Tito Karnavian

Jumat, 17 November 2023

Dalam Agenda Rapat Koordinasi Penjabat (Pj) Kepala Daerah, saya memberikan pengarahan kepada seluruh penjabat (Pj.) kepala daerah dalam rangka menjamin netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun politik. Dasar hukum netralitas ASN telah tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pasal tersebut menyebutkan, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
Netralitas ASN yang telah diatur UU ASN dan aturan lain tentang pemerintahan tersebut ketika dilanggar akan mendapatkan sanksi administrasi. Bentuknya bisa berupa teguran, mutasi, hingga dalam konteks Pj. adalah penggantian Pj. kepala daerah. Mekanisme sanksinya melalui penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) oleh Bawaslu yang didukung oleh pihak kejaksaan dan kepolisian.
Saya membeberkan implementasi netralitas Pj. kepala daerah dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 diantaranya :
• Pertama, dilarang melakukan foto bersama peserta Pemilu dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang menunjukkan keberpihakan.
• Kedua, dilarang mengunggah, menanggapi, dan menyebarluaskan gambar, foto, video, peserta Pemilu.
• Ketiga, dilarang memasang baliho/spanduk yang mengarah pada keberpihakan peserta Pemilu tertentu.
• Keempat, dilarang menghadiri acara deklarasi/rapat konsolidasi dan sejenisnya dengan menggunakan atribut peserta Pemilu.
• Kelima, dilarang mengalokasikan program dan anggaran yang menunjukkan keberpihakan pada peserta Pemilu tertentu. Selain itu, Pj. juga dilarang menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong.
Saya Mendagri menekankan kembali tentang netralitas ASN, termasuk terutama di (pemerintah) daerah dalam konteks tugas saya.

Foto oleh : Puspen Kemendagri

Selasa, 14 November 2023

Dalam sambutan pada Agenda acara Kemendagri BerAKHLAK Awards di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, saya mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan budaya kerja Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK) harus menjadi agen perubahan bagi organisasi.
Dari sekitar 4 juta ASN di Indonesia, sebagian besar berada di tingkat pemerintah daerah (Pemda). Kemendagri dengan personel kurang lebih 5.000 orang mempunyai peran strategis dalam melakukan pembinaan konsep BerAKHLAK terhadap ASN di tingkat Pemda. Jumlahnya kurang lebih 2-3 juta orang di 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten.
BerAKHLAK adalah sebuah konsep, yang akan sia-sia apabila tidak bisa diejawantahkan. Sebagai sebuah konsep, tentunya BerAKHLAK tidak dapat menyelesaikan semua masalah ibarat peluru perak (silver bullet). Adapun peluru perak (silver bullet) merupakan istilah yang berarti solusi jitu yang dianggap dapat menyelesaikan semua persoalan rumit.
Untuk itu, dalam implementasi konsep BerAKHLAK ini perubahan menjadi faktor penting, baik di tingkat individu maupun di tingkat sistem. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan organisasi yang baik dan sehat, yaitu organisasi yang mampu mengakomodir tercapainya tujuan organisasi dan kepentingan masing-masing individu.
Karena itu, saya menekankan, kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki sisi personal ASN menjadi penting. Apalagi para ASN menerima informasi atau pengetahuan tentang konsep BerAKHLAK dengan berbagai variabelnya, yang intinya adalah mengubah mental dan moral personal.

Foto oleh : Puspen Kemendagri

Senin, 13 November 2023

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, saya mengapresiasi capaian inflasi pada Oktober 2023 yang relatif terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat inflasi pada Oktober 2023 berada di angka 2,56 persen secara year on year (yoy).
Capaian inflasi tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat 141 dari 186 negara di dunia. Capaian itu juga menempatkan Indonesia pada peringkat ke-19 terendah dari 24 negara G20 dengan kualifikasi inflasi terkendali. Kemudian di tingkat Asean, Indonesia tercatat berada pada posisi nomor 7 inflasi terendah dari 11 negara.
Meskipun angka inflasi relatif stabil, namun saya meminta kepala daerah tidak terlena. Saya mencermati 10 provinsi di Indonesia dengan tingkat inflasi tertinggi. Mereka di antaranya Provinsi Maluku Utara (Malut) 4,31 persen, Papua Barat (Pabar) 3,86 persen, Bangka Belitung (Babel) 3,80 persen, Maluku 3,62 persen, Yogyakarta 3,44 persen, Jawa Timur (Jatim) 3,25 persen, Sulawesi Tenggara (Sultra) 3,14 persen, Kalimantan Timur (Kaltim) 3,09 persen, Lampung 3,06 persen, dan Sulawesi Barat (Sulbar) 2,92 persen.
Selain itu, saya juga menyoroti 10 kabupaten dengan tingkat inflasi tertinggi. Daerah itu di antaranya Kabupaten Belitung 5,43 persen, Sumenep 5,29 persen, Merauke 4,89 persen, Manokwari 4,25 persen, Banggai 4,25 persen, Kotabaru 4,12 persen, Sikka 4,07 persen, Sumba Timur 3,92 persen, Buleleng 3,65 persen, dan Mimika 3,34 persen.
Dalam kesempatan tersebut, saya juga mengungkapkan situasi global yang belum stabil. Hal ini disebabkan adanya perang di beberapa negara. Kondisi ini juga semakin diperburuk dengan kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) yang membuat gejolak di pasar keuangan.
Melihat situasi geopolitik tersebut, saya pun meminta kepala daerah untuk serius menangani inflasi di daerah masing-masing sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Rabu, 8 November 2023

Dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggara Pemilu bertajuk "Mewujudkan Pemilu Berintegritas", saya mengungkapkan empat indikator keberhasilan Pemilu Serentak 2024.
Indikator pertama yakni pemilu berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku. Kedua, tingginya partisipasi pemilih karena akan memberikan legitimasi yang kuat terhadap calon terpilih.
Indikator yang ketiga, tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini terutama konflik yang berujung pada tindak kekerasan.
Kemudian indikator keempat, yaitu memastikan roda pemerintahan baik di pusat maupun daerah tetap berjalan lancar, terutama dalam memberikan pelayanan publik. Karena itu, salah satu tugas Mendagri adalah mengawasi kinerja penjabat (Pj.) kepala daerah yang ditunjuk untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan baik.
Maka indikator keberhasilan pemilu tidak membuat stagnasi pemerintahan, tapi tetap berjalan, dan itu tugas saya di antaranya Mendagri mengendalikan para Pj. (kepala daerah) dan lain-lain.
Guna mencapai indikator keberhasilan tersebut, saya menegaskan, para penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum () dan Badan Pengawas Pemilihan Umum () harus bersikap netral dan segera membuat program perencanaan dengan baik. Dukungan tersebut dibutuhkan, terlebih Pemilu 2024 merupakan sejarah baru bagi sistem demokrasi Indonesia karena kali pertama pemilihan pusat dan daerah berlangsung secara serentak.

Rabu, 8 November 2023

Dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggara Pemilu bertajuk "Mewujudkan Pemilu Berintegritas", saya mengungkapkan empat indikator keberhasilan Pemilu Serentak 2024.
Indikator pertama yakni pemilu berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku. Kedua, tingginya partisipasi pemilih karena akan memberikan legitimasi yang kuat terhadap calon terpilih.
Indikator yang ketiga, tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini terutama konflik yang berujung pada tindak kekerasan.
Kemudian indikator keempat, yaitu memastikan roda pemerintahan baik di pusat maupun daerah tetap berjalan lancar, terutama dalam memberikan pelayanan publik. Karena itu, salah satu tugas Mendagri adalah mengawasi kinerja penjabat (Pj.) kepala daerah yang ditunjuk untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan baik.
Maka indikator keberhasilan pemilu tidak membuat stagnasi pemerintahan, tapi tetap berjalan, dan itu tugas saya di antaranya Mendagri mengendalikan para Pj. (kepala daerah) dan lain-lain.
Guna mencapai indikator keberhasilan tersebut, saya menegaskan, para penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus bersikap netral dan segera membuat program perencanaan dengan baik. Dukungan tersebut dibutuhkan, terlebih Pemilu 2024 merupakan sejarah baru bagi sistem demokrasi Indonesia karena kali pertama pemilihan pusat dan daerah berlangsung secara serentak.

Senin, 6 November 2023

Dalam agenda Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Penyerahan Insentif Fiskal dalam Pengendalian Inflasi Daerah Periode Ke-3 Tahun 2023, saya meminta pemerintah daerah (Pemda) melakukan langkah pengendalian inflasi seiring dengan naiknya harga cabai dan beras.
Adapun salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan harga cabai yakni dengan melakukan gerakan menanam agar produksinya meningkat. Menurut saya, menanam cabai tidak harus bergantung pada musim hujan. Masyarakat bisa menanamnya kapan pun di dalam polybag. Bahkan, banyak daerah yang sudah menggerakkan gerakan tanam cabai sampai di kota-kota. Sejumlah pemda sudah membuat gerakan tanam cabai dalam jumlah yang cukup besar. Tak hanya itu, mereka juga memberikan sisa hasil panennya kepada daerah lain yang mengalami kekurangan.
Saya menekankan, gerakan menanam cabai ini bergantung pada kemauan masing-masing Pemda. Apalagi dalam rangka mendukung pengendalian inflasi, saya telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah. Selain itu, aparat penegak hukum juga bersedia mendampingi Pemda agar tidak ragu memanfaatkan BTT untuk mengendalikan inflasi.
Sementara untuk beras, selain berupaya meningkatkan jumlah produksi dalam negeri, saya juga mendorong Pemda agar terus berkoordinasi dengan Bulog. Hal ini untuk memastikan persediaan beras Bulog dapat didistribusikan dengan baik.

Rabu, 1 November 2023

Saya resmi melantik Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat Ali Baham Temongmere menjadi Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Barat. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 104/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Papua Barat.
Ali Baham menggantikan Paulus Waterpauw yang telah berakhir masa tugasnya karena memasuki usia pensiun. Acara pelantikan ini berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Dalam sambutan, saya meminta Pj. gubernur yang baru dilantik agar rajin melakukan blusukan ke daerah-daerah untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Langkah itu sebagai salah satu cara membangun dialog untuk memahami persoalan di lapangan dan mencari solusi terbaik.
Tidak hanya blusukan, Pj. gubernur terpilih juga diminta untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan berbagai stakeholder, seperti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Saya menilai, kunci keberhasilan suatu daerah adalah dengan membangun kekompakan yang baik pada setiap komponen.
Pada kesempatan tersebut, saya juga menekankan agar Pj. Gubernur Papua Barat dapat terus melakukan upaya pengendalian inflasi. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan, misalnya dengan menggencarkan gerakan tanam. Apalagi, Papua Barat merupakan daerah yang subur.
Lebih lanjut, untuk melakukan gerakan tanam, pemerintah daerah bisa menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Jika hal tersebut dilakukan, saya yakin tidak akan ada lagi kenaikan harga pangan seperti cabai rawit yang terjadi beberapa waktu terakhir.
Terakhir, saya berpesan agar Pj. gubernur yang baru tidak larut dalam euforia setelah dilantik. Sebab, bagaimanapun jabatan adalah bentuk tanggung jawab dan amanah dari Tuhan. Justru dengan jabatan tersebut seorang penjabat kepala daerah harus mampu memberikan manfaat kepada masyarakatnya.

Selasa, 31 Oktober 2023

Dalam Rapat Kerja Nasional Reforma Agraria yang digelar di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta, saya mengatakan, penerapan reforma agraria di daerah memerlukan kolaborasi semua pihak. Saya menegaskan penerapan kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan oleh satu sektor atau bagian saja. Karenanya hal itu memerlukan adanya task force atau gugus tugas.
Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 34 provinsi telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Adapun keempat provinsi yang belum membentuk GTRA yakni empat provinsi di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Pembentukan GTRA telah dibentuk di 306 kabupaten/kota. Sementara kabupaten/kota yang belum membentuk GTRA yakni sebanyak 202 daerah. Saya meminta agar daerah yang belum membentuk GTRA segera membentuk gugus tugas tersebut. Pasalnya organisasi itu sangat penting dalam menjalankan kolaborasi dan sinergi dengan pihak terkait. Adanya organisasi ini juga untuk meminimalkan terjadinya ego sektoral.
Untuk memantapkan sinergisitas GTRA dengan jajaran Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) saya menyarankan untuk digelar rapat khusus yang melibatkan Kemendagri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Rapat itu juga melibatkan seluruh kepala daerah dengan memuat langkah teknis yang perlu dilakukan di lapangan.
Kondisi kapasitas fiskal daerah terbagi menjadi 3, yakni kuat, sedang, dan lemah. Khusus daerah dengan kapasitas fiskal lemah, saya mendorong jajaran kementerian terkait untuk dapat mendukung melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK).
Hadir pada rapat tersebut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Bapak , Menteri ATR/BPN Bapak .tjahjanto , Wakil Menteri ATR/BPN Bapak , Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Bapak , dan Kepala Staf Kepresidenan Bapak . Selain itu hadir p**a perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), dan sejumlah kepala daerah.

Senin, 30 Oktober 2023

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penjabat (Pj.) Kepala Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta. Rakor ini digelar untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Selain itu juga untuk mengoptimalkan program strategis nasional.
Dalam rakor kali ini Presiden Joko Widodo juga turut serta memberikan pengarahan di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Kemudian para narasumber dari jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga dilibatkan untuk menyampaikan materi sesuai dengan isu-isu yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah (Pemda). Para menteri itu yakni Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
Di samping itu, narasumber lainnya yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas.
Disahkannya UU Nomor 10 Tahun 2016 berimplikasi terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang dilakukan serentak tahun 2024. Pelaksanaan pesta demokrasi secara serentak tersebut untuk memastikan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan kebijakan tersebut, masa jabatan kepala daerah yang berakhir sebelum 2024 diisi oleh Pj. kepala daerah.
Dalam kesempatan ini, saya meminta Pj. kepala daerah menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Hal-hal yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah perlu segera dikerjakan. Jangan sampai pelayanan terhambat dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

Minggu, 29 Oktober 2023

Dalam kunjungan kerja (kunker) ke Wakatobi, saya mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Wakatobi untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari data terbaru, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wakatobi memiliki besaran pendapatan total Rp806,24 miliar dan belanja sebesar Rp931,63 miliar.
Angka tersebut tergolong defisit karena belanja lebih besar daripada pendapatan. Saya mengingatkan, pengelolaan uang negara pada prinsipnya serupa mengelola rumah tangga, pendapatan harus lebih besar daripada belanja yang dikeluarkan. Keuangan daerah yang baik terjadi ketika surplus, yakni pendapatan lebih besar ketimbang pengeluaran, sehingga daerah bisa menabung.
Ketika PAD kuat, maka Wakatobi bisa melakukan lompatan pembangunan. Untuk itu saya berharap, para pemimpin dan semua stakeholder yang ada di Wakatobi harus membuat terobosan-terobosan kreatif dalam rangka meningkatkan PAD. Tanpa upaya tersebut, dikhawatirkan kondisi Wakatobi akan stagnan.
Pemda Wakatobi tidak bisa hanya mengandalkan anggaran atau transfer dari pemerintah. Berbagai potensi yang menjadi kekuatan alami dari Wakatobi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan PAD. Sebagaimana yang telah disebutkan, sektor itu seperti pariwisata, perikanan, dan kelautan. Kemudian menguatkan sektor swasta dengan mengundang para investor dari dalam dan luar negeri untuk membangun Wakatobi. Tak kalah penting p**a memberi kepastian hukum bagi para investor tersebut.

Jumat, 27 Oktober 2023

Dalam kunjungan kerja (kunker) ke Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), saya menjelaskan kunci sukses pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Dan saya menegaskan kesuksesan tersebut ditentukan oleh dukungan banyak pihak.
Saya merinci, ketujuh stakeholder tersebut terdiri dari penyelenggara pemilu (KPU), pengawas (Bawaslu, DKPP, lembaga non-bawaslu), pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda), aparat keamanan (TNI/Polri, Satpol PP, Satlinmas), Parpol/Paslon/Caleg, media/pers, dan masyarakat. Misalnya pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), dirinya berharap KPU harus mampu membuat program-program dengan baik dari tahapan serta aturan Pemilu. Tak kalah penting p**a peran dari kepala daerah.
Kepala daerah kita minta untuk membantu dua hal saja, sarana-prasarana, yang tak punya gedung, ada KPU tak punya gedung, Bawaslu tak punya gedung, dibantu. Kecuali kalau KPU dan Bawaslunya sudah punya anggaran untuk menyewa tempat. Kalau enggak punya, dibantu dengan gedung-gedung yang kosong punya Pemda.
Salah satu peran kepala daerah dalam mendukung Pemilu dan Pilkada 2024 yaitu melanjutkan distribusi logistik, terutama ke daerah-daerah terpencil. Saya juga tak ragu mendorong Pemda menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk keperluan Pemilu tersebut. Dan pihak Kemendagri juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait hal ini sebagai dasar hukum.
Selain itu, saya mendorong Pemda di Sultra segera mengalokasikan anggaran dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Lebih lanjut, saya juga memaparkan 8 kabupaten/kota di Sultra yang sudah menyepakati besaran anggaran hibah, tetapi belum menandatangani NPHD.
Dalam acara itu juga dilakukan penandatanganan NPHD tingkat provinsi dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sultra tahun 2024. Turut dihadiri p**a oleh Pj. Gubernur Sultra, anggota DPR RI Komisi II, bupati/wali kota se-Sultra, Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten/kota se-Sultra, Ketua KPU Sultra, Ketua Bawaslu Sultra, dan Ketua Bawaslu kabupaten/kota se-Sultra.

Terima kasih yang tak terhingga untuk saudara-saudara sekalian atas untaian doa-doa yang dipanjatkan dan ucapan yang berlimpah baik langsung maupun tidak langsung.
Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan serta selalu dalam lindungan Allah SWT.

Aamiin YRA...

Selasa, 24 Oktober 2023

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023 yang digelar di Hotel Novotel, Kota Palembang, Sumatera Selatan saya menyebutkan sejumlah aspek yang perlu dibenahi guna meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil). Hal itu seperti jumlah sumber daya manusia (SDM) yang perlu ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di daerah.
Selain itu, perlu juga mengoptimalkan kualitas dan kemampuan SDM. Guna mewujudkan upaya itu, para pejabat yang menjalankan tugas pada layanan adminduk harus memiliki kapabilitas yang andal. Selain itu, proses pergantian pejabat yang memimpin Dinas Dukcapil daerah perlu diterapkan dengan sistem semi vertikal. Dalam konteks ini, kepala daerah dapat mengajukan 3 calon kepala Dinas Dukcapil kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kemudian diseleksi. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pejabat tersebut memiliki kemampuan dan kapabilitas di bidang adminduk.
Di lain sisi, saya meminta agar SDM yang menangani layanan Dukcapil agar diberikan motivasi guna mendorong kinerjanya semakin andal. Motivasi itu bisa berupa pemberikan penghargaan, promosi jabatan, hingga diberikan insentif karena upayanya yang telah meningkatkan layanan Dukcapil. Sedangkan untuk SDM yang kurang memberikan kontribusi positif dan cenderung merugikan instansi, dapat diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan langkah ini mampu memaksimalkan kinerja Dukcapil.
Di samping itu, saya juga mendorong agar layanan Dukcapil dapat diintegrasikan ke dalam Mal Pelayanan Publik (MPP). Apalagi layanan pada MPP membutuhkan data NIK untuk bisa mengoperasikan pelayanan lainnya.
Pada kesempatan ini, saya mengapresiasi digelarnya Rakornas Dukcapil 2023. Saya berharap pertemuan ini akan mampu menghasilkan masukan berharga terhadap peningkatan layanan Dukcapil.

Senin, 16 Oktober 2023

Saya menghadiri Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak dalam rangka Hari Pangan Sedunia di Ruang Rapat Nusantara I, Kantor Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jakarta. Saya mengapresiasi upaya semua pihak dalam mengendalikan inflasi. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi year on year (yoy) September 2023 sebesar 2,28 persen. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi relatif terkendali.
Upaya pengendalian inflasi merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden menugaskan Mendagri, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Kepala Bapanas, Perum Bulog, Kepala BPS, hingga kementerian/lembaga terkait lainnya untuk mengendalikan inflasi. Para stakeholder tersebut diminta Presiden Jokowi untuk bekerja sama dalam menjaga stabilitas harga pangan/jasa, lantaran situasi di dunia sedang bergejolak.
Lebih lanjut, kendati capaian inflasi relatif terkendali, saya meminta semua pihak, khususnya Pemda untuk tidak lelah melakukan langkah pengendalian. Dan saya secara khusus meminta Pemda mewaspadai kenaikan harga pangan. Apalagi kenaikan harga tersebut telah menjadi penyumbang utama naiknya laju inflasi.
Upaya pengendalian itu, juga dilakukan dengan melihat Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang menyumbang angka inflasi. Dengan upaya ini, pengendalian dapat dilakukan secara lebih detail dan kenaikan harga di daerah dapat dimonitor lebih jelas.
Pengendalian inflasi yang dilakukan daerah menjadi salah satu penilaian dalam mengevaluasi kepemimpinan penjabat (Pj.) kepala daerah. Pemda dengan capaian pengendalian inflasi yang baik, akan diberikan penghragaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sedangkan daerah dengan pengendalian yang kurang optimal, akan dievaluasi.
Dalam kesempatan itu, saya juga menyimak paparan sejumlah Pemda mengenai kondisi inflasi di daerah masing-masing. Setelah itu, saya juga meninjau dapur Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) Bapanas, serta menyalurkan beras murah secara simbolis kepada sejumlah masyarakat.

Senin, 9 Oktober 2023

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, saya terus membangun koordinasi langkah-langkah antisipasi kenaikan harga beras bersama pemerintah daerah (Pemda) dan kementerian/lembaga (K/L) terkait. Pasalnya, beras menjadi komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan pada periode September hingga Oktober tahun ini selain bawang putih, gula pasir, dan jagung.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah melakukan intervensi terkait kenaikan harga beras. Langkah-langkah tersebut mulai dari penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah dan beras eceran, hingga penyaluran beras untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Pemerintah melalui Bapanas, juga menggencarkan gerakan pangan murah yang didukung dengan bantuan sosial (Bansos) berupa bantuan pangan kepada 21,5 juta keluarga penerima manfaat pada periode September hingga November yang masing-masing mendapatkan sebanyak 10 kilogram. Bantuan berikutnya dalam rangka penanganan stunting yaitu telur dan daging ayam untuk 1,4 juta keluarga.
Selain itu, saya juga mengingatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar mempercepat realisasi impor beras. Berdasarkan data, stok beras per 6 Oktober sebesar 1,7 juta ton, sementara realisasi impor sebesar 1,136 juta ton, dan yang sudah tersalurkan untuk stabilisasi pasokan harga pangan sebesar 816 ribu ton.
Di lain sisi, saya terus mendorong Pemda untuk menggalakkan gerakan pangan lokal dan diversifikasi pangan. Apalagi Indonesia memiliki banyak makanan pokok yang berlimpah seperti papeda, sagu, ubi talas, keladi, ubi jalar, sukun, sorgum, dan jagung. Setiap daerah, kata dia, memiliki makanan pokok khasnya masing-masing.

Selasa, 3 Oktober 2023

Pada acara International Seminar on Indonesia's Fiscal Decentralization Policy for The Next Decades, yang berlangsung secara hybrid dari Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Jakarta, saya menegaskan, pemerintah daerah (Pemda) perlu melakukan penguatan desentralisasi fiskal dengan terus melakukan adaptasi terhadap lingkungan.
Saya mengapresiasi Kemenkeu yang telah menginisiasi seminar terkait desentralisasi fiskal Indonesia tersebut, karena bisa membuat Pemda untuk jauh berpikir ke depan. Apalagi bahasan yang dipaparkan di dalam seminar beririsan dengan tugas-tugas Kemendagri sebagai pembina dan pengawas Pemda.
Menilik sejarah, saya membeberkan salah satu fenomena menarik semenjak desentralisasi diterapkan di Indonesia dari tahun 1999 hingga sekarang. Fenomena tersebut yaitu terjadi tarik menarik dalam mencari format terbaik untuk mengimplementasikan desentralisasi. Perlu ada rumusan kewenangan apa dan sebesar apa yang sebaiknya didelegasikan kepada daerah.
Saya mencontohkan terkait kewenangan yang berkaitan dengan pertambangan yang semula di awal reformasi diserahkan kepada kepala daerah tingkat kabupaten/kota. Namun, setelah terjadi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya, kewenangan tersebut akhirnya ditarik ke tingkat provinsi. Lalu, karena masih ditemukan persoalan di tingkat provinsi, lantas ditarik lagi ke tingkat pusat.
Hal itu juga terjadi dalam konteks keuangan daerah setelah lahirnya Undang-Undang (UU) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang diinisiasi oleh Menteri Keuangan. Mendagri menekankan, UU tersebut masih berusaha diadaptasikan dengan perubahan-perubahan lingkungan termasuk lingkungan sosial, politik, dan ekonomi.
Dan saya juga mendorong Pemda dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang dimilikinya untuk meningkatkan belanja produksi dalam negeri, melakukan pengendalian inflasi, dan realisasi belanja daerah. Apalagi pihak Kemenkeu memberikan penghargaan dan insentif bagi daerah yang berprestasi.

Senin, 2 Oktober 2023

Dalam acara Serah Terima Jabatan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Masa Jabatan 2023-2024 di Hotel Borobudur, Jakarta, saya meminta kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk dapat membangun pola komunikasi yang baik. Saya menilai, komunikasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam membangun suatu daerah.
Dengan komunikasi tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi setiap persoalan yang dihadapi. Selain itu, Saya juga berpesan apabila terdapat permasalahan, kepala daerah agar dapat menyelesaikannya secara internal tanpa memicu kegaduhan di ruang publik. Dengan begitu, permasalahan dapat segera diatasi dan tidak perlu sampai berlarut-larut.
Bila dalam penyelesaian masalah tersebut kepala daerah membutuhkan penanganan dari kementerian/lembaga terkait, saya bersedia untuk menjembataninya. Dan saya berpesan agar daerah betul-betul mengoptimalkan komunikasi secara intens untuk menghindari adanya konflik berkepanjangan.
Dalam kesempatan yang sama, saya juga menjelaskan, kondisi pemerintahan di era saat ini berbeda dengan zaman orde baru. Pada masa tersebut, sistem pemerintahan cenderung menganut sentralisasi, sedangkan saat ini adalah desentralisasi. Di sisi lain, dengan sistem saat ini terdapat pembagian urusan pemerintahan yakni absolut, konkuren, dan pemerintahan umum.
Di dalam forum tersebut saya juga memaparkan dampak dari hadirnya pilkada. Meski masih terdapat ekses yang tidak diharapkan dalam pelaksanaannya, keberadaan pilkada justru setidaknya membuat iklim demokrasi semakin sehat, memunculkan kandidat pemimpin dari berbagai kalangan, serta menghasilkan pemimpin terpilih dengan legitimasi yang kuat.
Untuk itu, saya berpesan kepada gubernur agar mampu menjalankan perannya sebagai koordinator pemerintah kabupaten/kota, serta menjadi wakil pemerintah pusat di daerah. Upaya ini dinilai penting dan akan menjadi langkah yang baik dalam mengatasi berbagai persoalan di daerah.