Adlan Adonis & Partners

TUJUH JENIS KORUPSI YANG PALING UMUM DILAKUKAN.

By : AAP

Google Maps➡️: https://g.co/kgs/acJz93

1 .PENYUAPAN, yaitu memberi atau menerima sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan pejabat publik.

Contohnya, memberi uang kepada polisi agar tidak ditilang, atau menerima uang dari kontraktor agar mendapat proyek.

2 .PEMERASAN, yaitu memaksa seseorang untuk memberi sesuatu yang berharga dengan ancaman kekerasan, penangkapan, atau kerugian lainnya.

Contohnya, meminta uang dari pedagang kaki lima agar tidak digusur, atau mengancam pegawai negeri agar memberi informasi rahasia.

3 .GRATIFIKASI, yaitu memberi atau menerima sesuatu yang berharga tanpa imbalan yang jelas, tetapi dengan harapan mendapat perlakuan istimewa atau balas budi.

Contohnya, memberi hadiah kepada dokter agar mendapat pelayanan lebih baik, atau menerima tiket pesawat dari rekan bisnis agar memberi kesempatan kerjasama.

4 .PERBUATAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA, yaitu melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian uang, barang, atau surat berharga milik negara.

Contohnya, menggelembungkan anggaran proyek, menggelapkan dana bantuan, atau menyelewengkan dana desa.

5 .PENGGELAPAN DALAM JABATAN, yaitu mengambil atau menggunakan uang, barang, atau surat berharga milik negara atau milik orang lain yang diserahkan karena jabatan atau kedudukan.

Contohnya, mengambil uang kas daerah, menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, atau menjual barang inventaris kantor.

6 .PENCUCIAN UANG, yaitu melakukan tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.

Contohnya, memindahkan uang hasil korupsi ke rekening luar negeri, membeli properti dengan uang haram, atau berinvestasi di bisnis legal dengan uang gelap.

7 .KOLUSI, yaitu melakukan kerjasama rahasia antara pejabat publik dengan pihak swasta atau pihak lain untuk memperoleh keuntungan bersama.

Contohnya, menentukan pemenang tender proyek, memberi izin usaha dengan syarat tertentu, atau membagi-bagi jabatan strategis.

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT), CARA MELAPORKAN DAN MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN

By : AAP

Google Map➡️:https://g.co/kgs/acJz93

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Ada empat bentuk KDRT, yaitu:

1.Kekerasan fisik, yaitu tindakan yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau cedera pada tubuh korban, seperti memukul, menendang, mencubit, menjambak, atau membakar.

2.Kekerasan seksual, yaitu tindakan yang melanggar kehormatan atau martabat korban sebagai manusia, seperti memaksa melakukan hubungan seksual, memperkosa, atau menyebarkan foto atau video intim tanpa izin.

3.Kekerasan psikologis, yaitu tindakan yang menimbulkan rasa takut, trauma, stres, atau depresi pada korban, seperti mengancam, menghina, mengejek, mengabaikan, atau mengisolasi.

4.Penelantaran rumah tangga, yaitu tindakan yang mengabaikan kewajiban sebagai suami, istri, atau anggota keluarga lainnya, seperti tidak memberi nafkah, tidak memberi perhatian, atau tidak memberi bantuan.

Pelaku KDRT dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda, sesuai dengan pasal yang dilanggar.

Cara melaporkan KDRT dapat melapor ke polisi, yaitu dengan datang langsung ke kantor polisi Korban akan dimintai keterangan sebagai saksi dan disarankan untuk menyerahkan bukti-bukti, seperti luka, foto, video, atau saksi mata.

Perlindungan yang dapat diberikan kepada korban KDRT antara lain:

Perlindungan sementara, yaitu upaya untuk memberikan rasa aman kepada korban selama proses hukum berlangsung, seperti menempatkan korban di rumah aman, memberikan surat perintah perlindungan.

Pelayanan kesehatan, yaitu upaya untuk memulihkan kondisi fisik dan mental korban, seperti memberikan perawatan medis, membuat laporan hasil pemeriksaan, atau memberikan konseling psikologis.

Pendampingan, yaitu upaya untuk memberikan dukungan moral dan bantuan teknis kepada korban, seperti mendampingi korban saat melapor, memberikan informasi tentang hak-hak korban, atau mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

Pelayanan bimbingan rohani, yaitu upaya untuk memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban, seperti memberikan nasehat agama, doa, atau zikir.

PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK

By : AAP

Google Maps➡️: https://g.co/kgs/acJz93

Pemutusan hubungan kerja (PHK) Sepihak dapat merugikan hak-hak pekerja atau karyawan, seperti upah, jaminan sosial, pesangon, dan lain-lain. PHK Sepihak juga dapat menimbulkan konflik antara perusahaan dan pekerja atau karyawan, serta berpotensi melanggar undang-undang ketenagakerjaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PHK Sepihak tidak diperbolehkan dan batal demi hukum.

Pasal 151 ayat (1) menyatakan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar tidak terjadi PHK.

Pasal 151 ayat (2) menyatakan bahwa jika PHK tidak bisa dihindarkan, wajib dilakukan perundingan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 151 ayat (3) menyatakan bahwa apabila dalam perundingan tersebut tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat melakukan PHK setelah memperoleh penetapan dari Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). PPHI terdiri dari mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan hubungan industrial.

Jika pekerja atau karyawan mengalami PHK Sepihak, mereka dapat melakukan langkah-langkah berikut untuk menyelesaikan perselisihan dengan perusahaan:

- Melaporkan PHK ke Kementerian/Dinas Ketenagakerjaan setempat dan meminta bantuan untuk melakukan perundingan bipartit dengan perusahaan.

- Jika perundingan bipartit tidak berhasil, meminta bantuan untuk melakukan perundingan tripartit dengan melibatkan mediator dari Kementerian/Dinas Ketenagakerjaan.

- Jika perundingan tripartit tidak berhasil, mengajukan gugatan PHK ke pengadilan hubungan industrial yang berwenang.

- Menuntut hak-hak yang belum dibayarkan oleh perusahaan, seperti upah, jaminan sosial, pesangon, dan lain-lain.

PERSELISIHAN HAK PEKERJA YANG SUDAH DIPERJANJIKAN TIDAK DIPENUHI OLEH PENGUSAHA

By : AAP

Google Maps➡️: https://g.co/kgs/acJz93

Hak pekerja yang sering menjadi sumber perselisihan antara lain adalah hak atas upah, tunjangan, cuti, pesangon, jaminan sosial, perlindungan kerja, dan kebebasan berserikat.

Penyelesaian perselisihan hak pekerja dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi atau litigasi. Jalur non-litigasi meliputi perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Jalur litigasi meliputi pengadilan hubungan industrial dan pengadilan negeri.

Jika perselisihan hak pekerja terkait dengan pemutusan hubungan kerja (PHK), maka pengusaha wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada pekerja yang di-PHK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK.

Jika pengusaha tidak memenuhi kewajiban membayar hak-hak pekerja yang di-PHK, maka pekerja dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jika pengusaha tetap tidak membayar hak-hak pekerja setelah ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka pengusaha dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, atau perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SERTIFIKAT TANAH GANDA, PENYEBAB DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT GANDA SERTA LANGKAH HUKUMNYA.

By : AAP

Google Maps➡️: https://g.co/kgs/acJz93

Sertifikat tanah ganda adalah suatu kondisi di mana ada dua atau lebih sertifikat hak atas tanah yang berlaku untuk tanah yang sama. Sertifikat ganda dapat menimbulkan sengketa hak atas tanah antara pemilik sertifikat yang berbeda.

Penyebab sertifikat tanah ganda antara lain adalah:

- Kesalahan administrasi dalam pendaftaran tanah, misalnya karena sertifikat tidak dipetakan dalam peta pendaftaran tanah atau peta situasi daerah.

- Pemalsuan sertifikat hak atas tanah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

- Penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh pihak yang tidak berwenang.

- Pengalihan hak atas tanah tanpa melalui proses yang sah, misalnya karena tidak ada akta jual beli yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah.

- Pemberian hak atas tanah oleh pemerintah kepada pihak lain tanpa memperhatikan hak-hak yang sudah ada sebelumnya.

- Membiarkan tanah yang kosong terlantar atau tidak terawat, karena dapat menimbulkan klaim dari pihak lain.

Langkah hukum yang dapat dilakukan jika terjadi sertifikat tanah ganda antara lain adalah:

- Melakukan pengecekan dan verifikasi data sertifikat hak atas tanah, termasuk tahun terbit, nomor, luas, lokasi, dan pemegang hak. Hal ini bertujuan untuk menentukan sertifikat yang terbit lebih dahulu, karena menurut yurisprudensi dan putusan Mahkamah Agung, sertifikat yang terbit lebih dahulu adalah yang sah dan berkekuatan hukum.

- Melakukan laporan pidana ke pihak kepolisian, jika terindikasi adanya pemalsuan sertifikat hak atas tanah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan bukti-bukti yang mendukung, seperti akta jual beli, surat keterangan tanah, atau saksi-saksi. Pelanggaran pemalsuan akta autentik hak atas tanah diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP.

Proses pembatalan sertifikat ganda atas tanah dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

- Jika terdapat sertifikat tanah ganda, dapat melakukan pengaduan ke Kantor Pertanahan agar ditindaklanjuti dan mendapatkan penanganan

- Selain mengajukan pengaduan kepada Kantor Pertanahan, juga dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) ke PTUN.

Perlu diingat bahwa jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu

Oleh karena itu, sertifikat yang terbit belakangan dapat dibatalkan jika dapat dibuktikan secara hukum bahwa pemilik sertifikat yang terbit lebih dahulu adalah pemilik sebenarnya.

PEMBAGIAN WARIS ISLAM, WARIS ADAT DAN WARIS PERDATA.

By : AAP

Alamat Kantor➡️: https://g.co/kgs/acJz93

Pembagian waris adalah proses membagi harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Pembagian waris di Indonesia diatur oleh tiga sistem hukum, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata.

Berikut ini adalah beberapa poin penting tentang pembagian waris menurut ketiga sistem hukum tersebut:

Hukum Waris Islam didasarkan pada Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Hukum waris Islam mengatur siapa saja yang berhak menerima waris, berapa bagian masing-masing ahli waris, dan bagaimana cara menghitungnya. Hukum waris Islam berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Hukum Waris Adat adalah hukum waris yang berdasarkan pada adat istiadat yang berlaku di suatu daerah atau suku bangsa.

Hukum waris adat bervariasi tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat setempat, yaitu sistem patrilineal, matrilineal, atau bilateral.

Hukum waris adat berlaku bagi warga negara Indonesia yang tidak beragama Islam atau tidak mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Hukum waris perdata adalah hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hukum waris perdata mengatur tentang pewaris, ahli waris, harta waris, pembagian waris, dan wasiat.

Hukum waris perdata berlaku secara umum bagi semua warga negara Indonesia, kecuali jika ada ketentuan lain yang berlaku

PEMBAGIAN HARTA GONO GINI, HARTA BAWAAN, HARTA MASING-MASING DAN HARTA PENCARIAN

By : AAP

Google Maps➡️: https://g.co/kgs/acJz93

Harta gono gini adalah istilah yang digunakan untuk menyebut harta bersama yang diperoleh selama perkawinan oleh suami dan istri. Pembagian harta gono gini biasanya terjadi ketika terjadi perceraian antara pasangan suami istri.

Pembagian harta gono gini dilakukan sesuai dengan aturan berikut:

Jika tidak ada perjanjian pra nikah atau perjanjian kawin, semua harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama atau gono gini.

Menurut hukum, harta bersama harus dibagi menjadi dua bagian yang sama besar: satu untuk mantan suami dan satu untuk mantan istri.

Pembagian harta gono gini juga harus memperhatikan hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya yang berlaku bagi masing-masing pasangan.

Dalam Islam, harta gono gini dibedakan menjadi harta bawaan, harta masing-masing, dan harta pencaharian.

Harta bawaan adalah harta yang dimiliki sebelum menikah.

harta masing-masing adalah harta yang diperoleh dari warisan, hibah, atau wasiat,

harta pencaharian adalah harta yang diperoleh dari usaha bersama atau salah satu pasangan.

Pembagian harta gono gini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai atau setelah resmi bercerai. Pembagian harta gono gini bisa dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh pengadilan.

Jika bercerai di Pengadilan Agama, gugatan pembagian harta gono gini tetap diajukan di Pengadilan Agama.

Jika bercerai di Pengadilan Negeri, gugatan pembagian harta gono gini diajukan di Pengadilan Negeri.

LELANG DI BANK DILAKUKAN JIKA DEBITUR TIDAK MAMPU MEMBAYAR ANGSURAN KREDIT SESUAI DENGAN PERJANJIAN JAMINAN ASET YANG TELAH DISEPAKATI.

By : AAP

Alamat Kantor➡️: https://g.co/kgs/acJz93

Ada beberapa jenis lelang di bank, antara lain:

LELANG PARATE EKSEKUSI
Lelang ini dilakukan oleh bank tanpa memerlukan bantuan pengadilan atau pihak lain berdasarkan hak yang diberikan oleh debitur (nasabah) dalam akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

LELANG TITEL EKSEKUTORIAL
Lelang ini dilakukan oleh bank dengan meminta bantuan pengadilan atau pihak lain, berdasarkan hak yang diberikan oleh debitur (nasabah) dalam sertifikat jaminan yang memiliki kekuatan eksekutorial. Bank harus mendapatkan perintah dari ketua pengadilan untuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas aset yang dijaminkan.

LELANG EKSEKUSI BIASA
Salah satu jenis lelang eksekusi yang dilakukan untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan yang memerintahkan penjualan barang milik debitur yang telah WANPRESTASI.

Proses lelang eksekusi biasa adalah sebagai berikut:

- Bank yang merupakan kreditur mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri yang berwenang atas WANPRESTASI DEBITUR.

- Pengadilan negeri yang menerima gugatan akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh bank dan debitur. Jika pengadilan menemukan bahwa debitur memang telah WANPRESTASI, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan.

Putusan pengadilan ini harus memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu tidak ada upaya hukum yang diajukan oleh debitur, kecuali debitur mengajukan BANDING, KASASI atau PENINJAUAN KEMBALI.

- Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, bank dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri yang mengeluarkan putusan tersebut.

- Pengadilan negeri yang menerima permohonan eksekusi akan mengeluarkan surat perintah eksekusi yang ditujukan kepada panitera pengganti atau juru sita.

- Panitera pengganti atau juru sita akan melaksanakan eksekusi dengan cara menyita aset yang dijaminkan dan menyerahkannya kepada kantor lelang yang ditunjuk oleh pengadilan.

- Kantor lelang yang menerima aset yang disita akan mengumumkan jadwal, syarat, dan prosedur lelang kepada masyarakat.

- Pada hari dan waktu yang telah ditentukan, kantor lelang akan melaksanakan lelang dengan cara tertulis atau lisan.

- Kantor lelang akan membuat berita acara lelang yang ditandatangani oleh pemenang lelang, bank, debitur, dan saksi-saksi.

- Hasil lelang akan diserahkan oleh kantor lelang kepada pengadilan negeri yang mengeluarkan surat perintah eksekusi.

MENGURUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

By : AAP

Alamat Kantor➡️: https://g.co/kgs/acJz93

Syarat mengurus perceraian di pengadilan agama tergantung pada siapa yang mengajukan gugatan, suami atau istri. Jika suami yang mengajukan gugatan, maka dia harus mengucapkan talak di hadapan hakim.

Jika istri yang mengajukan gugatan, maka dia harus memiliki alasan yang sah, seperti zina, kekerasan, penelantaran, atau perselisihan yang tidak bisa didamaikan.

Mengurus perceraian di pengadilan agama merupakan proses yang kompleks dan memakan waktu. Berikut adalah langkah-langkah umum yang perlu diambil:

TAHAP PERSIAPAN.

Kumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dokumen-dokumen yang diperlukan meliputi:
• Buku nikah asli/fotokopi
• Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri
• Fotokopi Kartu Keluarga
• Surat keterangan izin atasan (bagi PNS atau TNI/Polri)
• Akte kelahiran anak (jika ada)
• Bukti-bukti yang mendukung alasan perceraian (jika ada)

TAHAP PENGAJUAN

Setelah mengumpulkan dokumen, selanjutnya membuat surat gugatan cerai. Surat gugatan cerai harus dibuat dengan baik dan benar, mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, kemudian datanglah ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal suami atau istri.

Kemudian serahkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan surat gugatan cerai kepada petugas kepaniteraan pengadilan agama. Petugas akan memeriksa kelengkapan dokumen dan memberikan nomor registrasi permohonan cerai.

Setelah mendapatkan nomor registrasi permohonan cerai, bayarlah biaya panjar perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TAHAP PERSIDANGAN

Setelah membayar biaya panjar perkara, hakim akan memanggil suami dan istri untuk mengikuti proses mediasi. Mediasi bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak dan mencegah perceraian.

Jika mediasi gagal, maka akan dilakukan persidangan. Dalam persidangan, hakim akan memanggil suami dan istri untuk mendengarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak.

Setelah mendengarkan keterangan dan bukti-bukti dari kedua belah pihak, hakim akan membuat putusan.

Putusan hakim dapat berupa:
• Mengabulkan permohonan cerai
• Menolak permohonan cerai
• Menunda persidangan untuk pemeriksaan lebih lanjut

TAHAP PASCA PUTUSAN

Setelah putusan dibacakan, kedua belah pihak akan diberikan salinan putusan.

Jika putusan mengabulkan permohonan cerai, maka salah satu pihak harus mengajukan permohonan pembuatan akta cerai ke pengadilan agama.

Setelah menerima akta cerai, salah satu pihak harus membawa akta cerai tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatatkan dalam register perceraian.

SKGR (SURAT KETERANGAN GANTI RUGI), MEMBANTU PENGURUSAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH.

Google Maps➡️: https://g.co/kgs/acJz93

By : AAP

SKGR adalah singkatan dari Surat Keterangan Ganti Rugi, yaitu surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang untuk memberikan keterangan bahwa seseorang telah menerima ganti rugi atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah atau pihak lain.

SKGR biasanya dibuat dalam rangka pengurusan sertifikat hak atas tanah yang belum dimiliki oleh pemilik tanah atau pembeli tanah. SKGR juga dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan tanah sementara dalam sengketa tanah antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Untuk mendapatkan SKGR, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

- Salinan KTP pemilik tanah atau pembeli yang masih berlaku;
- Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah (SKRPT);
- Surat Pernyataan Pemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Bersengketa;
- Surat gambar atau peta tanah;

SKGR adalah surat yang penting untuk dipahami oleh siapa saja yang memiliki lahan tanah, terutama yang belum memiliki sertifikat hak atas tanah.

SKGR dapat membantu dalam proses pengurusan sertifikat hak atas tanah, serta memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam hal terjadi sengketa tanah.

Permasalahan yang sering terjadi pada SKGR:

• Persyaratan yang tidak lengkap, misalnya pemohon tidak menyertakan surat pengantar dari Ketua RT/RW, fotokopi Kartu Keluarga (KK), atau fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

• Prosedur yang tidak sesuai, misalnya pemohon tidak mengajukan permohonan SKGR secara langsung ke kantor desa atau kecamatan, melainkan melalui pihak lain.

• Waktu penyelesaian yang lama, misalnya permohonan SKGR baru diselesaikan setelah beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun.

• Data tanah yang tidak akurat, misalnya luas tanah yang tercantum dalam SKGR tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, atau pemilik tanah yang tercantum dalam SKGR tidak sesuai dengan pemilik tanah yang sebenarnya.

• Keabsahan SKGR yang dipertanyakan, misalnya SKGR diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, atau SKGR tidak dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel yang sah.

CARA MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH.

By : AAP

Google Maps➡️: https://g.co/kgs/acJz93

Sengketa tanah adalah masalah yang sering terjadi di Indonesia. Sengketa tanah bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakjelasan status tanah, tumpang tindih hak atas tanah, penggunaan mafia tanah, atau perbedaan kepentingan antara pemilik tanah dan pihak lain.

Sengketa tanah bisa menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah harus dilakukan dengan cara yang adil, cepat, dan efektif.

Ada beberapa cara penyelesaian sengketa tanah yang bisa dipilih, antara lain melalui jalur litigasi dan nonlitigasi.

Jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa tanah melalui pengadilan. Jalur ini bisa dipilih jika para pihak tidak bisa mencapai kesepakatan atau jika sengketa tanah bersifat pidana.

Jalur nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan. Jalur ini bisa dipilih jika para pihak bersedia menyelesaikan sengketa tanah secara damai dan s**arela. Beberapa contoh jalur nonlitigasi adalah arbitrase, mediasi, dan konsiliasi.

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa tanah dengan cara memilih arbiter atau hakim yang netral dan berkompeten untuk memutuskan sengketa tanah. Keputusan arbiter bersifat final dan mengikat para pihak.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa tanah dengan cara meminta bantuan mediator atau fasilitator yang netral dan berpengalaman untuk membantu para pihak mencari solusi yang saling menguntungkan. Keputusan mediasi bersifat s**arela dan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa tanah dengan cara meminta bantuan konsiliator atau fasilitator yang netral dan berwawasan untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara para pihak. Keputusan konsiliasi bersifat s**arela dan berdasarkan kesepakatan para pihak.

https://g.co/kgs/acJz93

ADLAN ADONIS & PARTNERS · Jl. Murai No.16 A, Kp. Melayu, Kec. S**ajadi, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia 4.9 ★ · Law firm