukan sja kpd saudara Natalius tpi bgi Rumpun Malanesia Bangsa Papua Barat, maka DPD KNPI Papua Barat akan mengambil langkah hukum utk melapor yg bersangkutan ke POLDA Papua Barat. Oleh sebab itu kami mengundang rekan2 Pemuda yg tdk berhalangan utk dpt mengambil bagian bersama DPD KNPI Papua Barat. Agenda dimaksud akan dilaksanakan pd :
Hr/tgl : Senin, 25 Januari 2021
Jam : 10. 00 Wit
Titik kmpul : Gedung Pemuda/ KNPI Papua Barat.

Demikian udangan,ats perhatian dn kehadiranya disampikan terima ksih.


Manokwari, 24 Januari 2021

Ttd

Ketua

Sius Dowansiba

Sekretaris

Jemmy J. Lusanda

PRESIDEN DEWAN HAM PBB 2021 DARI FIJI
--------------------------------------------------
SWISS, Genewa, 15 Januari 2021.🇺🇳

Dalam Pemilihan yang rahasia Duta Besar Fiji Nazhat Shameem Khan [wanita pertama] yang berhasil terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2021.🇺🇳

Catatan. Bahwa pemilihan dilakukan Rahasia dalam tekanan diplomatik [China dan Rusia mengajukan Kandidatnya].

Keuntungan Bagi West Papua. Sebagaimana Fiji Women's Crisis Centre Fiji Women's Rights Movement selalu mendukung gerakan Papua Merdeka.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3671593629570619&id=165916483471702
-------------------------
Biografi Duta Besar Nazhat Shameem Khan
-------------------------
Nazhat Shameem Khan telah menjabat sebagai Perwakilan Tetap Fiji untuk Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa sejak 2014. Sebelum pengangkatannya ke Jenewa, Ms. Khan adalah seorang praktisi hukum dan konsultan hukum, melatih hakim di Fiji tentang hak asasi manusia, hukuman, dan peradilan pidana. MS. Khan bekerja selama 16 tahun sebagai jaksa penuntut di Fiji, dan selama waktu itu diangkat sebagai Direktur Penuntutan Umum Fiji pada tahun 1994. Pada tahun 1999, ia diangkat sebagai hakim Pengadilan Tinggi wanita pertama di Fiji. Ms. Khan lahir pada tahun 1960 di Fiji. Ia memiliki gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sussex, Inggris Raya, Magister Hukum dari Universitas Cambridge, dan Magister Filsafat Kriminologi dari Universitas Cambridge.

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26663

https://www.dw.com/en/un-rights-body-picks-fiji-politician-in-first-ever-presidential-vote/a-56238572