INFO UMKM

PENDAFTARAN BANPRES BPUM DI KOTA SEMARANG

Pendataan UMKM Untuk Bantuan Presiden (BANPRES) Bagi Usaha Mikro di Wilayah Kota Semarang (Data Pengisian di Formulir Online ini diterima terakhir Senin, 30 November 2020, Jam 07.30 WIB)

*Bantu untuk bagikan postingan ini*

Silahkan klik link berikut ini:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMCOw0khcBbwbEX351dCDGSKuukTC_WvgEDT7-8ba6TUqvUw/viewform

Pendataan UMKM Untuk Bantuan Presiden (BANPRES) Bagi Usaha Mikro di Wilayah Kota Semarang (Data Pengisian di Formulir Online ini diterima terakhir Senin, 30 November 2020, Jam 07.30 WIB) PENDAFTARAN BANPRES BPUM DI KOTA SEMARANG Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang membuka kembali pendataan untuk Pengusaha Mikro dan Ultra Mikro di Kota Semarang, terkait BANPRES PUM sebesar 2,4 juta per org, dengan kriteria sbb : 1. Pelaku usaha MIKRO produksi/jasa di Kota Semarang 2. Usaha s...

UKM Inovatif Siap Hadapi Pasar Bebas

JAKARTA – Sekitar 20% usaha kecil dan menengah (UKM) dalam negeri diyakini siap menghadapi pasar bebas Asean 2015 melalui beragam produk kreatif dan inovatif yang sudah dikembangkan sejak beberapa tahun lalu. Soebroto Hadisoegondo, Tenaga Ahli pada Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan sebenarnya 80% UKM di antaranya juga sudah siap menghadapi pasar bebas, hanya saja para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ini belum memiliki sistem atau manajemen maupun pengalaman pemasaran ke luar negeri. “Kesiapan itu dilihat dari potensi, sistem dan experience. Potensi mereka besar, tetapi sistem dan pengalamannya belum jalan. Kebanyakan dari mereka masih asal jual dan laku dengan market terdekat,” jelasnya di sela-sela Seminar UKM Inovatif menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015, di Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Dia mengatakan usaha kecil menengah perlu menciptakan inovasi agar tidak kalah saing dengan produk lain yang serupa. Selama ini, lanjutnya, yang dilakukan pemerintah masih bersifat umum atau hanya dukungan dalam bentuk bantuan sosial. “Sebaiknya lebih dirangsang pada proses pembelajarannya, jadi fungsi pemerintah mendorong untuk lebih maju dan yang terpenting ada modal dari pemerintah maupun pengusaha,” katanya.

Berdasarkan hasil survei Kementerian Koperasi dan UKM 2013 terdapat 10 UKM yang terpilih dan siap menghadapi pasar bebas. Seleksi itu dilakukan terhadap 50 UKM inovatif yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun 10 UKM inovatif tersebut di antaranya; Industri uang kepeng berbaisis budaya, Kamasan Bali (kerajinan patung dari uang kepeng) dengan omset mencapai Rp3,4 miliar/tahun; Balu Oto Work Custom modified - Jogjakarta (modifikasi motor dan produksi fiberglas) dengan omset Rp820 juta;

CV Sefactor Pharma – Sulawesi Selatan (home industri sabun cair pembersih dan sanitasi dari limbah minyak goreng/jelantah) dengan omset Rp139 juta; PT Rekadaya Multi Adiprima – Bogor (komponen otomotif berupa alas/karpet dari kain bekas) dengan omset Rp29,8 miliar; Yuasafood Berkah Makmur – Jawa Tengah (kosmetik dan bahan pelunak daging dari getah kulit carica/papaya gunung) dengan omset Rp2,9 miliar. CV Sekawan – Sidoarjo (produk kosmetik dengan mesin semi otomatis yang lebih hemat) dengan omset Rp21 miliar; Martini Natural – Jogjakarta (alas kaki dari bahan natural seperti tempurung kelapa, serat tumbuhan, kerang, tulang ikan, kayu manis) dengan omset Rp7,25 miliar; Haye Batik Pekalongan dengan omset Rp3,744 miliar; PT Gading Toolsindo – Cikarang (manufaktur dies maker, press stamping) dengan omset Rp,1,5 miliar; I Sun Vera – Kalimantan Barat (mengolah lidah buaya menjadi sabun hingga bakso) dengan omset Rp1,56 miliar.

“Kami berharap mereka akan memperhatikan bahwa di dunia persaingan begitu ketat. Dari 10 yang terpilih itu sebelumnya memang sudah pernah menerima beragam penghargaan inovasi,” kata Soebroto. Dia menjelaskan yang termasuk dalam usaha mikro yakni usaha dengan omset di bawah Rp100 juta, usaha kecil Rp300 juta – Rp2 miliar, dan usaha menengah dengan omset di atas Rp2 miliar.

Depkop.go.id

Pengembangan Produk UKM Sesuai Rencana Aksi Asean 2015

JAKARTA— Kementerian Koperasi dan UKM mengingatkan pelaku usaha sektor riil harus mengimplementasikan pengembangan produknya sesuai rencana aksi strategis Asean Periode 2010-2015.

Deputi bidang Pengkajian Sumberdaya KUMK Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta menjelaskan ada tujuh apsek yang harus diikuti pelaku usaha kecil dan menengah yang dititikberatkan pada tujuh aspek

Ketujuh aspek yang dimaksud sesuai dengan panduan Asean Strategic Plan of Action for SME Development. Masing-masing, keuangan, pasar, teknologi dan inovasi, layanan konsultasi dan informasi, pembangunan SDM, infrastruktur, dan kerangka kebijakan dan peraturan.

“Sasarannya adalah, agar UKM seluruh Asean siap menghadapi pasar global. Terutama pada Asean Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Asean yang mulai diberlakukan pada 2015,” katanya kepada Bisnis, Minggu (3/11/2013).

Pengembangan UKM tersebut dilaksanakan sesuai p**a dengan kesepakatn bersama 1995 di Jakarta, yakni dengan 4 pilar komunitas ekonomi Asean atau Asean Economic Community (AEC) Blueprint 2015.

Keempat pilar itu adalah pasar tunggal berbasis produksi regional, kawasan berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang seimbang, dan integrasi dengan perekonomian dunia.

Untuk itu Kementerian Koperasi UKM mendorong seluruh UKM Indonesia harus memanfaatkan teknologi guna menghadapi pasar tunggal Asean. Jika tidak, akan tertinggal dari negara lainnya.

Sebab, negara Asean lainnya sangat paham memanfaatkan teknologi dan informasi pada operasional dan kinerjanya. Warning tersebut dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM agar UKM jangan terlena dengan pasokan dalam negeri saja.

Keberadaan usaha kecil dan menengah Indonesia diakui sangat penting dalam perekonomian nasional, karena selama krisis ekonomi, kelompok itu berperan menyerap tenaga kerja.

”Termasuk memberi pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat. Pengembangan melalui aspek teknologi, inovasi dan informasi yang kami maksud untuk mendorong UKM berinvestasi pada penelitian dan peningkatan produktivitas dan efisiensi di samping promosi.”

Depkop.go.id

Menkop Berharap Mahasiswa Ikut Berkoperasi

JAKARTA - Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Sjarifuddin Hasan menegaskan mahasiswa atau generasi muda sebaiknya berpartisipasi memajukan perekonomian negara dengan berkoperasi yang diakui sebagai soko guru perekonomian nasional.

“Kalau ingin negara kita maju, sebagai generasi muda, mahasiswa harus berpartisipasi dengan mengedepankan beberapa hal penting,” katanya saat memberikan kuliah umum bertema Koperasi dan Kemitraan Agribisnis di Aula Kampus Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, Senin (11/11/2013) seperti disampaikan bagian hubungan masyarakat kepada wartawan.

Pertama, harus sesuai manajemen strategi sehingga semua langkah berurutan sesuai keperluan. Untuk ini ada dua faktor yang mempengaruhinya, yakni internal enforcement.

Dengan mengenali kemampuan secara positif, semua tujuan atau cita-cita dipastikan akan tercapai dengan berbagai tantangannya.

Faktor kedua adalah soal peluang. Dari semua peluang seseorang harus memilih yang menjadi bidikan sehingga bias fokus pada tantangannya, diikuti kemudian unsur politik sosial dan budaya.

Melalui kuliah umum seperti yang dia lakukan secara rutin, Sjarifuddin Hasan mengemukakan pemerintah menginginkan mahasiswa bisa mendapat tambahan wawasan yang tidak mereka terima pada saat kuliah.

Meski demikian, dia menegaskan Kementerian Koperasi dan UKM tetap fokus pada peningkatan perekonomian. Sebab perbaikan ekonomi mampu menyerap tenaga kerja yang jumlahnya cukup besar, sehingga diperhitungkan mampu menurunkan angka pengangguran nasional.

Masyarakat harus bangga mengedepankan koperasi sebagai sarana peningkatan perekonomian Indonesia. Sebab sudah terbukti salah satu koperasi Indonesia, yakni Koperasi Warga Semen Gresik, Jawa Timur, mampu menembus 300 besar dunia.

Depkop.go.id

Usaha Kecil dan Menengah

Di Indonesia, UKM merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia. Jumlah UKM sampai tahun 2011 mencapai sekitar 52 juta. ukm di Indonesia amat penting bagi perekonomian sebab menyumbang 60% dari PDB serta menampung 97% tenaga kerja. Namun akses ke lembaga keuangan sangat terbatas baru mencapai 25% atau 13 juta unit ukm yang bisa memperoleh akses ke lembaga keuangan. Pemerintah Indonesia membina ukm melalui Kementrian Koperasi dan ukm, di masing masing Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Definisi ukm. Usaha Kecil Menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian usaha kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 merupakan sebagai berikut:
1. Mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha
2. Mempunyai hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)
3. Milik Warga Negara Indonesia
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
5. Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.


Pajak bagi UKM
Menteri Koperasi ukm Syarifuddin Hasan mengatakan Pemerintah akan menarik pajak bagi sektor ukm beromzet Rp 300 juta sampai Rp 4 miliar per tahun.

Definisi UKM

Definisi UKM berbeda beda antar lembaga dan departemen di Indonesia maupun dunia, berikut adalah definisi UKM di Indonesia berdasarkan lembaga yang memberikan definisi ukm.

1. Badan Pusat Statistik (BPS): ukm merupakan perusahaan atau industri dengan pekerja antara 5-19 orang.
2. Bank Indonesia (BI): ukm merupakan perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa:
- modalnya kurang dari Rp. 20 juta
- untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5 juta
- memiliki aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan
- omzet tahunan ≤ Rp 1 miliar.
3. Kementrian Koperasi dan usaha kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995): ukm merupakan kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional, dengan kekayaan bersih RP 50 juta hingga Rp. 200 Juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omzet tahunan ≤ Rp 1 miliar; dalam UU UMKM/ 2008 dengan kekayaan bersih Rp 50 juta hingga Rp 500 juta serta penjualan bersih tahunan Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar.
4. Keppres No. 16/ 1994: ukm merupakan perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih maksimal Rp. 400 juta.
5. Departemen Perindustrian dan Perdagangan:
- Perusahaan yang mempunyai aset maksimal Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan (Departemen Perindustrian sebelum digabung),
- Perusahaan yang mempunyai modal kerja di bawah Rp 25 juta (Departemen Perdagangan sebelum digabung)
6. Departemen Keuangan: ukm merupakan perusahaan yang mempunyai omset maksimal Rp 600 juta per tahun dan atau aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan.
7. Departemen Kesehatan : perusahaan yang mempunyai penandaan standar mutu berupa Sertifikat Penyuluhan (SP), Merk Dalam Negeri (MD) dan Merk Luar Negeri (ML).

Definisi UKM usaha kecil menengah yang berbeda beda ini membuat laporan yang di buat oleh masing masing lembaga juga beragam. Walau begitu secara umum ukm mengacu pada usaha kecil yang menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian usaha kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

Sumber:
http://repository.ipb.ac.id
http://id.wikipedia.org/
Kementrian Koperasi dan UKM
Badan Pusat Statistik
Bank Indonesia

Tips Mengajukan Kredit Usaha Rakyat UMKM

Urusan permodalan memang sering jadi kendala dalam mengembangkan bisnis usaha kecil, terutama bagi kita yang baru mulai usaha dan ingin memperkuat modal usaha kita. Salah satu opsi dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah dengan mengajukan Kredit Usaha Rakyat dan bisa juga kredit bisnis ke bank sebagai solusi menambah modal ataupun sebagai cadangan cash flow. Banyak di antara wirausaha kecil yang merasa takut atau pesimistis untuk mendapat modal usaha dari bank dan ini adalah beberapa tips yang bisa membantu proses mengajukan kredit usaha kecil menengah Anda :

Buatlah sedikit riset atau mencari info guna mengetahui bank mana saja yang bisa memberikan Kredit Usaha Rakyat maupun kredit bisnis yang sama seperti usaha yang sedang Anda jalani. Biasanya bank tersebut telah mengerti benar mengenai seluk beluk industri dan target pasar untuk bisnis Anda, juga dengan resiko dan perkiraan pendapatan anda. Dengan begitu, kemungkinan besar pengajuan kredit Anda dapat disetujui.

Siapkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk memulai proses pengajuan kredit untuk usaha Anda.

Berikut persyaratan mengajukan Kredit Usaha Rakyat seperti :

1. Identitas diri calon penerima KUR, seperti KTP,Kartu Keluarga, Keterangan Domisili.
2. Legalitas Usaha seperti Akte Pendirian usaha, Data Usaha
3. Perizinan Usaha seperti SIUP, TDP, Izin gangguan HO, dll
4. Laporan Keuangan Usaha
5. Proposal Usaha
6. Persyaratan lain sesuai ketentuan Bank yang mungkin di tambahkan
7. Persiapkan jaminan atau agunan jika dibutuhkan (namun hal ini tidak berlaku untuk pengajuan Kredit Tanpa Agunan dan KUR Ritel).


Siapkan diri Anda untuk menghadapi wawancara yang dilakukan oleh Account Officer (AO) yang biasanya dilakukan di kantor bank tersebut atau hanya cukup melalui telepon saja. Siapkan segala macam kemungkinan pertanyaan yang akan diajukan oleh mereka seperti tentang usaha anda, prospek usaha anda, target pasar usaha anda, omzet usaha anda saat ini, kepemilikan tempat usaha dan lain sebagainya. Terangkan juga secara jelas mengenai jumlah dana yang dibutuhkan, bagaimana rencana penggunaan dana tersebut serta rencana pembayaran kembali.

Harus di ketahui bahwa sesungguhnya bunga Kredit Usaha Rakyat lebih tinggi dari bunga Kredit Bisnis dan KTA. Bunga Kredit Usaha Rakyat saat ini mencapai 22%/tahun (september 2012) sedangkan bunga Kredit Bisnis sekitar 11%-16%/tahun(september 2012). Bila usaha anda masih kecil dan masih sederhana, maka pilihlah Kredit Usaha Rakyat yang dijamin pemerintah dan persetujuannya lebih mudah asalkan persyaratannya terpenuhi serta sebagian besar tidak dibutuhkan Agunan. Bila usaha anda sudah mencapai tingkat menengah dan Bank Able atau dapat diterima bank dengan pengelolaan yang baik dan pembukuan yang baik p**a, kredit bisnis adalah opsi terbaik walaupun persyaratannya lebih banyak.

Dengan menerapkan cara cara tersebut diatas peluang untuk anda mendapatkan pinjaman untuk keperluan usaha lebih besar. Tetapi perlu di ingat bahwa setiap institusi bank pemberi pinjaman berbeda satu dengan yang lainnya mengenai kemudahan proses pengajuan kredit UKM. Jangan berkecil hati! Peluang mendapatkan pinjaman akan didapatkan bila terus berusaha, kegagalan adalah hal yang biasa dan ini tentunya sudah dipahami betul oleh para pelaku bisnis. Asalkan semua persyaratan bisa di ikuti dengan baik dan usaha kita dikelola dengan baik p**a, tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan modal usaha.

Rentenir Hambat Penurunan Bunga UMKM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Besaran Bunga Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak akan menurun selama masih banyaknya praktik 'shadow banking' atau lembaga keuangan mirip bank yang bertindak selayaknya rentenir.
Besarnya bunga yang dikeluarkan Lembaga itu menyebabkan bunga UMKM tetap tinggi.
Tony Prasetiantono, ekonom Universitas Gajah Mada (UGM) menuturkan minimnya penetrasi keuangan menyebabkan praktik rentenir ini merebak dan menyulitkan turunnya bunga pinjaman.
"Selama ini jika BI rate turun, yang turun bunga deposito, bunga kredit tidak pernah turun, masalahnya adalah persaingan dengan mereka, rentenir, yang cenderung menerapkan bunga yang tinggi," kata Tony dalam Forum Ekonomi Nusantara dengan topik Inklusi Keuangan Ketahanan Terhadap Krisis dan Peningkatan Kesejahteraan di Jakarta, Kamis (26/9/2013)
Dengan keberadaan rentenir maka bank memiliki persaingan dengan bunga yang tinggi dan mengambil keuntungan tipis dengan pelaku usaha tersebut.
Jika rentenir menawarkan bunga sebesar 30 persen setahun maka Bank akan memberikan bunga dengan kisaran 25 persen setahun.
"Dengan adanya 'shadow banking' maka persaingan perbankan belum terlalu sehat, beda jika penetrasi keuangan berjalan secara merata," katanya.
Tony menambahkan keberadaan 'shadow banking' masih menjadi masalah ditengah keterbatasan cabang dan jaringan kantor perbankan di pelosok daerah. "Akibatnya penetrasi keuangan masih kecil, dan perlu terobosan dalam hadapi ini," katanya.
Untuk menguranginya perlu dilakukan pendekatan secara kultural agar perbankan menjadi lebih ramah terhadap masyarakat. Terutama untuk mendukung pemerataan penetrasi perbankan.
"Perlu dilakukan pemahaman terhadap suatu daerah karena masalah pendidikan masih menjadi faktor utama, dalam pemasaran produk keuangan Bank perlu memahami kondisi psikologis masyarakat sekitar," katanya.

Kadin Bakal Pasarkan Rendang ke Korsel

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kamar Dagang & Industri (Kadin) Indonesia berencana melakukan ekspansi ke Korea Selatan melalui makanan tradisional rendang.
"Kami upayakan lewat rendang karena makanan ini kan diakui di dunia, makanya kita upayakan supaya rendang bisa dikenal di Korea Selatan," kata Putri Wardhani, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Tradisional Berbasis Budaya, dalam pertemuan pengusaha Korsel dan pengusaha Indonesia, Jumat (11/10/2013).
Namun Putri mengakui sampai sekarang impian ini masih sulit dilakukan karena kerja sama Korsel dengan Indonesia hanya dilakukan oleh antarpengusaha saja. Nah, dengan mekanisme ini hanya pengusaha besar saja yang dapat berinvestasi di Korsel.
Sehingga kerja sama yang dilakukan tidak bersifat menyeluruh karena tidak melibatkan asosiasi yang berbasis industri budaya alias masih berjalan sendiri-sendiri.
"Selama ini sifatnya masih B to B, jadi banyak yang gak kena akses untuk berusaha di Korsel, ini yang kita mau ubah agar kerja sama antara asosiasi Korsel dan Indonesia bisa mendukung hal ini," ujarnya.

RI-Korsel Sepakat Bangun 500 Titik OVOP

JAKARTA—Indonesia dan Korea Selatan sepakat mengembangkan sekitar 500 program bagi pelaku usaha kecil dan menengah berbasis koperasi melalui program One Village One Product di berbagai provinsi Indonesia melalui kemitraan yang direncanakan hingga 2020.Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya KUMK Kementerian Kopersi dan UKM, I Wayan Dipta, mengatakan sinergi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan untuk melaksanakan pembinaan dan penerapan praktik di Indonesia."Korea Selatan dan Indonesia sudah melakukan identifikasi dan memelihara penciptaan model kerja sama untuk pengembangan proyek one village one product (OVOP) berbasis koperasi,” katanya, Kamis (10/10/2013).

Korsel bahkan berjanji memberi pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat lokal yang akan mengembangkan OVOP secara berkesinambungan.Sedangkan sebagian pembiayaan program melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan Korsel di Indonesia.Wayan Dipta berharap Korsel bisa meningkatkan investasinya di Indonesia, melakukan peningkatan capacity building, mendampingi UKM memperbaiki kualitas produk, sekaligus mempromosikan produk-produk UKM Indonesia.

Presiden KOTRA, Oh Young Ho mengatakan pihaknya mendukung melalui pembukaan pasar yang baru bagi produk OVOP yang dikelola koperasi bersama pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia."Kami sepakat ikut memasarkan produk yang dihasilkan program OVOP Indonesia dan sebagian keuntungan dari program ini akan digunakan untuk pengembangan OVOP berikutnya," kata Oh Young Ho.

Menurut Oh Young Ho, kerja sama juga dilaksanakan untuk memperingati hubungan diplomatik ke-40 tahun antara Korea-Indonesia.KOTRA telah membuat kerangka kerja menciptakan nilai baru melalui pertukaran ide-ide kreatif sumber daya manusia, bukan hanya pertukaran produk dan modal.

Dalam kerja sama itu KOTRA akan mengajak pemuda berbakat dari kedua negara berpartisipasi dan berencana mengembangkan masyarakat lokal secara berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja.Secara umum, program OVOP yang dikembngkan untuk membntu UKM di perdesaan di bawah naungan koperasi.Program ini terbukti berhasil meningkatkan kapasitas produksi maupun kualitas komdoitas yang dihasilkan petani.

Sumber : Bisnis Indonesia

Ini 4 Kunci dari Sjarifuddin Hasan agar UKM Masuk ke Level Global

JAKARTA - Koperasi dan pelaku usaha kecil (UKM) diminta untuk memenuhi peraturan perdagangan global seperti standardisasi dan sertifikasi produk soal keamanan pangan.Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan menegaskan pebisnis koperasi dan usaha kecil menengah harus memenuhi peraturan perdagangan global.”Misalnya seperti pencantuman nama produk, nama perusahaan, hingga masa kadaluarsa serta label halal,” katanya pada pembukaan pameran Koperasi dan UKM Makanan, Minuman, Kemasan di Gedung SME Tower, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2013).

Untuk itu ada 4 hal yang perlu menjadi perhatian pebisnis koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) Indonesia agar mampu bertahan dan saling mempertahankan pasar domestiknya serta masuk ke pasar global.Pertama, mengedepankan kualitas dengan standar mutu sehingga keamanan dan perlindungan konsumen terjamin. Produsen makanan dan minuman dituntut menerapkan teknologi pengolahan pangan yang menjamin kesehatan, higienitas dan kesegaran produk.

Kedua, mengeksploitasi inovasi pengembangan produk yang memenuhi minat dan selera pasar. Ketiga, mengembangkan dan memperkuat merk produk sebagai bagian dari strategi pemasaran dan investasi jangka panjang.Keempat, menerapkan teknologi informasi untuk promosi, transaksi bisnis serta mengembangkan jejaring bisnis. Saat ini media sosial on line sangat efektif sebagai jalur pemasaran dan membangun jejaring bisnis dengan mitra bisnisnya secara profesional.

Terakhir adalah aspek cita rasa khas yang disesuaikan dengan selera pasar, menjadi faktor pendukung untuk menentukan diterimanya produk oleh konsumen.”Aspek lain yang tidak kalah penting terkait bisnis makanan dan minuman adalah kemasan. Di mengingatakn kemasan jangan dipandang sebagai cover produk saja. Tetapi diposisikan sebagai pelindung produk dan media komunikasi.”Kemasan yang aman dan menarik, katanya, akan memberikan nilai tambah terhadap tiap produk sehingga dapat meningkatkan daya saing.

Sumber : Bisnis Indonesia

Ini Daftar UKM Penerima Order di Pameran Makanan & Minuman 2013

JAKARTA - Sejumlah pelaku koperasi dan usaha kecil menengah meraih kontrak kerja atau bisnis pada pameran Koperasi dan UKM Makanan Minuman 2013 yang berakhir pada Minggu, (6/10/2013) di Gedung SME Tower, Jakarta Selatan.

Di antara pelaku koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) adalah Koperasi Agrina. Koperasi ini mendapat penawaran kerja sama menjadi pemasok Nagogo Drink dan aneka olahan salak ke Seven Eleven dan Rumah Makan di Kalibata City.

Berikutnya adalah UKM Noerlen yang mendapatkan penawaran kerja sama dengan All Fresh untuk memasok produk selai terong Belanda. Kemudian UKM Flamboyan dari Gorontalo mendapatkan penawaran kerja sama dengan PT. ABC untuk memasok gula aren sebanyak 20 ton.

Pameran makanan, minuman dan kemasan produk KUKM diselenggarakan sejak 2 Oktober. Pameran diikuti 196 peserta, dari 20 provinsi 6 kabupaten/kota, dan instansi terkait.

Di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen Pajak, Direktorat HAKI Kementerian KumHam, BPOM, LPDB-KUMKM, Rumah Kemasan, dan sindikasi kuliner Bandung.

Sampai hari ke-5 pukul 12.00 WIB, jumlah pengunjung tercatat sebanyak 5.281 orang dengan total transaksi sebesar Rp3,801miliar. Sedangkan nilai transaksi ritel sebesar Rp484,465 miliar.

Berikutnya nilai order Rp3,244 miliar dan kuliner Rp72,760 miliar. Beberapa prospek kerja sama masih harus ditindaklanjuti. Selama pameran berlangsung tercatat 1.330 orangmemanfaatkan fasilitas klinik konsultasi yang tersedia di Gedung SME Tower.

Misalnya klinik pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), klinik kewirausahaan dari Deputi Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM.

Klinik lainnya adalah pengembangan usaha, klinik perpajakan, klinik standarisasi nasional (BSN), klinik HAKI, klinik BPOM, klinik halal, klinik bisnis online, dan klinik kemasan.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Muhammad Taufiq secara resmi menutup pameran, mewakili Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan.

Sumber : Bisnis Indonesia OnlineJAKARTA - Sejumlah pelaku koperasi dan usaha kecil menengah meraih kontrak kerja atau bisnis pada pameran Koperasi dan UKM Makanan Minuman 2013 yang berakhir pada Minggu, (6/10/2013) di Gedung SME Tower, Jakarta Selatan.

Di antara pelaku koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) adalah Koperasi Agrina. Koperasi ini mendapat penawaran kerja sama menjadi pemasok Nagogo Drink dan aneka olahan salak ke Seven Eleven dan Rumah Makan di Kalibata City.

Berikutnya adalah UKM Noerlen yang mendapatkan penawaran kerja sama dengan All Fresh untuk memasok produk selai terong Belanda. Kemudian UKM Flamboyan dari Gorontalo mendapatkan penawaran kerja sama dengan PT. ABC untuk memasok gula aren sebanyak 20 ton.

Pameran makanan, minuman dan kemasan produk KUKM diselenggarakan sejak 2 Oktober. Pameran diikuti 196 peserta, dari 20 provinsi 6 kabupaten/kota, dan instansi terkait.

Di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen Pajak, Direktorat HAKI Kementerian KumHam, BPOM, LPDB-KUMKM, Rumah Kemasan, dan sindikasi kuliner Bandung.

Sampai hari ke-5 pukul 12.00 WIB, jumlah pengunjung tercatat sebanyak 5.281 orang dengan total transaksi sebesar Rp3,801miliar. Sedangkan nilai transaksi ritel sebesar Rp484,465 miliar.

Berikutnya nilai order Rp3,244 miliar dan kuliner Rp72,760 miliar. Beberapa prospek kerja sama masih harus ditindaklanjuti. Selama pameran berlangsung tercatat 1.330 orangmemanfaatkan fasilitas klinik konsultasi yang tersedia di Gedung SME Tower.

Misalnya klinik pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), klinik kewirausahaan dari Deputi Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM.

Klinik lainnya adalah pengembangan usaha, klinik perpajakan, klinik standarisasi nasional (BSN), klinik HAKI, klinik BPOM, klinik halal, klinik bisnis online, dan klinik kemasan.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Muhammad Taufiq secara resmi menutup pameran, mewakili Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan.

Sumber : Bisnis Indonesia Online

Plafon Pembiayaan KUR Untuk UMKM Bakal Dinaikkan

JAKARTA - Pemerintah merencanakan peningkatan jumlah pembiayaan bagi pelaku usaha mikro yang bersumber dari program kredit usaha rakyat hingga lebih dari Rp20 juta menjadi nominal maksimal.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Choirul Djamhari mengatakan peningkatan jumlah plafon itu berdasarkan usulan Gubernur Bank Indonesia.

”Kami mendukung usulan Gubernur Bank Indonesia, hal ini sudah dilaporkan kepada Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan,” katanya kepada Bisnis, Senin (7/10/2013).

Alasan dari Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo menaikkan plafon program kredit usaha rakyat (KUR) untuk pelaku usaha mikro, karena secara umum pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Nilainya mencapai Rp673,9 triliun, atau sekitar 55,6% dari total pertumbuhan PDB. Kontribusi itu berasal dari nilai investasi sebesar Rp640,4 triliun atau sekitar 52,9% dari total nilai investasi nasional.

Dengan kebijakan menaikkan plafon KUR mikro dari Rp20 juta ke plafon lebih tinggi, diharapkan bisa menjaga tingkat investasi di tengah gejolak perekonomian akibat tekanan inflasi yang mencapai 8,79% per Agustus 2013.

Menurut Choirul, berdasarkan data dari BI atas laporan perkembangan pada triwulan pertama 2013, sebagian besar kredit disalurkan kepada usaha menengah yang persentasenya mencapai 42,9%. Adapun sisanya sebesar 23,9% disalurkan kepada pelaku usaha kecil. Jumlah nominal paling kecil justru disalurkan kepada pelaku usaha mikro yakni 20,9%.

”Dengan kebijakan kenaikan plafon lebih dari Rp20 juta dari Bank Indonesia, diharapkan bisa mendorong peningkatan penyaluran KUR mikro".

Hingga Juni 2013, outstanding kredit UMKM yang disalurkan perbankan nasional mencapai Rp583,75 trliun. Sedangkan outstanding KUR masih kecil yakni Rp45,38 triliun, sehingga diperlukan kebijakan menaikkan plafon KUR mikro.

Sumber : Bisnis Indonesia Online

UMKM Berkewajiban Melindungi Pasar Domestik

JAKARTA - Usaha Menengah Kecil dan Mikro berkewajiban moral untuk ikut mengamankan pasar domestik guna menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean/MEA) pada 2015.

Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya KUMK Kementerian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta, mengatakan, pengamanan pasar domestik itu terkait dengan maraknya produk ilegal, misalnya peredaran produk yang tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen dan industri.

"Termasuk produk yang mengabaikan kewajiban penggunaan label dan manual bahasa Indonesia," katanya, Rabu (9/10/2013).

Dia memaparkan promosi penggunaan produksi dalam negeri meliputi a.l. pengawasan efektivitas promosi penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2009. Termasuk mempertegas dan memperjelas kewajiban dan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri.

"Hal lain yang perlu diperhatikan menjelang MEA itu adalah pengawasan di daerah perbatasan dengan setiap negara anggota Perhimpunan Asia Tenggara (Asean). Langkah ini dimaksudkan untuk untuk meningkatkan pengawasan ketentuan impor dan ekspor".

Menurutnya, pengetatan pengawasan bisa berupa a.l. penggunaan surat keterangan asal barang dari negara mitra yang tergabung dalam Asean.

Sumber : Bisnis Indonesia Online