TRIO MACAN 2022

Kenaikan harga beras amat sangat dirasakan oleh warga masyarakat yang penghasilannya pas pasan. Terjadinya kenaikan beras diakibatkan karena stok cadangan beras yang berkurang, sementara sejak bulan agustus 2023, banyak daerah di Indonesia mengalami kekeringan yang diakibatkan oleh Kemarau yang cukup berkepanjangan. Menurut informasi dari BMKG kemarau yang panjang akan terjadi sampai tahun 2024 penyebab utamanya adanya Badai El Nino.

Badai El Nino adalah fenomena cuaca yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah, di mana suhu muka laut di atas kondisi normalnya. Berikut adalah beberapa hal yang harus diantisipasi dari El Nino. Dengan adanya badaiEl Nino mengakibatkan Kekeringan, Pemanasan Suhu muka laut, dan perubahan pola cuaca. Hampir 34 Provinsi di indonesia terdampak badai el Nino.

Sebenarnya Pemerintah sudah mengetahui akan adanya badai ini, dan memprediksi akan terjadinya krisis pangan, selain adanya badai El Nino situasi geopolitika pun sangat berpengaruh terjadinya krisis pangan. Perang Rusia VS Ukraina menyebabkan sulitnya kebutuhan akan pangan, hampir semua negara saling bertahan tidak mau mengekspor pangan ke negara lain.

Hal tersebut sudah di wanti-wanti oleh pemerintah itu sendiri, makanya di tahun 2022 pemerintah pusat mencenangkan Program Ketahanan Pangan Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pangan di tingkat desa.

Di tahun 2022, dua puluh persen dari total dana desa atau sebesar Rp. 13,6 triliun untuk mendukung ketahanan pangan. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa melalui:
1. Pemulihan ekonomi nasional
2. Program prioritas nasional
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam

Dalam penggunaan dana desa untuk program ketahanan pangan, Pemerintah Desa harus mengalokasikan dana desa untuk program ketahanan pangan dan hewani sebesar 20% dari anggaran dana desa pada tahun 2022 dan 2023. Jika desa mendapatkan anggaran 1 Milyar dari DD artinya wajib melaksanakan Program ketahanan pangan 200.000.000 dan itu sudah berjalan 2 tahun. Yang artinya Desa sudah menggunakan dana desa untuk ketahanan pangan 400.000.000

Jika program ini di laksanakan benar benar oleh desa sebenarnya tidak akan terjadi krisis pangan seperti saat ini. Mari kita hitung jika Dana Desa di tahun pertamansebesar 200 juta di pakai untuk pembiayaan penanaman padi.

Biaya untuk penanaman padi /ha bervariatif tapi hal tersebut tergantung lokasi areal pertanian dengan transportasi darat. Tapi berdasarkan data nilai paling tinggi antar 9.600.000/ha, dari 1 ha sawah bisa menghasilkan 2,3 - 2,5 Ton jika harga 6000/kg berarti petani mendapatkan untung 4.200.000/ha dari satu kali tanam, dalam setahun minimalnya 2 kali tanam.

Jika uang Dana desa di tahun 2022 sebesar 200juta di pergunakan untuk penanaman padi berarti satu desa menggarap 21 ha dan mendapatkan padi antara 2,3 Ton x 21 = 48,3 Ton satukali tanam jika penanaman dalam satu tahun 2 kali artinya desa memiliki padi 96,6 Ton. Dan ditahun 2023 di tambah lagi modal 200jt semestinya sudah memiliki 180Ton padi ditiap desa.

Sebenarnya kita tidak akan kekurangan pangan terutama beras karena produksi padi di tiap desa ratusan ton kalau program ini berjalan. Artinya program ketahanan pangan perlu di evaluasi di kemanakan anggarannya jangan sampai terjadi inflasi di negri ini.

Dasim bisa seperti Fachri Hamzah keluar dari Partai tapi tidak bisa di PAW.

Kasus pemecatan Dasim selaku Anggota DPRD Kabuoaten Majalengka dari Partai NasDem, sepertinya adackemiripan dengan kasus Fachri Hamzah Politisi asal PKS yang di pecat karena melawan kebijakan partai. Meskipun sudah di pecat tapi Fachri masih duduk sebagai Anggota DPR sampai selesai akhir periode tahun 2019.

Berkaca dari itu Dasim memiliki peluang yang sama. Hal itu pun diamini oleh penggiat sosial Aji Mulyaji "Bisa jadi ke sana arahnya (seperti Fahri Hamzah)," kata Aji Mulyaji pada kami, saat di hubungi.

Diapun menjelaskan, memang akhirnya terjadi proses dengan yudisialisasi politik. Artinya ada proses hukum untuk permasalahan politik. Proses ini pun yang nantinya juga diyakini akan ditempuh oleh Dasim.

"Yudisialisasi politik ini yang tentu saja dari pengalamannya Fahri Hamzah tidak menyelesaikan persoalan karena terbukti Fahri menjabat sampai periode jabatannya habis meskipun PKS memecat Fahri," urainya.

"Proses yudisialisasi politik yang kemarin dilakukan Pak Fahri itu juga akan menjadi jalur yang ditempuh oleh Dasim," sambungnya

Sehingga kata Aji Mulyaji harusnya yudisialisasi politik tidak menjadi solusi satu-satunya untuk permasalahan konflik internal partai.

Lebih lanjut, penggiat medsos ini mengingatkan jika nanti Dasim menempuh jalan yang sama seperti Fahri Hamzah, maka yang menjadi pertanyaan yakni Dasim akan mewakili siapa. Sebab, anggota dewan merupakan petugas partai.

"Peserta pemilu legislatif itu partai, dan menurut UU MD3 fraksi adalah kepanjangan partai di parlemen sehingga anggota dewan itu petugas partai dalam proses pembuatan kebijakan publik. Jadi tidak bisa anggota dewan yang petugas partai itu berbeda dengan partainya, jadi lucu ini nantinya," jelasnya.

Ia menyebut hingga saat ini konsep petugas partai di Indonesia masih belum bisa dikembangkan oleh parpol. Sehingga nantinya akan muncul problem baru. Yakni anggota dewan yang dipecat dari partai menjadi representasi dari apa.

"Misalnya Pak Fahri, kita akan mengatakan wakilnya siapa kalau partainya sudah memecat, padahal yang mengirimkan Fahri sebagai anggota dewan adalah partai dan Fahri itu petugas partai," jelasnya.

"Nanti ada problem perwakilan, jadi mewakili siapa Pak Fahri waktu itu dan mungkin nanti Pak Jhoni ke depannya," sambungnya.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar Partai NasDem bisa berkaca dari pengalaman PKS yang memecat Fahri Hamzah.

Mungkin kita masih ingat ketika Pemilu 2019, ada sekelompok oramg yang bilang "Kami tidak butuh inprastruktur" eh... sekarang banyak yang mempersoalkan masalah kerusakan jalan, bukankah jalan itubsalah satu dari infrastruktur ??? Jadi pengen ketawa tapi takut dosa.. 😀😀😀😀😀

Memang sulit sih, jika mendengar aspirasi masyarakat, terlebih lagi aspirasinya yang selalu berubah rubah, dulu gak butuh sekarang butuh.. hehehe.... makanya kalau jadi orang jangan terbawa arus omongan orang yang tidak mendasar atau tidak bisa dipertanggungjawabkan, mentang mentang keluarnya omongan tersebut dari tokoh pujaan hatinya maka dituruti saja. Jadi oramg harus punya prinsif jangan plin plan yah.. dan apa yang dari dulu saya sampaikan bahwa pentingnya infrastruktur untuk penguatan ekonomi masyarakat.

Ya sudah sekarang masyarakat sudah paham kan pentingnya inprastruktur jalan, dan kedepannya jika sedang ada perbaikan jalan jangan acuh tak acuh, karena yang namanya negara demokrasi itu harus ada peran serta masyarakat falam membangun bangsa dan negara ini, karena kita merupakan objek atau penerima manfaat, jika ada yang salah dalam pengerjaan khususnya tidak sesuai dengan spek pekerjaan, tegor atau laporkan pada dinas terkait.

Betulkah DPR atau DPRD selama ini tidak bekerja dan tidak mengahsilkan apapun ???? Saya kurang sependapat dengan argumentasi sepergi itu, sepertinya akhir akhir ini ada sebuah narasi yang mendiskreditkan DPR ataupun DPRD. Entah tujuannya apa ??? atau mungkin ingin mengagalkan Pemilu yang tinggal 1 tahun lagi akan dilaksanakan.

Pemilu merupakan salah satu jalan bagi rakyat untuk bisa merubah kehidulanya kearah yang lebih baik, dan pemilu merupakan salah satu kontribusi masyarakat dalam membangun bangsa dan negara ini. Mungkin yang memiliki argumentasi bahwa DPR agaupun DPRD tidak bekerja dan tidak ada hasilnya, anda keliru dalam menjabarkan tentang wakil rakyat di parlemen tersebut. Makanya sebelumnya kita pahami terlebih dahulu apa tugas can fungsinya DPR ataupun DPRD baik itu di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah merupakan Lembaga Tinggi Negara yang dalam sistem Ketetnegaraan di Republik Indonesia merupakan Perwakilan Rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui proses pemilihan umum.

Pada awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk. Dengan demikian, Sesuai dengan pasal 4 aturan peralihan dalam UUD 1945, dibentuklah Komite Nasional Pusat (KNIP). Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia, atau yang kita kenal sekarang disebut DPR.

Adapu Fungsi DPR adalah :
1. Sebagai Legislasi atau yang mengesahkan UU/Peraturan. Dibentuknya pemerintah RI sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah darah Indonesia, memajukan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam perdamaian dunia dan keadilan sosial. Maka dari kesemua itu di butuhkannya Peraturan atau perundang undangan untuk bisa mencapai pada tujuan tadi. Maka disitulah peran DPR sebagai Legislasi, dimana peraturan dibuat dan di syahkan pada dasarnya untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Sebagai Budgeting, atau mengesahkan Anggaran. Setiap pengurusan Rumah tangga apapun itu tentunya ada Input ataupun outputnya, begitupun dalam mengurus negara tentunya ada anggaran pendapatan negara can ada anggaran belanja negara. Untuk mencapai pada tujuan adanya pemerintah maka pemerintah yang memiliki anggaran pendapatan negara membuata rencana pendapatan dan pembelanjaan, disitulah peran DPR turut serta bersama pemerintah dalam menyusun anggaran, apakah anggaran tersebut meruoakan kebutuhan masyarakat atau bukan ? DPR sebagai wakil rakyat tentunya akan mendengar dan melihat apa yang menjafi kebutuhan Rakyat.
3. Controling atau mengawasi. Tugas dari DPR mengawasi pelaksanaan UU yang di kerjakan oleh Eksekutif sebab eksekutif adalah penjalan UU apakah peraturan yg sudah dibuat dan disepakati bersama itu sudah dijalankan atau belum oleh eksekutif ? Disitulah peran DPR sebagai Controling atau pengawasan terhadap kebijakan yang sudah dibuat.

Siapa sangmka kalau Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo mau berdampingan dalam membangun Bangsa dan Negara ini. Prabowo yang merupakan Rival Politik Jokowi saat Pilpres 2019 mau menjadi mentri yang notabenenya adalah pembantu presiden. Hal tersebut dilakukan karena demi terciptanya kondisi masyarakat yang kondusif, serta terbentuknya persatuan dan kesatuan bangsa untuk menuju Indonnesia yang lebih maju.

Pertarungan dalam pollitik itu adalah merupakan y hal yang wajar , namun ketika sudah axa penetapan pemenang kita harus legowo (Lapang dada) karena tujuan dari politik itu adalah baik, karena tujuan dari politik hanya untuk meraih sebuah kekuasaan sehingga mampu menata, mengatur negeri ini untuk kemajuan bersama.

Apa yang dilakukan oleh para pemimpin kita itu sudah benar adanya, namun terkadang orang-orang (Para pendukung) belum cukup dewasa, padahal para pemimpin negeri ini sudah memiliki sipat legowo. Apa yang terjadi di negeri ini belum pernah terjadi di negara manapun yang ada di belahan dunia ini. Artinya sikap politik di Negeri ini merupakan sebuah contoh dan patut di tiru di negeri yang lain.

Semoga saja kita mampu mencontoh dan meniru para pemimpin kita yang lebih mengutamakan kepentingan umum ketimbang mengedepankan kepentingan pribadi. Dan kita harus sadar bahwa perbedaan bukan untuk dipersoalkan tapi dicari jalan terbaiknya demi kemajuan kita bersama.

KISAH LUCIUS JUNIUS BRUTUS SANG PENGKHIANAT.

Dalam politik memang penting untuk menghidupi spiritualitas ular dan merpati. Tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Dua-duanya mesti ada dalam diri politisi agar tidak mudah dikhianati atau tidak gampang menjadi pengkhianat.

Kalau mau cari pengkhianat, di panggung politik jenis itu banyak; entah di front stage (panggung depan) atau back stage (belakang layar). Orientasinya beragam, mulai dari rebutan jabatan politik, ambisi yang meluap-luap, iri hati, dengki, tidak terima diri, tergoda harta, tahta dan wanita hingga hal-hal yang irasional sekalipun. Maka, selalu awas dan untuk selalu waspada di dunia politik itu sangat penting.

Nasib Julius Caesar tidak akan begitu tragis jika ia mendengar apa kata istrinya Calpurnia dan tidak menjadi begitu percaya terhadap Brutus sang senator yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Dalam mimpinya, Calpurni mendapatkan penglihatan tentang nasib buruk yang akan terjadi pada suaminya Julius Caesar karena pengkhianatan Lucius Junius Brutus. Tetapi rayuan maut Brutus lebih menggoda sang Caesar. Brutus memberi mimpi kehormatan, kemegahan dan kesohoran bagi Caesar.

Namun apa yang terjadi, setelah Brutus memiliki kekuasaan dia melakukan konspirasi jahat untuk melakukan pembunuhan pada Julius Caesar dengan 7 senator lainnya untuk merebut tahtanya. Singkat cerita Julius Caesar datang untuk menghadiri undangan dari para Senator dan disitulah terjadinya pembunuhan, Caesar mati di tikam belatinya sang Brutus hampir ada 23 luka di tubuh sang Caesar, Sebelum tewas, Caesar berujar kepada Brutus yang menusuk belatinya, “Tu quoque, Brute, filii mi (engka juga, Brutus anakku).

Kisah pengkhianatan ini membenarkan apa yang pernah dikatakan oleh Marcus Tullius Cicero (106 – 43 SM) seorang negarawan, orator, ahli hukum dan filsuf Romawi. “Hostis aut amicus non est in aeternum; commode sua sunt in aterenum” (lawan atau kawan itu tidak ada yang abadi; yang abadi hanyalah kepentingan). Ungkapan lainnya oleh Publillius Syrus (85 – 43 SM), seorang budak dari Suriah yang dibawa ke Roma yang berkata: “cave amicum credas, nisi quem probaveris (hati-hatilah, jangan mempercayai seorang teman, kecuali engkau telah mengujinya).

Politik itu baik, memiliki tujannya yang luhur, bahkan menurut Arbi sanit Bahwa Politik itu suci, namun ketika ambisi untuk meraih kekuasaan yang tidak terbendung lagi dan politik yang diselimuti iri dan dengki itu yang membuat politik menjadi tidak beretika bahkan lupa akan kebaikan seseorang yang telah membesarkannya.

ANTARA KORUPSI & KEKUASAAN.

Beberapa minggu yang lalu para Kepala Desa melakukan unjuk rasa di gedung DPR-RI untuk menyuarakan aspirasinya, agar masa jabatan Kepala Desa dari 6 Tahun menjadi 9 tahun. Kebebasan mengeluarkan pendapat dan berekspresi memang dilindungi konstitusi, dan tidak ada salahnya, tapi kalau Pemerintah dalam hal ini DPR, menyetujui usulan Para Kepala Desa disaat unjuk rasa kemaren.

Jika Kepala Desa dalam satu periode menjabat 9 tahun, tidakah ini akan melanggengkan kekuasan ??? Karena denga 6 Tahun dalam satu periode saja, sudah hampir 680 Kepala Desa yang bermasalah dan berurusan dengan Aparat Penegak hukum, mereka tersandung masalah terutama persoalan Korupsi.

Rupanya "The Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” rupanya masih relevan saat ini. Dan sejarah mencatat kekuasaan yang mutlak cenderung akan menjadikan seseorang untuk berbuat korupsi.

Belum lagi jika kita merujuk pada UU Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa bahwa kepala desa bisa mencalonkan selama 3 Periode, bisa kita bayangkan jika jabatan kepala desa 9 Tahun dalam satu periodenya apabila menjabat selama 3 periode artinya dia memegang kekuasaan di desa bisa 27 tahun, itu kelamaan dalam memegang kekuasaan dipastikan akan menjadi penguasa yang absolut, dan setiap penguasa yang absolut dijamin Korup.

Untuk itu bagi Pemerintah terutama Anggota DPR RI, tolong untuk dikaji ulang, apa yang menjadi usulan/Aspirasi para Kepala Desa di saat unjuk rasa kemarin.

Jalan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat, sebagai prasarana utama yang menunjang transportasi darat. Dengan kata lain, jalan raya dapat mendukung berbagai aktivitas dan kebutuhan manusia dalam hal kepentingan mobilitas hingga mencapai tujuan ekonomi dan non ekonomi. Makanya ada istilah "Jalan lancar ekonomipun akan lancar" Jalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Jalan adalah tempat untuk lalu lintas orang (kendaraan dan sebagainya), perlintasan (dari suatu tempat ke tempat lain), dan yang dilalui atau dipakai untuk keluar masuk.

Sementara itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Sepertinya kita semua merupakan pengguna jalan, saat melihat kondisi jalan rusak parah dan banyak lubang pasti aman berfikir kenapa pemerintah tidak segera memperbaikinya, Seperti halnya jalan Majalengka - Cikijing yang kondisiny banyak lubang terutama dimusim penghujan, selain bisa merusak kendRaan juga bisa mengakibatkan kecelakaan bagi si pengguna jalan. Namun ternyata di Indonesia persoalan kewenangan memperbaiki jalan masih berjenjang, sehingga perbaikannya juga menunggu sesuai jenjangnya.

Tidak heran jika ada kelompok masyarakat yang melakukan protes dengan cara menanam pohon pisang di jalan berlubang atau tanaman lainnya. Bahkan ada yang menaruh ban bekas ataupun drum yang bertulisan "Ngebut anda bencut" bahkan di zaman teknologi informasi, protes dilakukan lewat medsos baik itu di Facebook, Twiter, IG, WA Group dan lain², banyak yang mencaci maki pemerintah karena tidak sesegera memperbaiki jalan,hal itu merupakan bentuk protes masyarakat karena kesal pemerintah tidak sesegera memperbaiki jalan tersebut.

Namun sangat disayangkan tidak semua masyarakat yang paham atau tahu akan status jalan siapa yang memiliki kewenangannya dalam melakukan pemeliharaan jalan atau perbaikan jalan di saat ada kerusakan jalan. Sehingga sering terjadi salah sasaran mencaci maki pemerintah daerah padahal itu merupakan jalan provunsi atau jalan nasional. Berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan. Status dan Kewenangannya dikelompokkan menjadi 5, yakni Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa.

Jalan Nasional adalah jalan yang menghubungkan provinsi (antarprovinsi). Jalan Nasional terdiri atas jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukotaprovinsi, jalan tol, dan jalan startegis nasional. Kewenangan pengelolaan jalan nasional berapa pada Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Menteri (dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum). Sebagian wewenang Pemerintah dalam pembangunan jalan nasional yang meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.

Jalan Provinsi adalah jalan yang menghubungkan antarkabupaten/kota dalam sebuah provinsi. Jalan provinsi terdiri atas jalan kolektor primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau kota, jalan strategis provinsi dan jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribu kota provinsi, jalan tol, dan jalan startegis nasional. Kewenangan pengelolaan jalan provinsi berapa pada Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) yang dilaksanakan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Jalan Kabupaten adalah jalan yang menghubungkan antarkelurahan/desa. Jalan kabupaten terdiri atas jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan, jalan lokal primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibu kota kecamatan dengan desa, dan antardesa, jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota, dan jalan strategis kabupaten. Kewenangan pengelolaan jalan kabupaten berapa pada Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) yang dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Kewenangan pengelolaan jalan desa berapa pada Pemerintah Desa (Pemdes) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk.

Lain ngahuleung pedah euweuh gawe, tapi ngahuleng ngareureuhkeun kacape... sapopoe apruk aprukan nutur nutur bujur meri lamun di ukur mah jigana uing lempang geus datang ka Surabaya. 😁😁😁😁😁

Teu gampang jang dkna berjuang pikeun bisa ngahontal kahayang, teu cukup ku waos lamun hoyong ngabuktos. Tos sakitu wae pesen ti Masyarakat Alitmah.

Walaupun dengan keterbatasan APBD pada Akhirnya Atlit kita masih mampu menyumbang Medali pada PROPROV XIV Tahun 2022, dengan 6 Emas 4 Perak dan 11 Perunggu. Selamat dan Sukses buat para atlit yang telah menyumbangkan Medali, begitu juga buat para Atlit yang belum bisa menyumbangkan medali jangan patah semangat, semoga di PORPROV berikutnya kita mampu meningkatkan Prestasi.

Terimakasih kami ucapkan bagi yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam pelaksanaan PORPROV XIV 2022, kita telah berjuang dengan maksimal walaupun hasil yang diperolah tidak bisa memenuhi keinginan, semoga kita akan mampu meningkatkan prestasi di PORPROV mendatang.

Kata orang bijak " Bahws Hoax itu dibuat oleh orang² yang memiliki kebencian disebarkan oleh orang² yang dungu dan dipercaya oleh orang² yang idiot."

Di zaman sekarang ini, orang sangat mudah mendapatkan sebuah informasi, namjn bukan berarti informasi yang kita dapati adalah benar, karena tidak sedikit p**a banyak informasi yang berseliweran tidak sesuai dengan fakta atau tanpa disertai data.

Sebaiknya kita lebih selektif dalam menerima informasi, agar kita tidak terjebak pada sebuah informasi yang bisa mrnyesatkan atau malah menjerumuskan kita ketika menyimpulkan sebuah berita. Bahkan Allah telah berfirman dalam Al Quran Surat Al-Hujarat ayat 6 yang berbunyi :"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." Artinya kita sudah diperingatkan oleh Allah untuk berhati hati ketika menerima informasi.

Cara terbaik menerima informasi adalah dengan caranya meneliti apakah informasi yang kita dapat itu merupakan produk jurnalis atau bukan ? Caranya yang pertama lihat media yang menerbitkan informasi tersebut, jika media nya tidak jelas maka itu bukan produk jurnalis. Karena untuk membuat Media informasi baik itu Media online ataupun media cetak ada aturan mainnya, yakni harus memiliki perusahaan (PT), Jenis usahanya tidak boleh Multi, perusahaannya bena² sudah merupakan Perusahaan kena Pajak artinya memiliki NPWP, dan PKP, satu perusahaan tidak boleh lebih memiliki 3 Media. Selain daripada itu apakah Produk yang di buat memenuhi 5W1H apa engga ??? Terus apakah itu sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik dan kaidah kaidah jurnalistik apa ngga ???

Makanya kalau ngaku cerdas jangan termakan HOAX...

Tahun 2023 dan 2024 merupakan tahun politik, dimana di tahun 2023 akan dilakukan Pilihan Kepala Desa di Majalengka, dan tahun 2023 di bulan Februari dilakukan Pemilihan DPR-D Tingkat Kabupaten, DPR-D Provinsi, DPR-RI, DPD dan Pemilihan Presiden dan wakil Presiden dan pada bulan November 2024 Pilkada serentak PilGub dan PilBup.

Banyak para politisi yang sudah mulai mengadakan sosialisasi, pendekatan terhadap warga, bahkan mungkin pencitraan, ada lagi politisi yang melakukan manuver politiknya yang terlalu memaksakan. Hanya karena sebuah ambisi politik membikin opini atau isue isue negatif terhadap rival politik. Padahal sebaiknya berjuanglah jntuk menang tanpa harus curang, atau naiklah tanpa harus menjatuhkan pihak lain.

Coba perlihatkan pada para calon konsituen prestasi yang diraih, apa yang dioersembahkan untuk bangsa dan negara ini, baukan malah sibuk mencari cari kesalahan orang. Semua manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan, tapi sebelum mencari cari kesalahan pada orang lain, introfeksi merupakan langkah yang baik. Rakyat harus melek informasi secara utuh (Komperhensif) jangan menerima informasi sebelah pihak karena akan menjadi fitnah saja, dj jaman sekarang banyak hoax betebaran jika kita tidak selektif memilih berita kita akan terjerjmus pada berita bohong (HOAX).

9 Tahun berturut turut pemda Majalengka mendapatkan Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, sebuah pencapaian prestasi yang patut di apresiasi ...

Jika kita pandai bersyukur tentu nikmat yang diberikan tuhan akan di gambah, tapi jika kita mengkufuri nikmat tentunya nikmat tersebut akan berubah menjadi siksa hang sangat pedih.

Selamat hari Pahlawan 2022. Semoga kita mampu mentauladani para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini.

Apa indahnya menod**gkan senjata kepada orang yang tak berdaya dan tak membawa senjata ??? Apa mau disebut jagoan ???? Dengan cara seperti itu justru sangat kelihatan kalau anda tidak punya nyali dan takut kalah.

Paling mudah memang jika mengkoreksi orang lain, tapi sungguh sangat sulit ketika kiga mengakui kesalahan atau berintrofeksi terhadap diri sendiri, terkadang apa yanv kita pikirkan selalulah benar tidsk ada cacat samasekali. Ibarat kata "gajah dipelupuk mata tidak kelihatan tapi semut disebrang laugan sangat kelihatan"

Waktunya berintropeksi.

Kebaikan itu ibarat cahaya di kegelapan, tanpa.kebaikan ibarat orang berjalan di kegelapan tanpa memiliki penerangan, maka jagalah selalu kebaikan dan unguk selalu berbuat baik agar dalam menjalani hidup ini selalu diterangi.

Perbuatan baik akan mengarah kepada yang lebih baik, perbuatan buruk akan mengarah kepada keburukan. Orang yang berbuat jahat akan selalu menderita

Sebuah bukti bahwa Bupati Majalengka Dr H Karna Sobahi, M.MPd menjadi yang terbaik dalam kemajuan teknologi tetutama di era Transformasi informasi, beliau meraih penghargaan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ST sebagai Tokoh Literasi Digital di Jabar. Penghargaan tersebut diberikan kepada Bupati Majalengka yang dianggap berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kecakapan literasi digital di Provinsi Jawa Barat.

Penghargaan tersebut diberikan pada agenda festival Literasi Digital (Viral) Jawa Barat 2022 yang merupakan bagian dari Road to West java festival 2023 dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang bertempat di Gedung Sate Bandung, Sabtu 08/10/2022. Ini sebuah bukti Bahwa Bupati Majalengka merupakan Tokoh Jabar yang mampu memberikan hal yang positif bagi warganya.

Jadi kemampuannya tidak perlu lagi diragukan dalam membangun bangsa ini, semoga saja kedepannya Majalengka akan lebih

Jika ada yang beranggapan Bapak Bupati tidak pernah menegur terhadap pelaksaan pekerjaan Proyek inprastruktur, anda salah besar, Pa Bupati sangat berharap para pengusaha atau kontraktor tidak main main dalam pelaksanaan Pekerjaan inprastruktur tersebut, harus bisa memperhatikan kualitas pekerjaan yang baik sebab ini menggunakan uang rakyat.

Jika pekerjaan baik tentunya akan bisa lebih bermanfaat cukup panjang dalam menunjang perekonomian masyarakat, jika pekerjaan tersebut tidak memperhatikan kualitas tentunya akan mudah rusak dan nantinya bisa menghabiskan anggaran, masih banyak prioritas pembangunan yang lain yang harus diselesaikan dalam menuju Majalengka Raharja.

Beliau berharap agar Seluruh steak holder benar benar turut serta dalam membangun Majalengka yang kita cintai ini sesuai dengan tufoksinya masing masing. Pengguna Anggaran dan PPK sebagai penanggungjawab pekerjaan semestinya sering mengevaluasi pekerjaan pekerjaan yang tengah dikerjakan harus tepat sasaran, tepat waktu sehingga bisa dirasakan oleh penerima manfaat (Masyarakat). Beliau juga mengapresiasi control sosial yangvdilakukan oleh rekan² LSM/Ormas dan juga media, sehingga dengan informasi yang diberikan bisa dijadikan masukan sebagai bahan evaluasi.

Beliau akan melakukan evaluasi dan menindak dengan tegas terhadap oknum oknum yang lalai dalam melakukan tugasnya untuk menuju Majalengka Raharja.

Walaupun dalam proses mungkin tidak sesuai dengan planing, baik itu ketepatan waktu dan ketepatan kerja bahkan motivasi yang dibangun sepertinya pudar karena tidak memenuhi ekspektasi.

Namun bukan berarti semuanya berantakan, bukan berarti itu merupakan sebuah kerugian, tak perlu menjadi indikasi ketinggalan atau keterlambatan.

Tak perlu menghakimi diri sendiri sebagai sosok yanv tidak mampu, kita sedang belajar, dan dalam belajar ketidak stabilan dan kesalahan adalah sesuatu hal hang mutlak.

Jangan pernah menghakimi sebagai sosok yang gagal, ada nilai nilai yang bisa diambil disaat kita tengah belajar.

Yang terpenting kita selalu berada dijalur yang tepat, yang memiliki niat untuk membangun majalengka menjadi hebat, coba tarik napas, tersenyum tebarkan kebaikan tanpa ada rasa lelah.

Nikmat apa lagi yang akan kalian dustakan, telah di berikan anugrah di bumi ini ditumbuhkannya tumbuhan yang bisa kalian makan, tapi kalian masih mencari sesuatu lebih malah mebanding bandingkan.

Katanya "Anti Korupsi" tapi kok anehnya kalian sendiri sepertinya menciptakan agar orang untuk berbuat kejahatan Korupsi.. Lu nyadar gak ???? Kalau benar anti korupsi mari ciptakan situasi yang benar benar tidak ada ruang untuk melakukan tindak pidana yang satu ini.