DPC PSI Cipayung
Pengurus Dpc kecamatan Cipayung Jakarta timur
Kami siap melawan Sara,hoax & kebohongan lainnya
Di cari anak muda keren,berani & tegas ....yang siap melawan korupsi & intoleransi ....
Kami tunggu solidaritas kalian !
Rapat Kerja Pengurus DPC & Ranting kecamatan.Ciayung Jakarta Timur & bro victor
Selamat Tahun Baru 2019
Mari eratkan kembali Tali Persaudaraan kita.
Presiden Joko Widodo
Selamat Hari Raya Gulungan & Kuningan bro & sis
Selamat hari raya natal untuk umat kristiani.
Joko widodo
Kami mengundang seluruh potensi terbaik anak muda yang ada di Kecamatan Cipayung Jakarta timur, untuk bergabung bersama kami memperbaiki wajah politik Indonesia, dengan bergabung dalam perang melawan korupsi dan intoleransi.
Silakan mendaftar online di www.psi.id atau
Kirim Sms/Wa ke 081310070924
Saatnya buktikan solidaritas mu !!!
Selamat hari anti korupsi
Kopdar Raya Psi Kec.Cipayung Jakarta Timur....
DPD PSI Jaktim Partai Solidaritas Indonesia
Coming soon
Pendapat Pak Mahmud MD mengenai " Perda Agama"
Festival PSI 11 ke 4th....
" Saat nya Wajah Baru yang Terjun ke Politik "
Salam Psi Cipayung
Sama-sama Bangun Bangsa
Salam Ardhini Citrasari
#3
Rapat kordinasi team pemenangan Jokowi -Ma:aruf amin....tingkat Kota Jakarta Timur...
Alow Bro & sis...Ini biografi Caleg Dprd dapil 6...no.Urut 3...jangan lupa ikutiin terus kampanye Psi Cipayung Jakarta Timur....
-samabangun
Ini sedikit Biografi mengenai saya...bila ingin bertanya mengenai saya bisa langsung hubungi saya atau DM ya...bro & sis...
#3
Deklarasi damai kecamatan Cipayung bersama ketua dpc cipayung psi
Sama-sama bangun bangsa bersama no.Urut 4.... & sis Jezelin....
Kegiatan DPW Psi Dki Jakarta & hadir juga ketua Dpw bro mike & pembina Dpc Cipayung Psi ...
Ayo Dukung para atlet difabel kita dalam perhelatan Asian Para Games 2018
Ayo untuk para Korban & Relawan Psi bisa mampir di Dapur Umum Solidaritas ya...
Bro & sis....mari kita Bantu saudara kita yang terkena bencana Alam ya....
Jangan lupa nanti malam ...
Bro & sis
Sis Sita bersama basejam band...
Akan tampil di Ami Awards
#3
Bismillah Jokowi & KH.Maruf Amin 1 periode lagi
#1
Timeline Photos
GRACE NATALIE: INTOLERANSI MENINGKAT, KITA HARUS BERBUAT SESUATU
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di World Economic Forum on ASEAN di Hanoi, Vietnam, Rabu 12 September 2018.
Dalam diskusi “ASEAN Pluralism: Under Threat?” Grace menyatakan, Indonesia adalah negeri yang sangat beragam dengan masyarakatnya hidup dalam harmoni.
Namun, pada tahun lalu, Indonesia menyaksikan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dipenjara karena delik pen*staaan agama. “Apa yang terjadi? Apakah toleransi hilang di masyarakat Indonesia? Apakah ada pergeseran di masyarakat?” kata Grace.
Mantan presenter TV berita itu kemudian mengutip satu satu survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Mereka bertanya ke para responden: kelompok mana yang paling tidak mereka s**ai.
Tiga jawaban terbanya: LGBT, ISIS, dan komunis. Ketidaks**aan pada kaum Tionghoa dan Kristen sangat rendah. Survei dilakukan ada akhir 2016. Data ini konsisten selama 15 tahun terakhir.
“Berdasarkan survei tersebut, mereka yang tidak s**a pada etnis Tionghoa hanya 0,8 persen,” kata Grace.
Dalam pandangan Grace, hal yang terjadi pada Ahok tidak terkait dengan kebencian etnis. Yang terjadi adalah rekayasa untuk kepentingan politik.
“Setelah Ahok divonis dua tahun, pihak Polri membongkar sindikat yang memproduksi dan menyebarluaskan hoaks. Sindikat ini aktif bekerja selama Pilkada DKI Jakarta 2017,” kata Grace.
Di sini, kata Grace, kita menyaksikan eksploitasi isu keagamaan dan etnisitas untuk kepentingan politik tertentu.
Ada ancaman pada toleransi dan keberagaman di ASEAN. Cara untuk menangkalnya adalah membangun kekuatan politik atau menyokong kaum moderat.
Grace juga mencontohkan dengan kasus Meilana di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ia hanya mengeluhkan pengeras suara dari azan di masjid. Tapi kemudian, ia dijerat dengan pasal pen*staan agama.
“Dalam kasus ini, kita melihat, tak ada partai politik, termasuk partai berhaluan nasionalis, berbicara dan membela Meilana,” kata Grace.
PSI satu-satunya yang bergerak untuk membela Meliana. Sejumlah kadernya mengunjungi Meilana di penjara. PSI berkomitmen untuk mendampingi Meilana di tingkat banding dengan menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan.
“Inilah cara kami melawan intoleransi. Dan, kami harus melakukannnya dengan sistematis. Jika tidak, pluralisme akan terus terancam dan merosot,” ujar Grace.
Ada contoh lain dari meningkatnya intoleransi, Di Aceh, pria dan wanita yang bukan muhrim, dilarang untuk minum kopi dalam satu meja yang sama.
“Kita harus berbuat sesuatu. Kami melakukannya di jalur politik,” pungkas Grace.
Dalam forum kecil itu, selain Grace, sejumlah tokoh juga menjadi pembicara. Salah satunya, eksekutif puncak Lippo Group, John Ryadi.
Kopdar Dpc Cipayung Psi di rumah Bro Gideon Sitanggang
Dirgahayu Republik Indonesia ke 73Tahun
Siapa Kita ?
Indonesia !
Siapa kita ??
Aku Psi !!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=703267733360504&id=249757152044900&fs=0&focus_composer=0
Dear Bro dan Sis,
Berikut adalah Daftar Caleg Sementara (DCS) PSI untuk DPRD Dapil DKI Jakarta 6, akan memperebutkan 10 kursi, meliputi wilayah :
Kota Administrasi Jakarta Timur, yang terdiri dari :
1. Kecamatan Pasar Rebo.
2. Kecamatan Makasar.
3. Kecamatan Ciracas.
4. Kecamatan Cipayung.
Sila sampaikan Mas**an Dan Tanggapan Masyarakat Atas DCS Anggota DPRD Provinsi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 12 - 21 Agustus 2018 jika Bro dan Sis menemukan bahwa Caleg dari PSI pernah terlibat kasus Korupsi atau KDRT
Congrats Timnas Sepakbola Indonesia U 16
Juara Piala Aff u16 2018
Siapa Kita ???
Indonesia !!!
Dengan ini sah & sepakat kami mendukung Pak Jokowi & KH Ma'aruf amin sebagai pasangan Calon president & wakil president periods 2019 - 2024
#11
Partai Solidaritas Indonesia
YAKIN MAU PILIH PARTAI YANG TERIMA EKS NAPI KORUPSI?
Karena korupsi, banyak hal tak bisa kita kerjakan. Duitnya hilang ditilep. So, masih mau pilih partai yang menampung eks napi korupsi? Kata Sis Tsamara Amany Alatas: pikir ulang deh...
SOLUSI UNTUK MENGHENTIKAN PENGHAMBURAN UANG DI DPR: BIAYA PERJALANAN BERDASARKAN BIAYA RIIL BUKAN DALAM BENTUK LUMPSUM
Bro dan sis.
Sejumlah orang bertanya apa yang akan dilakukan PSI dalam kampanye STOP penghamburan uang rakyat di DPR.
Mereka tentu merujuk pada acara PSI yang digelar hari Minggu (5 Agustus) yang pada intinya menyajikan hasil penelusuran para caleg PSI tentang betapa parahnya penghamburan dan korupsi di dalam DPR. Angka kerugian negara akibat ulah (sebagian) wakil rakyat itu bisa mencapai lebih dari Rp 1 triliun/tahun
Dalam acara itu juga, PSI menuntut DPR untuk segera menghentikan praktek-praktek pemborosan uang rakyat itu.
Buat saya dan teman-teman di PSI, banyak langkah konkrit yang bisa dilakukan.
Sebagaimana ditemukan para calegsus PSI, salah satu sumber pemborosan adalah manip**asi biaya perjalanan yang dilakukan (sebagian) anggota DPR saat mereka melakukan kunjungan ke daerah, ke luar kota, dan ke luar negeri (misalnya saja dalam rangka ‘studi banding’).
Menurut narasumber, para anggota yang nakal bisa saja memperoleh biaya pembelian tiket pesawat terbang kelas bisnis yang sangat mahal, padahal sebenarnya ia naik di kelas ekonomi dan bahkan dengan tarif discount, sementara selisih biayanya masuk ke kantong sendiri.
Besar tidak selisihnya? Tergantung daerah tujuan. Tapi sebagai simulasi saja, selisih biaya tiket PP kelas ekonomi dan kelas bisnis ke Washington DC itu mencapai US$11.220 atau setara dengan Rp 157 juta. Dengan kata lain, si anggota DPR bisa mengantongi angka sebesar itu kalau dia melakukan akal-akalan.
Hal serupa bisa dia lakukan juga untuk penginapan. Misalnya dia menerima biaya untuk menginap di hotel berbintang lima, padahal ia sebenarnya menginap gratis di guest house. Atau bahkan dia bisa meminta pihak di daerah yang dikunjungi atau KBRI menanggung semua biaya akomodasi selama anggota DPR menetap di daerah itu.
Ada banyak contoh lain, tapi yang saya kutip hanyalah yang sederhana.
Bisakah diubah? Menurut kami bisa.
Kami menemukan segenap manip**asi dalam perjalanan ini mungkin dilakukan karena para anggota DPR memperoleh dana perjalanan dalam bentuk lumpsum dan bukan berdasarkan biaya riil (‘at cost’) . Lumpsum artinya jumlah uang yang diterima dibayarkan sekaligus di awal berdasarkan perhitungan terlebih dahulu. Sementara ‘at cost’ artinya jumlah uang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
Si anggota DPR bisa dengan mudah mengakali dana perjalanan itu karena PP No 61/1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPR (PP 61/90), menyatakan bahwa dalam pertangungjawaban perjalanan, anggota DPR hanya perlu melampirkan: Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama bersangkutan dan kuitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama ybs.
Dengan kata lain, tidak ada kewajiban menyerahkan tanda bukti penggunaan biaya.
Ini tidak terjadi pada pegawai pemerintah karena mereka tunduk pada Peraturan Menteri Keuangan No 113 (PMK 113/2012), tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap
Dalam PMK itu dikatakan bahwa pertanggungjawaban biaya perjalanan harus berdasarkan biaya riil. Jadi si pegawai negeri dan pejabat pemerintah dalam mempertanggungjawabkan biaya perjalanan harus menyertakan: tiket pesawat, boarding pass, airport tax, bukti pembayaran moda transportasi lainnya, daftar pengeluaran riil, bukti sewa kendaraan, bukti pembayaran hotel dan lainnya
Buat kami di PSI, PMK ini jauh lebih adil dan objektif daripada PP No 61/90. Kalau semua bukti pengeluaran harus disertakan, hanya sedikit peluang bagi para anggota DPR bermain-main dengan biaya perjalanan.
Celakanya, anggota DPR tidak mau tunduk pada PMK, karena PMK posisinya lebih rendah daripada PP. Maka mereka nyaman dengan PP tersebut; sementara para pejabat pemerintah dan pegawai negeri harus patuh dan bertanggungjawab sesuai ketentuan PMK.
Jadi buat kami di PSI, solusinya sederhana: kami akan meminta pemerintah merevisi PP No. 61/90 agar isinya serasi dengan PMK 113/2012. Intinya dana perjalanan harus diberikan berdasarkan biaya riil (‘at cost’) dan bukan secara lumpsum.
Percayalah, dengan cara itu, akan terjadi penghematan luar biasa. Lebih dari itu, kalau mereka tidak bisa memperoleh penghasilan tambahan dari perjalanan, para anggota DPR pasti akan lebih konsentrasi bekerja menjalankan kewajibannya di Senayan, daripada jalan-jalan ke daerah, ke luar kota atau ke luar negeri.
, !! #, #
PSI: DPR, STOP HAMBURKAN UANG RAKYAT!
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menemukan selama ini telah terjadi pemborosan dan penghamburan uang rakyat dalam skala mencengangkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Karena itu PSI akan mengambil langkah-langkah bersama berbagai elemen masyarakat untuk menghentikan praktik-praktik yang merugikan rakyat tersebut.
"Berdasarkan penelusuran para caleg PSI, praktik-praktik penggerogotan uang rakyat itu terjadi dalam beragam cara yang mencengangkan. Praktik-praktik itu sebenarnya bisa dicegah namun selama ini dibiarkan terus karena ketiadaan komitmen politik mereka yang berada di DPR,” ujar Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, di Jakarta, 5 Agustus 2018.
Pada kesempatan yang sama, Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, menyatakan, “PSI telah membuktkan tidak ada calegnya yang mantan kuruptor. Sekarang PSI memulai secara sistematis program bersih-bersih DPR. Karena kami berkeyakinan, hulu korupsi ada di sini. Ini adalah sebagian perwujudan dari komitmen anti-korupsi PSI. ”
Pernyataan Tsamara dan Toni disampaikan dalam diskusi publik bertajuk ‘DPR, Stop Hamburkan Uang Rakyat!’. Pada acara itu, Tim Caleg PSI tampil memaparkan hasil temuan penelusuran di DPR. Hadir p**a di acara itu Ade Indira Sugondo (Anggota DPR RI 1999/2004), dan Emerson Yuntho (Peneliti Indonesian Corruption Watch).
Diskusi ini merujuk pada hasil penelusuran para caleg PSI tentang praktik-praktik pemborosan dan penghamburan uang rakyat di DPR untuk memperkaya banyak anggota DPR dan partai politik yang ada. Dan ini bisa berlangsung lama karena DPR memanfaatkan celah dalam peraturan perundangan yang mereka pertahankan.
Tim caleg PSI menemukan banyak anggota DPR diduga memanip**asi uang rakyat dalam berbagai bentuk. Mereka diduga memanip**asi biaya perjalanan, biaya kunjungan kerja, biaya studi banding, biaya kunker dapil dan biaya reses.
Dugaan berbagai manip**asi bisa terjadi karena karena para anggota DPR memperoleh dana perjalanan dalam bentuk lumpsum dan bukan berdasarkan biaya riil (‘at cost’). Berdasarkan PP 61/90, anggota DPR hanya wajib menyerahkan tanda bukti penggunaan biaya, melainkan hanya bukti pembayaran.
"Selama PP 61/90 terus ada dan tidak disesuaikan untuk mengakomodisi sistem reimbursement dan biaya 'at cost', para anggota DPR akan terdorong untuk memperbanyak kunjungan kerja untuk keuntungan pribadi,” ujar Dini Purwono, Caleg PSI Dapil Jawa Tengah I.
Selain itu, pemborosan juga terjadi karena para anggota DPR mendapatkan pola pemas**an multi pay, bukan single pay. Lebih jauh lagi penggerogotan juga terjadi akibat peran anggota DPR dalam Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Terakhir, banyak anggota DPR juga diduga menerima uang siluman dalam penyusunan undang-undang ataupun saat menjalankan fungsi pengawasan.
Menurut Dini, pemborosan dan korupsi ini bisa dihentikan. Untuk itu, PSI menawarkan sejumlah solusi, sebagai berikut:
1. Mendesak pemerintah merevisi PP No 61/90 sehingga isinya sejalan dengan isi PMK 113/2012 yaitu pertanggungjawaban biaya perjalanan harus berdasarkan biaya riil (at cost).
2. Mengupayakan terbangunnya mekanisme yang mewajibkan anggota DPR melaporkan secara langsung dan kemudian membuat laporan pertanggungjawaban reses dan kunker yang harus disampaikan kepada publik secara online
3. Mengupayakan sistem penggajian anggota DPR diubah menjadi 'SINGLE PAY', bukan' MULTI PAY'.
4. Mengupayakan agar anggota DPR melepaskan fungsi teknis seperti BURT kepada Sekretariat Jenderal
5. Mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran oleh DPR, secara online.
Dedek Prayudi, Caleg PSI dapil Jabar IX menyatakan bahwa langkah-langkah ini merupakan langkah yang harus diambil untuk kepentingan rakyat banyak. “PSI sadar sepenuhnya bahwa langkah ini tidak populer karena akan membangkitkan kemarahan para anggota DPR yang sudah dan ingin bertahan di Senayan. Kalau perjuangan kami ini berhasil dan para caleg PSI masuk DPR, penghasilan yang kami akan terima akan jauh lebih rendah daripada yang sekarang diperoleh anggota DPR. Tapi langkah ini harus diambil demi kepentingan rakyat banyak,” ujar Dedek Prayudi.
Diskusi ini merupakan babak pertama dari langkah PSI dalam menyelamatkan uang rakyat di DPR. Selain diskusi, PSI akan melakukan penandatanganan Pakta Integritas dan Kontrak Kerja untuk mengikat komitmen para anggota PSI. Tim caleg PSI juga akan berusaha melakukan lobby pada pemerintah agar merevisi PP No 61/90.
MENJAGA KEPERCAYAAN
Salah satu hal yang selalu membuat kami di PSI merasa nyaman terus berjuang di jalan yang kami percaya benar adalah hal sederhana seperti: tepukan di pundak, senyum persetujuan, anggukan atau pengakuan dari orang-orang yang kami percaya memiliki integritas.
Kami mungkin masih harus merangkak dari bawah. Kami dicemooh karena dianggap membenturkan kepala ke tembok. Kami disindir sok idealis. Sebuah lembaga riset bahkan menyatakan kami tak akan mungkin bisa masuk parlemen.
Tapi buat kami, segenap suara bernada miring itu menjadi tak ada artinya ketika dari waktu ke waktu selalu hadir komentar menguatkan dari orang-orang mengagumkan seperti mantan komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay.
Kalimat pendek Pak Hadar -- yang integritasnya sudah teruji -- ini menjadi sangat berarti karena membuat kami sadar bahwa perjuangan melelahkan yang kami lalui ini diakui dan dihargai orang-orang baik di luar sana.
Terimakasih Pak Hadar. Kami berjanji kami akan berjuang sebaik-baiknya.
Rakyat Indonesia berhak memperoleh parlemen yang bersih dari koruptor. Mudah-mudahan kami tidak akan mengecewakan mereka.
Orang-orang muda kini berada di level atas kepemimpinan partai. Mereka membawa pikiran, semangat dan kegairahan baru di dunia politik kita.
Saya bertemu dan bersantap siang hari ini dengan tiga di antara mereka: Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum PSI Grace Natalie dan Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono. Dari mereka, saya banyak mendengar informasi tentang bangsa dan negara dari sudut pandang politisi muda.
Kami menikmati nasi soto daging, omelet kerang dan jamur, rempeyek kacang dan jus buah seraya mengobrol santai di teras Istana Bogor.
Perkenalan Caleg Dprd Dapil 6 Jakarta Timur Dari Cipayung & Pembahasan mengenai badan pemenangan pemilu 2019
MENUJU KEMENANGAN RAKYAT
Mahkamah Konsititusi mengabulkan permohonan uji materi UU MD3. PSI adalah satu-satunya partai yang menjadi pemohon. Yuk, Bro dan Sis, kita kilas balik momen bersejarah ini.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1045184312295442&id=320858334728047&fs=1
TIGA JUARA
Pilkada 2018 lancar digelar, Bro dan Sis. Hasil quick count telah diketahui. Tiga pasangan yang didukung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinyatakan unggul menurut sejumlah lembaga survei.
Mereka adalah Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Jawa Barat), Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak (Jawa Timur), dan Nurdin Abdullah- Andi Sudirman Sulaiman (Sulawesi Selatan).
Selamat! Semoga bisa menjadi pelayan rakyat yang amanah. Semoga mampu membawa kesejahteraan dan keadilan untuk daerah masing-masing.