Bukittinggi 24 Jam

BUKITTINGGI– Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Gulai Bancah, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat baru saja diresmikan walikota setempat, Senin, 18 Januari 2020. Meski telah diresmikan, belum berarti langsung beroperasional.

“Meski sudah diresmikan, RSUD itu belum bisa langsung beroperasional sebab izin operasional belum ada dari Menteri Kesehatan,” ujar Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Herman Sofyan kepada media ini, di ruang kantornya, Selasa (19/01/2021).

Kata dia, selain belum mendapatkan izin, RSUD yang dibangun sejak 2018 dengan anggaran Rp102 miliar tersebut peresmian-nya baru sebatas bangunan atau gedung.

Herman menyebut, sebelum diresmikan, dirinya bersama anggota DPRD Bukittinggi lain melakukan kunjungan ke RSUD itu. Kata dia, kunjungannya ke RSUD, guna memastikan apakah benar pembangunan selesai 100 persen dan siap beroperasional.

“Sebelum diresmikan, kami sebagai legislator melakukan kunjungan ke RSUD. Kunjungan kami bukan merupakan sidak tetapi memeriksa atau memastikan pengerjaan bangunan RSUD itu benar telah rampung,” katanya.

Pantauan media ini di RSUD bertype C itu, terlihat alat kesehatan, komputer, tempat tidur dan peralatan lain layaknya rumah sakit, termasuk prasasti peresmian ditandatangani walikota Ramlan Nurmatias yang masih tersimpan dalam sebuah ruangan.

Selain itu, di pelataran atau halaman termasuk area parkir kendaraan RSUD, masih terlihat dasar tanah alias belum diaspal. Dan ada juga sebuah gang dibangunan lantai satu belum selesai diplaster.

Terkait jalan atau pelataran RSUD dengan ratusan kamar itu, diakui Herman, memang belum dikerjakan. Menurut dia, pengerjaan pengaspalan akan dianggarkan melalui pemerintahan walikota terpilih periode 2021-2025.

“Pengerjaan pelataran yang belum diaspal, termasuk ornamen lain RSUD, kami di dewan belum alokasikan di APBD 2021 ini. Akan tetapi, pembiayaannya atau anggaran dialokasikan saat pemerintahan baru,” kata Herman. (ank)

https://www.metrokini.com/2021/01/20/gedung-rsud-bukittinggi-diresmikan-namun-belum-ada-izin-operasional/

Edaran Gubernur Sumbar No. 06/ED/GSB-2020 tentang Pengendalian Kegiatan Masyarakat Untuk Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Pada Libur Tahun Baru 2021

Dalam sepuluh tahun terakhir, meski Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi antara 5-6% per tahun, penurunan angka kemiskinan justru stagnan.

Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti dengan meningkatnya ketimpangan. Ini mengindikasikan Indonesia membutuhkan strategi yang lebih efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.

Salah satu persoalan dalam pembuatan kebijakan pengentasan kemiskinan adalah ketersediaan data, termasuk data lokasi tempat orang miskin berada.

Pada Maret 2017, angka tingkat kemiskinan Indonesia berada pada 10,64%. Bila dihitung, terdapat lebih dari 27 juta manusia Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Di mana mereka tepatnya berada? Ini yang sulit diidentifikasi.

Sejauh ini, angka kemiskinan Indonesia tersedia hingga tingkat kabupaten/kota yang dirilis setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, data tersebut saja tidak cukup mengingat area kabupaten/kota Indonesia cukup luas dan jumlah penduduk banyak.

Mengetahui di mana warga miskin berada hingga tingkat wilayah yang kecil seperti desa dan kelurahan penting bagi pemerintah, karena akan membantu dalam membuat kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

Menanggapi kebutuhan tersebut, Lembaga Penelitian SMERU berupaya menyediakan angka kemiskinan hingga ke tingkat administrasi terkecil melalui Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia.

Ragam kedalaman dan keparahan kemiskinan
Selain mengetahui jumlah orang miskin di desa dan kelurahan, pemerintah juga perlu mengetahui tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah kecil tersebut. Wilayah-wilayah di Indonesia memiliki tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang beragam, sehingga alokasi dana untuk pengentasan kemiskinan perlu menimbang faktor tersebut.

Indeks “kedalaman” kemiskinan menunjukkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Dengan asumsi garis kemiskinan sama, wilayah yang rata-rata warga miskinnya hanya mampu belanja Rp10.000 sehari, misalnya, lebih dalam kemiskinannya dari wilayah yang rata-rata warga miskinnya mampu belanja Rp30.000 sehari (Lihat gambar untuk selanjutnya)

Benarkah Indeks Keparahan Dan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Bukittinggi No. 2 di Sumbar ?

Berdasarkan data Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat pada 27 April 2020 yang dapat di akses melalui https://sumbar.bps.go.id/publication/2020/04/27/0bde2141fda787c1f0e923bf/provinsi-sumatera-barat-dalam-angka-2020.html , didapati bahwa :

Pada halaman 358 disampaikan pada tabel 4.6.3 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2018-2019

Pada kolom Indeks Keparahan Kemiskinan terlihat pada tahun 2019 Bukittinggi memiliki indeks 0,12 yang berada pada urutan kedua setelah kota Padang dengan nilai 0,18

Sementara pada kolom Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2019 Bukittinggi memiliki indeks 0,56 yang berada pada urutan kedua setelah kota Padang dengan nilai 0,63

Dokumen lengkap BPS dapat dilihat di

Mengutip dari theconversation.com 5 September 2017 mengatakan bahwa memetakan kemiskinan tidak cukup hanya menghitung jumlah orang miskin. Selain mengetahui jumlah orang miskin di suatu wilayah, pemerintah juga perlu mengetahui tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayahnya.

Indeks “kedalaman” kemiskinan menunjukkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Dengan asumsi garis kemiskinan sama, wilayah yang rata-rata warga miskinnya hanya mampu belanja Rp10.000 sehari, misalnya, lebih dalam kemiskinannya dari wilayah yang rata-rata warga miskinnya mampu belanja Rp30.000 sehari.

Sedangkan indeks “keparahan” kemiskinan menunjukkan seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di sana. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya, maka harus semakin terukur dan tepat sasaran alokasi dana yang dibutuhkan untuk daerah tersebut keluar dari kemiskinan.

Ikuti kami di Instagram

Tabiang Takuruang

Pict from lutfianinh

29 hari kamu bahagia, 1 hari kamu dirundung duka. Dan kamu mengeluh seolah-olah tak bahagia. Dimana "Alhamdulillah" itu kamu sembunyikan?
~unkonwn