LMND kota Palu

*ALIANSI PENJAGA DANAU POSO*

Proyek PLTA Poso Bermasalah dan Memiskinkan Warga

Presiden Joko Widodo, telah meresmikan PLTA Poso Peaker 515 MW, Jumat 25 Februari 2022. Listrik yang dihasilkan untuk mendukung ketersediaan listrik di Sulsel, Sulbar dan Sulteng. Namun mega proyek ini menimbulkan masalah serius bagi warga di sekeliling Danau Poso yang jadi sumber air untuk menggerakkan total 11 turbin dari PLTA Poso I (4x30 MW), PLTA Poso II (3x65 MW), PLTA extension (4x50 MW).

Untuk menghasilkan listrik 515 MW, PT Poso Energy, perusahaan milik keluarga Jusuf Kalla itu membendung Sungai Poso sehingga menyebabkan naiknya permukaan air di Danau ; melakukan pengerukan sepanjang 12,8 km di outlet Danau Poso serta mereklamasi wilayah ulayat adat Danau Poso.

Beban puncak listrik yang hendak dipenuhi perusahaan keluarga JK, justru jadi puncak beban para petani dan nelayan di sekeliling Danau Poso. PT.Poso Energy telah mengeruk keuntungan bisnis yang besar dari Danau Poso dengan memiskinkan warga.

Sawah dan Kebun Terendam

Sejak 2020, Masyarakat Adat Danau Poso ( MADP ) mencatat terdapat 266 hektar sawah dan kebun serta lahan penggembalaan warga terendam. Akibatnya para petani bukan hanya tidak bisa mengolah sawah/kebun tapi juga tidak bisa membiayai kehidupan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan. Saat ratusan petani menuntut PT Poso Energi bertanggungjawab atas kerugian yang mereka alami, tuntutan para petani dijawab oleh perusahaan dengan nilai kompensasi 10 kg beras/are sawah yang terendam atau Rp.87.000.are. Belakangan nilai kompensasi diberikan 15 kg / are atau 130.500/are. Berlin Modjanggo, salah satu petani menilai nilai ini dianggap tidak masuk akal. Sebab berdasarkan perhitungan petani, 1 are sawah mereka menghasilkan sekitar 40 kg beras/are atau 362.500/are. Sebagian besar petani terpaksa menerima nilai 10 – 15 kg/are karena tidak punya pilihan setelah 2 tahun tidak bisa mengolah sawah.

Ladang Penggembalaan Terendam
Akibat air danau yang tidak lagi surut mengikuti musim, bukan hanya sawah dan kebun yang tidak bisa diolah. Lahan penggembalaan kerbau di desa Tokilo kecamatan Pamona Tenggara juga susut lebih dari setengah. Warga yang sebelumnya pelihara kerbau semampu mereka, kini dibatasi hanya maksimal 3 ekor per keluarga. Kebijakan ini diambil pemerintah desa agar rumput yang tersisa mencukupi kebutuhan semua kerbau dan sapi. Bagi warga 3 desa yang ada di kecamatan Pamona Tenggara, Tokilo, Tindoli dan Tolambo. Kepala Desa Tokilo, Hertian Tangkua menjelaskan kerbau adalah tabungan yang sewaktu-waktu bisa dijual untuk membayar kebutuhan pendidikan anak, kesehatan atau untuk perayaan pesta dan kebutuhan tak terduga. Kini tabungan itu hilang seiring perubahan bentang alam Danau Poso.

Nelayan Tradisional terancam punah

Bukan hanya petani. Kerugian turut dialami nelayan. Di Danau Poso ada sistem penangkapan ikan dan Sidat yang ramah lingkungan. Sidat ditangkap menggunakan sebuah alat yang disebut Waya Masapi. Teknologi ini sudah digunakan masyarakat sekitar turun temurun. Selain itu ada Toponyilo, nelayan yang dengan perahu menangkap ikan di malam hari menggunakan lampu dan tombak. Demikian juga nelayan tradisional, wuwu.

Hajai Ancura, ketua adat Sawidago menyebutkan ada tradisi masyarakat disekitar Danau Poso yang juga akan hilang akibat proyek bendungan PLTA ini adalah Mosango atau menangkap ikan secara bersama-sama saat air danau surut. Di pinggir Danau Poso ada beberapa wilayah yang jadi lokasi Mosango. Yang pertama di Kompo Dongi, terletak di kelurahan Tentena kecamatan Pamona Puselemba. Lokasi kedua ada di desa Tokilo, kecamatan Pamona Tenggara.

Rusaknya Ekosistem

Bukan hanya rugikan petani dan nelayan. Bendungan PLTA Poso juga mengancam kelestarian ekosistem. Sidat (anguilla spp) salah satu ikon Danau Poso tidak lagi bisa berkembang biak secara alami, sebab sungai yang jadi jalur alaminya menuju ke laut untuk memijah terhalang oleh 2 bendungan. Demikian p**a, anak-anak Sidat dari laut menuju Danau Poso juga terhalang di bandungan.

Bukan hanya Sidat yang terancam hilang. Tidak kunjung surutnya Danau Poso membuat wilayah riparian sungai yang jadi sumber makanan ikan di sungai dan Danau Poso hilang. Ini menjadi salah satu masalah yang akan mempengaruhi kehidupan ikan-ikan di Danau Poso. Sejumlah peneliti mengkhawatirkan hilangnya wilayah riparian sungai dan rawa disepanjang pinggiran sungai dan Danau Poso mempengaruhi ekosistem disekitarnya.

Penguasaan Tanah

Sawah dan kebun yang terendam rencananya akan dibeli oleh perusahaan. Informasi itu sudah didengar oleh kepala desa Meko, Gede Sukaartana. Dia menolak skenario itu karena akan menyingkirkan sekaligus memiskinkan warganya. Rencana untuk membayar lahan warga yang terendam santer disebut jadi salah satu solusi yang hendak dilakukan oleh perusahaan. Namun hal ini dipandang sebagai upaya untuk menyingkirkan masyarakat dari ruang hidupnya. Sebab bagi para petani khususnya yang berada disebelah barat Danau Poso, sudah sulit meluaskan lahan pertanian, sebab dibelakang desa mereka sudah ada C***r Alam Pamona.

Masyarakat Adat Danau Poso meyayangkan peresmian PLTA Poso oleh Presiden Jokowi ditengah masalah dan tanggungjawab perusahaan yang belum diselesaikan. PT.Poso Energy telah mengeruk keuntungan bisnis yang besar dari Danau Poso dengan memiskinkan warga tapi tidak mau bertanggungjawab atas dampak yang ditimbulkan.

Karena itu, Aliansi Penjaga Danau Poso menuntut :
1. Poso Energy membayar hutang kepada para petani, nelayan atas kerugian yang dialami sejak tahun 2020 – sekarang dengan nilai yang layak.

2. Menuntut Direktur Utama PT. Poso Energy, Ahmad Kalla, untuk menyelesaikan masalah-masalah dampak lingkungan, sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh operasional PLTA Poso I terutama sawah dan kebun yang terendam, perusakan wayamasapi dan karamba serta hilangnya wilayah penambang pasir tradisional.

3. Mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan Poso Energy bertanggungjawab dalam penyelesaian masalah dampak lingkungan, sosial dan ekonomi yang adil bagi masyarakat.

Diskusi Publik :
"Kupas Tuntas Neoliberalism"
Bersama Arianto Sangadji

Bahwa perampasan lahan hingga tindak represif yang selalu beriringan, tidak dapat dilihat sebatas konflik antara aparat dan penduduk yang terdampak.

Peran swasta, investasi, negara yang membuka jalan melalui produk hukumnya, hingga kepentingan pemodal asing menjadi akar dari permasalahan yang harus dilawan dengan membangun persatuan nasional.

Membaca konflik di Wadas, Kasimbar, Poso, serta konflik agraria lainnya tidak terlepas dari derasnya investasi yang dijamin oleh beragam produk hukum. P**a guyuran investasi tersebut tidak terlepas dari keleluasaan pihak swasta (dalam negeri maupun asing) yang menjadi syarat bagi Neoliberalisme itu sendiri.

Tapi tidak berhenti pada konflik agraria. Neoliberalisme telah merombak sistem kesehatan, telah menahkodai sistem pendidikan, bahkan produk hukum yang membuka jalan bagi invasinya.

"Kupas Tuntas Neoliberalisme" mengajak kawan-kawan untuk tidak terjebak pada paham yang mereduksi akar permasalahan dari beragam konflik agraria yang kian marak; seakan tindak represif adalah penyalahgunaan kekuasaan oknum aparat semata, seakan mahalnya biaya pendidikan hanya persoalan kualitas semata, dan menutupi fakta bahwa permasalahan ini bersemayam pada jantung kapitalisme itu sendiri.

Sabtu, 26 Februari 2022 - Sekretariat LMND Palu - 13.00 WITA - GABUNG DAN RAMAIKAN!

Assalamualaikum wr.wb
Selamat malam...

Semoga kesehatan senantiasa dilimpahkan ke kita semua. Amin

Teman-teman, Fenomena Bencana alam merupakan satu peristiwa yang hampir kurang mendapat diskursus khusus dilingkaran kalangan intelektual kampus, sampai dunia akademik.

P***a 28 September 2018 silam, kita seperti menjadi masyarakat yang kebingungan dalam melakukan segala sesuatunya. Padahal jika merujuk pada peristiwa dimasa lalu, bencana alam Gempa bumi, Tsunami juga Likuefaksi sudah tercatat dalam peristiwa besar di Sulawesi tengah.

Menjadi penting bagi masyarakat untuk mengerti dan paham tentang kebencanaan berdasarkan sejarah terjadinya dimasa lalu, terlebih lagi kalangan intelektual kampus, sekaligus mengurai langkah apa yang harus dilakukan dalam hal mitigasi bencana berbasis kearifan lokal jika sewaktu-waktu bencana alam datang menghampiri kita.

Ayoowww teman-teman, di seri Jumat nanti kita akan mengangkat diskusi khusus dengan tema yang menarik yakni ;

_*"Sejarah Kebencanaan di Sulawesi Tengah dan Mitigasi Bencana Berdasarkan Kearifan Lokal"*_

Hari ; Jumat, 12 April 2019
Waktu ; 15.30 WITA
Tempat ; Taman Universitas Tadulako

_Pemantik_; *Jefrianto KHST*

Datang yah teman-teman, jangan lupa ajak kawan lainnya. 🌹✊🏻✊🏻

Hukumnya, setiap materi pasti akan terus bergerak dan berkembang dari kuantitas ke kualitas. Begitu p**a dengan sains, teknologi adalah anak kandung dari ilmu pengetahuan, ia juga terus berkembang selama tenaga produktif dan alat produksi juga ikut maju. Hal seperti ini tidak bisa kita hindari, teknologi punya hukum bebas nilai.

Yang jadi soal kemudian,seberapa besar peran teknologi mampu memecahkan persoalan manusia? Atau malah menjadi Transmisi dari percepatan pengangguran dan kemiskinan paling mengerikan?

Dalam dunia pendidikan media pembelajaran pun ikut berkembang, yang hari ini fasilitas dunia pendidikan berupa ruang kelas menjadi penunjang dalam proses pembelajaran formal, juga merupakan faktor pendukung jalannya proses belajar mengajar kini mampu di konversi ke ruang-ruang publik (taman, Warkop, pantai, pegunungan) bahkan privat sekalipun.

Ini merupakan suatu perkembangan yang menakjubkan dalam dunia pendidikan, karena dimana saja orang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, saling berinteraksi sekalipun di tempat berbeda. Revolusi Industri 4.0 memang punya andil besar dalam proses serta metode pembelajaran bagi intelektual kampus.

Semakin mudah bukan ?

Tetapi disamping gencarnya perkembangan tersebut, penting kita menyelipkan catatan kritis atas gemilangnya sains dalam “menelanjangi” dunia;

Faktanya memang kita semakin mudah mendapatkan ilmu pengetahuan, tidak harus duduk meringkuk diruang-ruang kelas yang pengap jika mesin AC sudah tak berfungsi. Cacatan penting dari sistem pendidikan berbasis IT ini harusnya bisa menekan bahkan membantu menurunkan angka putus sekolah bagi generasi milenial kita nantinya, dengan metode pendidikan berbasis IT (Daring) mestinya bisa memberi kemudahan bagi semua anak bangsa (tanpa terkecuali) untuk menikmati ilmu pengetahuan, tanpa harus terlibat langsung dalam ruang-ruang kelas formal seperti kampus.

Catatan kritis lainnya, harusnya metode pendidikan daring mampu menekan mahalnya biaya pendidikan. Jika metode ini intens dilakukan, maka otomatis hampir dari semua waktu bagi pendidik dan mahasiswa belajar di ruang-ruang publik (taman, Cafe, Pantai dll) melalui aplikasi Zoom di smartphone. Artinya Mahasiswa tidak lagi dibebani dengan biaya pembangunan yang setiap tahun terus melonjak, sebab metode Durring justru mampu menembus Space and time dalam proses belajar mengajar, tak lagi disekat oleh dinding bangunan serta barisan- barisan kursi dan meja yang kadang buat jenuh dan buyarkan konsentrasi.

Sekali lagi, teknologi punya hukum bebas nilai. Jika dipakai untuk memudahkan segala persoalan manusia yang terlalu birokratis, maka teknologi dapat memanusiakan manusia. Sebaliknya, jika hanya dikuasai segelintir orang saja demi mempercepat proses penumpukan keuntungan, maka teknologi tak ubahnya monster paling mengerikan bagi manusia.

Selamat malam penikmat media sosial.🙂🙂

Demokrasi bukan sekedar memberikan ruang kebebasan politik, tetapi harus memberikan kesetaraan, keadilan serta kemakmuran bagi umat manusia....

Demokrasi yang hanya memberikan kebebasan politik tanpa keadilan adalah demokrasi liberal, demokrasi anak kandung kapitalisme, demokrasi yang lahir dari revolusi Perancis, demokrasi milik kaum borjuasi yang berhasil merobohkan feodalisme penghambat kehidupan mereka.

Demokrasi borjuis, demokrasi liberal, adalah demokrasi yang berdiri hanya di atas satu kaki, yaitu demokrasi politik....

Perdamaian dunia hanya akan terwujud jika demokrasi masa lalu tersebut dikubur sedalam-dalamnya. Karena demokrasi liberal adalah wadah bagi persaingan serta pertarungan hidup yang tidak beradab, yang kuat menyingkirkan yang lemah.

Indonesia, para pendirinya sudah memiliki konsep, bahwa agar terjadi keseimbangan kehidupan umat manusia, demokrasi harus berdiri di atas dua kaki, yaitu demokrasi politik sekaligus demokrasi ekonomi, atau yang sering disebut dengan sosio demokrasi, demokrasi untuk rakyat banyak, bukan demokrasi untuk segelintir orang.

Maka untuk mengatur kehidupan bangsa Indonesia, di dalam UUD 1945 dirumuskanlah Pasal 33.

Bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, adalah milik negara, perekonomian disusun sebagai usaha bersama untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Bukan untuk kemakmuran segelintir orang, bukan untuk satu golongan, bukan untuk 1% menguasai 49%.

Itulah hakekat dari Pancasila sebagai filisofi, dasar dan arah dalam berbangsa serta bernegara....

Untuk mewujudkan hal tersebut bukan super man yang dibutuhkan Indonesia, tetapi super tim yang hebat, persatuan nasional yang kuat.

Siapapun yang mendapatkan mandat rakyat, itulah tugas mendasar yang harus segera diselesaikan....

Bangkit, Berani, Berdikari, Jayalah Indonesia kita....

Menangkan Pancasila!

Salam gotong royong
Agus Jabo priyono
Ketua umum KPP - PRD

Undangan Terbuka !!
Kepada Yth. Rekan-rekan

Liberalisme telah menjadikan pendidikan salah satu di antara sekian sektor yang akan ditanami modal swasta. Pendidikan Indonesia telah berada di bawah dikte pasar. Perjanjian multilateral di antara negara-negara anggota World Trade Organization (WTO) telah menetapkan pendidikan sebagai salah satu sektor industi tersier, poduknya berupa jasa pendidikan yang diperjualbelikan. Pendidikan dengan demikian telah resmi menjadi komoditi ekonomi dan ditempatkan di bawah rezim pasar bebas.

Melihat hal tersebut Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, selalu mengkampanyekan Soal Pendidikan Gratis, Ilmiah , dan Demokratis.

Selain itu, LMND akan mengadakan Pendidikan Lanjutan Region IV (Sulawesi,Maluku,Kalimantan ), yang menjadi keputusan LMND pada KONFERDIKNAS sebagai proses penguatan Ideologisasi.

Maka dari itu kami mengundang kepada seluruh kawan-kawan untuk menghadiri acara pembukaan Pendidikan Region IV Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi yg akan dirangkai dgn seminar publik dgn tema : Menyongsong Momentum Elektoral 2019 "Politik dimata kaum pergerkan" . Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Minggu, 16 Desember 2018

Pukul : 14.00 s/d selesai

Tempat : Jl.Gaja mada (Hotel Gaja Mada)

Pembicara :
- Ahmad Rifai (Koordinator Nasional Posko Menangkan Pancasila)
- Andika (Sekwil Seknas Jokowi Sulteng)
- Anto Satrianto (Badan Komunikasi DPW Gerindra Sulteng)

atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih.

Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN LMND)

Ketua Umum (Indrayani Abd. Razak)
Sekjend (Muh Asrul)

/////////////////

Nara Hubung : Nanda / 082214467802

Pendidikan sejatinya untuk membebaskan
Kami selalu hadir untuk menyadarkan kaum intelektual kembali pada percakapan-percakapan isu sosial masyarakat hari ini untuk terlepas dari belenggu kemiskinan
Mahasiswa harus hadir memberikan gagasan besar untuk Republik ini sebagai jalan keluar dari problematika bangsa.

Hidup LMND
Sekolah Politik
Wujudkan Pendidikan Gratis, ilmiah dan demokratis

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Ek-palu.

Akan mengadakan pendidikan politik pada Hari : Sabtu 1 Desember 2018
Tempat : Jl.Mangunsarkoro Lrg 1 No.25F
Waktu : 14.00 s/d selesai.

Catat waktu dan tempatnya yah 😊😉

-LMND

Indonesia Abad 21 Maju atau Kembali Kebelakang

Kita hanyalah penikmat sejarah kita tidak pernah hadir saat peristiwa bersejarah itu terjadi, sebab sejarah bisa dibolak balikkan oleh siapa saja sesuai kehendaknya untuk maksud dan tujuan tertentu.

Orang sering menyebutnya G30SPKI, sebuah momentum yang sempat menggemparkan dunia dan hingga kini terus menyimpan misteri yang masih tertutup rapat.
Setiap orang bisa berasumsi berkaitan dengan peristiwa hitam yang pernah tertulis dalam buku sejarah republik ini melalui bacaan-bacaan ataupun cerita-cerita orang yang seakan mengetahui tentang kejadian itu.

Kita harus akui bahwa di era itu pengikut Marxisme di dunia semakin besar saat Uni Soviet berdiri kokoh, termasuk indonesia salah satu yang terkena imbas dari euforia politik saat itu. Berdirilah Partai Komunis Indonesia partai yang kini terlarang karena dianggap satu-satunya dalang dalam pemberontakan dan dibantai habis oleh pemilik negeri ini.

Singkat cerita Indonesia kini sudah bebas dari terkaman Komunisme tak ada lagi ketakutan akan hal itu, tapi di blow up kembali entah untuk apa tujuannya.

71 tahun sudah umur negeri ini, umur yang tak lagi muda harusnya pembahasan dan fokus perhatiannya tidak lagi ke soal-soal remeh temeh seperti itu, kenapa begitu? Sebab yang harus jadi fokus pemerintah itu bagaimana mensejahterakan masyarakatnya bukan malah menakuti dan mengalihkan perhatian masyarakat dan menghibur mereka dengan drama sejarah yang sangat memilukan, untuk apaa? Sebab tidak akan ada pemberontakan jika tingkah laku pemimpin negeri ini baik, jangankan Komunis gerakan yang terdengar sayuppun akhirnya akan memberontak dengan sendirinya jika sudah sampai pada titik nadir.

Pemerintah mestinya memikirkan mengapa ketimpangan negeri ini kian melebar, banyak problem pokok negeri hari ini yang harus mendapat perhatian khusus.

Untuk para kaum pemuda dari yang paling kanan hingga paling kiri sekalipun harus tetap jeli melihat mana masalah pokok mana yang hanya akan menghambat keinginan kita semua yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur, jangan berhenti sebab revolusimu belum selesai kata B**g Karno.

Pesan dari penulis ialah pada setiap perjalanan ingin membangun sebuah bangsa yang kokoh dibutuhkan sebuah kecerdasan, semangat dan fokus kepada apa yang mestinya jadi prioritas untuk pembangunan di negeri ini dan tentunya sumbangsi pemikiran kita sangat dibutuhkan apalagi Mahasiswa.