SATIR Indonesia

Warga Bubarkan Razia Lalu Lintas di Aceh Besar

Warga Bubarkan Razia Lalu Lintas di Aceh Besar BANDA ACEH - Sejumlah warga di sekitaran Jembatan Krueng Cut, Gampong Baet, Baitussalam, Aceh Besar, membubarkan razia lalu lintas yang dilakukan oleh personil Direktorat Lalu Lintas Kepolisian...

https://youtu.be/WvfwCHZEU5E

FOREBER ACEH : HOAX DAPAT MERESAHKAN MASYARAKAT subscribeAceh TV Berita :https://www.youtube.com/channel/UCO-yxhoxXXSql50tn8a3OggAceh TV Program :https://www.youtube.com/channel/UCXjsOCyxSY9jFXiGvc2IVNQPT....

Pengukuhan Ormas Foreber Aceh
(Forum Relawan Bersama)

Open Donasi Peduli Banjir

Relawan DPW Foreber Aceh Timur Menyambangi Lokasi Kebakaran Sumur Minyak

https://youtu.be/58VBmB456fw

Srikandi Foreber Aceh

SRIKANDI FOREBER ACEH MELAKUKAN KUNJUNGAN SOSIAL subscribeAceh TV Berita :https://www.youtube.com/channel/UCO-yxhoxXXSql50tn8a3OggAceh TV Program :https://www.youtube.com/channel/UCXjsOCyxSY9jFXiGvc2IVNQAce...

https://youtu.be/JQF7J0U2R5M

Foreber dan Brimob Bantu Korban Banjir di Aceh Utara | iNews Aceh

https://youtu.be/ZHjdw-TCRMo

Foreber Aceh Peduli Rohingya

FOREBER ACEH PEDULI ROHINGYA subscribeAceh TV Berita :https://www.youtube.com/channel/UCO-yxhoxXXSql50tn8a3OggAceh TV Program :https://www.youtube.com/channel/UCXjsOCyxSY9jFXiGvc2IVNQPT....

Aceh Negeri Syariat Islam Dan Pelanggar Syariat

*_Klik Link dibawah ini_*
👇👇👇👇👇
https://linktw.in/Ov5wNA

Dalam Program Saweu Guree
Subscribe dan Follow Channel YouTube Zona Satir

Bersama Abi Peudawa Pimpinan Dayah Bustanus Sa'adah Cabang Dayah Bustanul Huda Paya Pasi

LinkTwin

"Muzakir Manaf Bakal Calon Wali Nanggroe, Jika"

Jabatan Strategis di Nanggroe Aceh Darussalam ini memang menggiurkan ditambah lagi dalam pengelolaan yang memang bersumber Dana talangan masyarakat yang disalurkan melalui APBK/A/Otsus dan APBN plus dana yang bersumber dari berbagai sumber yang diperbolehkan oleh perundangan -undangan.

Jabatan Wali Nanggroe dipenghujung 2023 akan segera berakhir, namun, untuk mendapat kursi wali nanggroe Sang Panglima sudah mengantongi kursi tersebut dengan analisa proses terbentuknya panitia pemilihan wali nanggroe yang sarat kepentingan

Apakah kasus penunjukan "Malik Mahmud" akan terjadi lagi menjelang pemilu 2024

Apalagi Ulama kala itu hanya di jadikan brand ambassador dalam legitimasi Pemerintahan

Konsekuensi Politik pasti ada, Apalagi jika kursi Gubernur akan sulit untuk diraih oleh Muallem. Yang pasti Kursi Wali Nanggroe masih satu anak tangga.

.id

"Ija Anduk Haji Uma"

Masihkah Mewakili Kinerja Sang Petahana Perwakilan Daerah Untuk Aceh

Riuh perebutan elektabilitas dalam pencaturan kursi Gubernur terhenti sementara untuk atas nama Sudirman atau lebih populer disapa Haji Uma, Sehingga tersisa nama-nama lain seperti Nasir Djamil, Muzakir Manaf, T.A Khalid. Nova Iriansyah dan masih ada beberapa lainnya yang masih malu malu mengungkapkan ke publik

Haji Uma yang sejak awal terkenal dengan "Film Lawak Aceh Empang Breuh" dan saat ini masih terdaftar sebagai anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Aceh, kembali maju sebagai Bakal calon (Balon) anggota DPD RI pada pemilu 2024 mendatang.

Sehingga, menyebutkan Nama Haji Uma sebagai kandidat calon gubernur sudah jelas terhenti, namun yang menjadi analisa singkatnya sang komedian Aceh
Dari data yang dibaca Komisioner KIP Aceh ini meraup 960.033 suara pada pemilu 2019.

Apakah rakyat masih terpukau dengan penampilan sang komedian dengan menggunakan kaus putih polos ditambah handuk kecil berwarna hijau yang berada di bahu sebagaimana rakyat Aceh biasa melihatnya di film yang diproduseri oleh Alm Ayah Do.

By Elkaleim_Abass

Pemilihan Wali Nanggroe Tahun 2018-2023 tidak menghadirkan Para Alim Ulama

Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggro. Dalam Qanun tersebut pasal 117 disebutkan bahwasanya masa jabatan Wali Nanggroe adalah lima tahun.

Pada tahun 2018 dikukuhkannya kembali Tengku Malik Mahmud Al-Haythar menjadi Wali Nanggroe ke-10 oleh DPR Aceh untuk periode 2018 -2023. Dimana sebelumnya pada tahun 2013 telah duduk untuk periode pertama

Pengukuhan tersebut terjadi problematika serta gejolak di kalangan masyarakat dan tokoh di Aceh dikarenakan tidak adanya transparansi dalam proses pemilihan dan juga tidak hadirnya salah satu unsur yang berhak bermusyawarah dalam memilih Wali Nanggroe seperti yang diamanatkan dalam pasal 70 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 jo Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013. Pada Bab V pasal 70 menyatakan bahwa :

(1) Wali Nanggroe dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh komisi pemilihan wali nanggroe yang dibentuk secara khusus.

(2) Komisi pemilihan wali nanggroe sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdiri dari: Majelis Tuha Pheut Wali nanggroe, majelis tuha lapan wali nanggroe, m***i atau yang mewakilinya, dan perwakilan alim ulama masing-masing kabupaten/kota 1 orang.

Dikarenakan kehadiran qanun tersebut merupakan bentuk pengaturan dalam bertata negara dan berdemokrasi di negara Republik Indonesia, dengan tujuan tercapainya suatu kemaslahatan di Provinsi Aceh.

Problematika yang terjadi pada saat pemilihan wali nanggroe X periode 2018-2023. Apakah hal tersebut akan terulang kembali di tahun 2023 yang notabene juga akan menjadi tahun pesta politisi.

Ditambah hari ini (27/12/2022) selepas jabatan Muzakir Manaf atau Mualem di kepengurusan KONI Aceh, mendapatkan jabatan baru tentunya tunjangan dan yang melengkapi dalam jabatan tersebut.

Nomor Urut Partai Politik Lokal di Provinsi Aceh

18. Partai Nanggroe Aceh (PNA)
19.Partai Generasi Atjeh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat)
20. Partai Darul Aceh (PDA)
21. Partai Aceh
22. Partai Adil Sejahtera (PAS)
23. (SIRA) Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh