Pendamping Desa

Electronic Human Development Worker (e-HDW) Merupakan tools pendataan, pengumpulan,pemantauan, pencatatan dan pelaporan pada sasaran rumah tangga dalam pencegahan stunting di desa. Aplikasi eHDW merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Desa PDTT dengan dukungan Bank Dunia untuk membantu melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian (monitoring dan evaluasi) terhadap pelaksanaan program konvergensi stunting di tingkat desa. Penanganan stunting telah ditetapkan sebagai salah satu isu sekaligus program prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, dan kemudian berlanjut dalam RPJMN 2020-2024 dengan target penurunan prevalensi stunting dari 24,4% pada 2021 menjadi 14% pada 2024....

Kader Pembangunan Manusia Stunting Kalipare Antusias Ikut Bimtek eHDW - PENDAMPINGDESA Kader Pembangunan Manusia Stunting Kalipare Antusias ikut Bimtek eHDW, Electronic Human Development Worker (e-HDW), pendamping desa kalipare

Kunjungan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar ke Bireuen disambut seribuan Pendamping Desa (PD) di halaman Gedung Hj Fauziah Convention Hall Cot Gapu, Kota Juang, Bireuen, Jumat (4/8/2023) sore. Mendes PDTT didampingi anggota DPR RI Komisi V, H Ruslan M Daud dan pejabat lainnya. Dalam sambutannya antara lain menyebutkan, tugas Pendamping Desa (PD) bukan melakukan pendampingan kepala desa, tetapi kewajibannya memberdayakan masyarakat desa dan peningkatan sumber daya desa....

Tugas Pendamping Desa Tidak Akan Pernah Selesai - PENDAMPINGDESA Tugas Pendamping Desa Tidak Akan Pernah Selesai, pendamping desa, kementerian desa, pendamping lokal desa, dana desa

Tiga desa yang terletak di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, baru-baru ini mencatat sejarah baru dalam pelaksanaan Musyawarah Dusun (Musdus) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Desa-desa tersebut yakni Karanganyar, Sumberejo, dan Poncokusumo. Pelaksanaan Musdus di ketiga desa tersebut berhasil diselesaikan dengan rekor waktu tercepat yang pernah tercatat dalam sejarah Kabupaten Malang. Karanganyar menjadi desa pertama yang memulai rangkaian Musdus RPJMDesa, dengan dimulainya acara di Dusun Lor Kali pada tanggal 15 Juli 2023 interval 2 hari setelah dilantik....

Musyawarah Dusun di Tiga Desa Malang Rekor Tercepat - PENDAMPINGDESA Musyawarah Dusun di Tiga Desa Malang Rekor Tercepat, musyawarah desa, tenaga pendamping profesional, pendamping desa

Laporan keuangan Bumdesa (Badan Usaha Milik Desa) adalah dokumen yang berisi catatan keuangan dan aktivitas keuangan Bumdesa selama periode tertentu. Laporan keuangan Bumdesa bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan Bumdesa, melacak arus uang masuk dan keluar, serta mengidentifikasi kinerja keuangan Bumdesa. Laporan keuangan Bumdesa biasanya terdiri dari tiga bagian utama yaitu: Laporan Neraca: Laporan yang menunjukkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas Bumdesa pada akhir periode tertentu....

Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa - PENDAMPINGDESA Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa, Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa, Kepmendes 136 tahun 2022 tetang panduan laporan

MENGISI APBDes 2023 DALAM MONEV-DD #1 disampaikan pada 13 maret 2023 melalui zoom dan kanal youtube. materi kegiatan sebagai berikut:...

BERCAKAP-CAKAP SDGs DESA SETELAH 2 TAHUN - PENDAMPINGDESA BERCAKAP-CAKAP SDGs DESASETELAH 2 TAHUN. membahass tentang data desa dan teknik upload data pendampingan desa kedalam monevDD

Musyawarah desa merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk membahas dan mengambil keputusan penting secara bersama dalam rangka memajukan desa. Kegiatan ini melibatkan seluruh warga desa dan pemimpin desa sebagai pihak yang mengelola kegiatan musyawarah. Fasilitator musyawarah desa bertugas untuk memfasilitasi jalannya musyawarah sehingga tercapai hasil yang optimal dan mencapai kesepakatan yang diinginkan oleh seluruh pihak. Berikut adalah beberapa cara fasilitasi musyawarah desa yang dapat membantu fasilitator dalam menjalankan tugasnya:...

6 Cara Fasilitasi Musyawarah Desa - PENDAMPINGDESA 6 Cara Fasilitasi Musyawarah Desa, Musyawarah desa merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk membahas dan mengambil keputusan penting

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di seluruh tingkatan, termasuk di tingkat desa. Dalam konteks desa, keterbukaan informasi publik dapat diartikan sebagai akses publik terhadap informasi-informasi yang berkaitan dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Keterbukaan informasi publik desa sangat penting karena desa merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat....

Keterbukaan Informasi Publik Desa - PENDAMPINGDESA Keterbukaan Informasi Publik Desa, dana desa, undang undang keterbukaan informasi publik desa, pendamping desa, informasi desa, publik desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 merupakan salah satu instrumen pelaksanaan strategi fiskal. APBN tahun 2023 juga merupakan penjabaran atas tahapan pembangunan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam APBN tahun 2023 difokuskan untuk mendorong dan memperbaiki produktivitas dalam rangka mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, dan meningkatkan efisiensi belanja barang non prioritas....

PENYALURAN DANA DESA 2023 - PENDAMPINGDESA PENYALURAN DANA DESA 2023, penyaluran dana desa, dana desa, pembagian dana desa, PMK 201 tentang pengelolaan dana desa, pengawasan dana desa

Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sumber dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:...

Pengelolaan Dana Desa 2023 - PENDAMPINGDESA Regulasi Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN diperuntukan bagi Desa, Pengelolaan Dana Desa

Musyawarah desa adalah suatu proses konsultasi dan pengambilan keputusan bersama di tingkat desa atau kelurahan, yang melibatkan seluruh anggota masyarakat setempat. Musyawarah desa bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tingkat desa atau kelurahan secara bersama-sama dengan cara membahas dan mencari solusi terbaik melalui konsultasi dan diskusi yang dilakukan secara terbuka dan demokratis. Musyawarah desa merupakan salah satu cara terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tingkat desa atau kelurahan, karena dengan musyawarah, semua anggota masyarakat setempat dapat terlibat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan....

6 Cara melaksanakan Musyawarah Desa - PENDAMPINGDESA 6 Cara melaksanakan Musyawarah Desa, Musyawarah desa merupakan salah satu cara terbaik untuk menyelesaikan masalah

Dalam perjalanan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Desa telah diakui sebagai suatu entitas pemerintah terendah. Desa dipandang memiliki peran sentral dalam menciptakan landasan yang kuat melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional....

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa - PENDAMPINGDESA Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, bertujuan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif terkait pengadaan barang/jasa di Desa

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis....

3 Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 - PENDAMPINGDESA 3 Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023, Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI REKRUTMEN BARU Pendamping Desa TA.2021, Hasil Seleksi Administrasi Rekrutmen Pendamping Desa 2022 Sebagaimana diketahui, penerimaan pendaftaran Pendamping Desa 2022 dibuka pada tanggal 23 September sampai 2 Oktober 2022. saat ini penerimaan pendaftaran Pendamping Lokal Desa 2022 sudah ditutup Untuk pendaftaran. Peserta atau calon Pendamping Desa 2022 yang sudah melakukan pendaftaran sedang menanti pengumuman hasil seleksi administrasi. dan sedang berlangsung seleksi administrasi…...

Hasil Seleksi Administrasi Rekrutmen Pendamping Desa 2022 - PENDAMPINGDESA HASIL SELEKSI ADMINISTRASI REKRUTMEN BARU Pendamping Desa TA.2021, Hasil Seleksi Administrasi Rekrutmen Pendamping Desa 2022 Sebagaimana diketahui, penerimaan pendaftaran Pendamping Desa 2022 dibuka pada tanggal 23 September sampai 2 Oktober 2022. saat ini penerimaan pendaftaran Pendamping Lokal Des...

Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2023 Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi: Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa:...

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2023 - PENDAMPINGDESA Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2023, Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 diarahkan untuk SDGs Desa

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity)....

Konsep dan Definisi Kemiskinan Ekstrem - PENDAMPINGDESA Konsep dan Definisi Kemiskinan Ekstrem, Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan

3 Cara Fasilitasi Diskusi Kelompok Terarah Rangkaian Rembug Stunting. Selesai membuat peta sosial dan pendataan sasaran, lakukan pertemuan diskusi terarah

3 Cara Fasilitasi Diskusi Kelompok Terarah Rangkaian Rembug Stunting - PENDAMPINGDESA 3 Cara Fasilitasi Diskusi Kelompok Terarah Rangkaian Rembug Stunting, lakukan pertemuan diskusi terarah untuk menggali dan merumuskan

Pemetaan sosial merupakan proses di tingkat dusun untuk mengidentifikasi dan mendata status layanan sasaran 1,000 hari kehidupan pertama (HPK) dan kondisi konvergensi layanan. Tahap ini dilakukan di awal tahun dan akan diperbarui pada saat akan menyusun RKPDes tahun berikutnya. KPM (Kader Pembangunan Manusia) memfasilitasi proses ini melalui pertemuan atau musyawarah dusun dengan mengajak peserta musyawarah dusun tersebut untuk menggambarkan masalah dan kondisi pelayanan dasar, serta keberadaan sasaran terkait dengan stunting pada sebuah peta....

4 Langkah Pemetaan Sosial dan Pendataan Sasaran 1000 HPK untuk Stunting - PENDAMPINGDESA 4 Langkah Pemetaan Sosial dan Pendataan Sasaran 1000 HPK untuk Stunting, Tahap ini dilakukan di awal tahun menyusun RKPDes

5 tahapan pendaftaran pendamping desa 2022 1 Mulai Hati-hati dan teliti dalam mengisi data pada formulir pendaftaran, jika terjadi kesalahan akan merugikan pelamar. Setiap pelamar hanya dapat mendaftar satu kali. Pelamar dikhususkan untuk daerah penerima dana desa. Informasi yang disampaikan harus benar Pelamar yang terbukti menyampaikan informasi yang tidak benar, akan dinyatakan gugur. Pemalsuan data/informasi merupakan bentuk pelanggaran UU ITE No....

https://pendampingdesa.com/5-tahapan-pendaftaran-pendamping-desa-2022/

5 tahapan pendaftaran pendamping desa 2022 - PENDAMPINGDESA 5 tahapan pendaftaran pendamping desa 2022 1 Mulai Hati-hati dan teliti dalam mengisi data pada formulir pendaftaran, jika terjadi kesalahan akan merugikan pelamar. Setiap pelamar hanya dapat mendaftar satu kali. Pelamar dikhususkan untuk daerah penerima dana desa. Informasi yang disampaikan harus b...

Download Contoh Surat Lamaran Rekrutmen Pendamping Desa Tahun 2022 Hati-hati dan teliti dalam mengisi data pada formulir pendaftaran, jika terjadi kesalahan akan merugikan pelamar. Setiap pelamar hanya dapat mendaftar satu kali. Pelamar dikhususkan untuk daerah penerima dana desa. Informasi yang disampaikan harus benar Pelamar yang terbukti menyampaikan informasi yang tidak benar, akan dinyatakan gugur. Pemalsuan data/informasi merupakan bentuk pelanggaran UU ITE No....

https://pendampingdesa.com/download-contoh-surat-lamaran-rekrutmen-pendamping-desa-tahun-2022/

Download Contoh Surat Lamaran Rekrutmen Pendamping Desa Tahun 2022 - PENDAMPINGDESA Download Contoh Surat Lamaran Rekrutmen Pendamping Desa Tahun 2022 Hati-hati dan teliti dalam mengisi data pada formulir pendaftaran, jika terjadi kesalahan akan merugikan pelamar. Setiap pelamar hanya dapat mendaftar satu kali. Pelamar dikhususkan untuk daerah penerima dana desa. Informasi yang dis...

Inflasi Daerah adalah keadaan harga barang dan jasa dalam wilayah kabupaten/kota yang cenderung meningkat, kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus, serta kenaikan harga bersifat umum atau menyeluruh. Mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa adalah rangkaian kegiatan dalam lingkup wewenang desa yang difokuskan agar warga desa tetap memiliki kemampuan untuk membeli kebutuhan pokok. Pengendalian Inflasi daerah pada tingkat desa adalah rangkaian kegiatan dalam lingkup wewenang desa yang difokuskan agar harga barang dan jasa di desa tidak mengalami kenaikan....

https://pendampingdesa.com/4-kegiatan-mitigasi-dampak-inflasi-di-desa/

4 Kegiatan Mitigasi Dampak Inflasi di Desa - PENDAMPINGDESA 4 Kegiatan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah Pada Tingkat Desa, Pengendalian inflasi dan mitigasi inflasi desa bermanfaat menjaga ekonomi

Peningkatan kesejahteraan warga desa di antaranya ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan warga. Ini ditunjukkan dengan peningkatan kemampuan untuk membeli barang dan jasa. Namun, harga barang dan jasa dapat meningkat karena peningkatan permintaan, juga kelangkaan barang dan jasa di lapangan. Hal ini bisa disebabkan oleh kondisi di dalam desa maupun dari luar desa. Daya beli warga desa dapat menurun disebabkan peningkatan harga barang dan jasa, yang melebihi peningkatan pendapatan....

https://pendampingdesa.com/8-kegiatan-pengendalian-inflasi-daerah-pada-tingkat-desa/

8 Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah pada Tingkat Desa - PENDAMPINGDESA 8 Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah pada Tingkat Desa, Peningkatan kesejahteraan warga desa ditunjukkan peningkatan pendapatan warga

📸 from , Pedamping Desa memiliki peran yang vital dalam memastikan kelancaran program Dana Desa.

Guna menunjang kinerja dan profesionalitas para Pendamping Desa, Kemendes PDTT mendaftarkan seluruh Pendamping Desa menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini juga sebagai tindak lanjut dari Intruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2021 perihal mendaftarkan seluruh Pendamping Desa menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆




📱IG:
🐦 twitter:
🌐 pendampingdesa[dot]com

Tahapan Seleksi REKRUTMEN PENDAMPING DESA Pendaftara/Registrasi Isi Form sesuai pendaftaran sesuai dengan kolom yang diminta Mengunggah/upload dokumen surat lamaran kerja beserta ijazah terakhir yang di tujukan kepada Kepala Badan Pengembangan SDM, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mengunggah/upload dokumen lainya yang diminta (KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili) Proses Seleksi Pendaftaran Proses penyeleksian administrasi oleh tim seleksi Pengumuman Hasil Pendaftaran…...

https://pendampingdesa.com/tahapan-seleksi-rekrutmen-pendamping-desa-2022/

Tahapan Seleksi REKRUTMEN PENDAMPING DESA 2022 - PENDAMPINGDESA Tahapan Seleksi REKRUTMEN PENDAMPING DESA Pendaftara/Registrasi Isi Form sesuai pendaftaran sesuai dengan kolom yang diminta Mengunggah/upload dokumen surat lamaran kerja beserta ijazah terakhir yang di tujukan kepada Kepala Badan Pengembangan SDM, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan...

REKRUTMEN PENDAMPING DESA TAHUN 2022. Dalam rangka pengisian kekosongan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) pada posisi Pendamping Lokal Desa (PLD) Tahun Anggaran 2022

https://pendampingdesa.com/rekrutmen-pendamping-desa-tahun-2022/

REKRUTMEN PENDAMPING DESA TAHUN 2022 - PENDAMPINGDESA Dalam rangka pengisian kekosongan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) pada posisi Pendamping Lokal Desa (PLD) Tahun Anggaran 2022

Rembuk stunting merupakan pertemuan dalam rangka membahas hasil perumusan kegiatan melalui diskusi terarah untuk membuat komitmen Desa dan menetapkan kegiatan-kegiatan konvergensi dalam menangani stunting. Dalam rembuk stunting ini membahas dua hal, pertama kegiatan konvergensi penanganan stunting yang akan dilakukan pada tahun berjalan (2018) dan kedua komitmen Desa untuk kegiatan penanganan stunting dalam untuk RKP Des tahun berikutnya (2019). Peserta rembuk stunting tingkat meliputi:...

https://pendampingdesa.com/7-tahapan-rembuk-stunting-tingkat-desa/

7 Tahapan Rembuk Stunting Tingkat Desa - PENDAMPINGDESA 7 Tahapan Rembuk Stunting Tingkat Desa, Rembuk stunting merupakan pertemuan dalam rangka membahas hasil perumusan kegiatan melalui diskusi

Kedudukan Desa. Desa, baik desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

https://pendampingdesa.com/kedudukan-desa/

Kedudukan Desa - PENDAMPINGDESA Kedudukan Desa, amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan

Sertifikasi Pendamping Desa Kebutuhan akan tenaga pendamping profesional untuk pendampingan desa yang memiliki kompetensi tertentu dan jumlahnya terus meningkat, menunjukkan bahwa tenaga pendamping profesional telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah profesi. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut....

https://pendampingdesa.com/sertifikasi-pendamping-desa/

Sertifikasi Pendamping Desa - PENDAMPINGDESA Sertifikasi Pendamping Desa, keberadaan sertifikasi profesi tenaga pendamping profesional mutlak diperlukan

Dasar Hukum Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DESA Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa Permendesa PDTT No 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT No 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa Kepmendesa PDTT N. 40 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa …...

https://pendampingdesa.com/mengenal-lembaga-sertifikasi-pendamping-desa/

Mengenal Lembaga Sertifikasi Pendamping Desa - PENDAMPINGDESA Mengenal Lembaga Sertifikasi Pendamping Desa, Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Desa PDTT

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Dengan demikian, pendampingan masyarakat desa juga mencakup fasilitasi program/kegiatan pembangunan desa yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Penerapan kebijakan nasional tentang Sustainable Development Goals (SDGs) Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa mensyaratkan para pendamping masyarakat desa harus mampu memahami substansi dari masing- masing tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa beserta cara-cara penerapannya dalam pembangunan Desa....

https://pendampingdesa.com/penyelenggara-sertifikasi-pendamping-desa/

Penyelenggara Sertifikasi Pendamping Desa - PENDAMPINGDESA Penyelenggara Sertifikasi Pendamping Desa, Dalam hal ini adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Kementrian Desa, Pembangunan

SERTIFIKASI TENAGA PENDAMPING PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA: SEBERAPA PENTING? Pemberdayaan dan Pendampingan Masyarakat Desa Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan sekaligus tantangan baru bagi desa. Dalam undang-undang tersebut pemberdayaan menjadi sebuah misi, tujuan, asas dan agenda kebijakan yang secara prinsip diwujudkan dengan mengakui dan menetapkan kewenangan desa, sementara pemerintah berkewajiban menjamin agar desa mampu melaksanakan upaya pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan....

https://pendampingdesa.com/sertifikasi-tenaga-pendamping-pemberdayaan-masyarakat-desa/

pendampingdesa.com

Latar Belakang Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM bidang Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di Bidang Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang....

https://pendampingdesa.com/syarat-sertifikasi-pendamping-desa/

pendampingdesa.com

SKEMA PENDAMPING LOKAL DESA (PLD) Tenaga Pendamping Profesional dengan jabatan Pendamping Lokal Desa (PLD) berkedudukan di Desa, dengan kontrak kerja dengan PPK dilingkup Kerja BPSDM Kemendesa PDTT Ketentuan Umum Jenis Skema: Okupasi Nama Skema: Pendamping Loka Desa (PLD) Jumlah UK : 8 Unit Kompetensi Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi Pendamping Lokal Desa (PLD) Pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat; Memiliki Pengalaman kegiatan pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat minimal 2 (dua) tahun.

https://pendampingdesa.com/syarat-sertifikasi-pendamping-lokal-desa/

Syarat Sertifikasi Pendamping Lokal Desa - PENDAMPINGDESA Syarat Sertifikasi Pendamping Lokal Desa, enaga Pendamping Profesional dengan jabatan Pendamping Lokal Desa (PLD) berkedudukan di Desa

Sosialisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Tenaga Pendamping Profesional. OUTPUT TERSOSIALISASINYA KEPMENAKER NO 201 TAHUN 2021 TENTANG STADAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL DIPAHAMINYA UNIT KOMPETENSI TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL MEMPERSIAPKAN TPP YANG AKAN MENGIKUTI SERTIFIKASI DASAR HUKUM UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PASAL 129 PP NO 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 43 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA…...

https://pendampingdesa.com/sosialisasi-skkni-pendamping-desa/

Sosialisasi SKKNI Pendamping Desa - PENDAMPINGDESA Sosialisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Tenaga Pendamping Profesional. OUTPUT TERSOSIALISASINYA KEPMENAKER NO 201 TAHUN 2021 TENTANG STADAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL DIPAHAMINYA UNIT KOMPETENSI TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL MEMPERSIAPKA...

Potensi Pemanfaatan Dana Desa untuk Percepatan Eliminasi Tuberkulosis

https://pendampingdesa.com/potensi-pemanfaatan-dana-desa-untuk-percepatan-eliminasi-tuberkulosis/

Potensi Pemanfaatan Dana Desa untuk Percepatan Eliminasi Tuberkulosis - PENDAMPINGDESA Potensi Pemanfaatan Dana Desa untuk Percepatan Eliminasi Tuberkulosis, Analisis Situasi TBC di Indonesia pandemi menyebabkan deteksi

📸 from Menerima kunjungan dari Sekjen Kemendes PDTT ke Kalurahan Krembangan terkait Sosialisasi dan Koordinasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)kulonprogo
panjatan








∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆




📱IG:
🐦 twitter:
🌐 pendampingdesa[dot]com

📸 from BUMDESMA/Bumdes Bersama yang melibatkanseluruh Desa dalam suatu wilayah mempunyai peran yg sangat penting. dan manfaat BUMDESMA sendiri antara lain :
1 Meningkatkan porekonomian antar desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa/PAD
3. Meningkatkan pengeloaan potensi antar desa sesuai kebutuhan masyarakat.



∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆




📱IG:
🐦 twitter:
🌐 pendampingdesa[dot]com

Peran Pendamping Desa, membantu dan/atau memberikan pendampingan secara intensif, baik kepada individu masyarakat desa ataupun kelembagaan desa dalam pengelolaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. PEMBANGUNAN DESA Visi (pasal 78 ayat (1) UU Desa) “meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan" Misi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia dengan beberapa variabelnya. meningkatkan pelayanan publik di desa....

https://pendampingdesa.com/peran-pendamping-desa/

Peran Pendamping Desa - PENDAMPINGDESA Peran Pendamping Desa, membantu dan/atau memberikan pendampingan secara intensif, baik kepada individu masyarakat desa ataupun kelembagaan desa dalam pengelolaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. PEMBANGUNAN DESA Visi (pasal 78 ayat (1) UU Desa) “meningkatnya kesejahteraan masyara...

Pedoman Umum Kemiskinan Ekstrem. memberikan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam mencapai kemiskinan ekstrem “0%” pada tahun 2024.

https://pendampingdesa.com/pedoman-umum-kemiskinan-ekstrem/

Pedoman Umum Kemiskinan Ekstrem - PENDAMPINGDESA Pedoman Umum Kemiskinan Ekstrem, untuk memberikan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah menyusun dan melaksanakan kebijakan

Permasalahan dalam Ketahanan Pangan. Penyediaan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri dihadapkan pada masalah pokok, yaitu semakin terbatas dan menurunnya kapasitas produksi.

https://pendampingdesa.com/permasalahan-dalam-ketahanan-pangan/

Permasalahan dalam Ketahanan Pangan - PENDAMPINGDESA Permasalahan dalam Ketahanan Pangan, Penyediaan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri dihadapkan pada masalah pokok