Law Firm Yosep Parera

Menurut Retnowulan Sutantio, perjanjian perdamaian merupakan awal dari terbitnya akta perdamaian (acte van dading)dari pengadilan (hakim) yang memiliki kedudukan yang sama seperti halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dalam yang dalam istilah hukumnya disebut inkracht van gewijsde

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (PERMA 1/2020) tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memegang prinsip bahwa pedoman pemidanaan bertujuan untuk disparitas pemidanaan yang tidak bertanggungjawab. Pedoman pemidanaan ini tidak berupaya menghilangkan kemandirian hakim, tetapi membantu hakim mewujudkan keadilan yang bersifat proporsional.

Carrying out mediation as one method of Alternative Dispute Resolution is a legal enforcement that reflects in the 4th pillar of Pancasila which encouraging us to resolve problems through deliberation to reach an agreement that leads to wisdom and proper justice.

Advokat sebagai salah satu penegak hukum dan profesi yang terhormat harus mampu mengaktifkan hati nurani dan moralitas dalam membaca suatu kasus.

Dirgahayu Kemerdekaan
REPUBLIK INDONESIA Ke-76
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2021

Dirgahayu Kemerdekaan Ke-76 Indonesia Ku. Kembalilah pulih.. tetaplah tangguh.. dan cepatlah tumbuh..

Pengertian daluarsa secara umum adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Tujuan adanya daluarsa ini adalah untuk memutuskan suatu perkara sudah sangat lama yang mungkin telah dilupakan orang, tidak perlu diadili lagi.

Daluarsa timbul karena banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan oleh pengadilan, sehingga negara menerbitkan Pasal daluarsa sebagai solusi untuk memberi ruang kepada kasus lain untuk ditindaklanjuti sehingga tidak terjadi penumpukan kasus-kasus di pengadilan serta memberikan kepastian hukum terhadap tersangka.

Yuk Simak Adagium Hukum Berikut ini !

Ignorantia Excusatur Non Juris Sed Facti yang berarti ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat di maafkan tapi tidak demikian halnya ketidaktahuan akan hukum.

Namanya kritik sih boleh-boleh aja. Namanya juga negara demokrasi.

Soal penafsiran adalah soal yang penting sekali dan juga merupakan tugas yang penting p**a bagi hakim.⁣

Penafsiran Gramatikal
Penafsir berusaha menemukan arti suatu kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum dengan cara menghubungkan teks itu pada penggunaan tata bahasa atau pemakaian sehari-hari. Di sini, penafsir dapat menggunakan kamus hukum sebagai rujukan.

Penafsiran autentik adalah penafsiran yang dilakukan berdasarkan pengertian yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

Interpretasi Sistematis atau Logis Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undnag lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, sehingga tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum.

Teleologis, yaitu penafsiran menurut makna/tujuan kemasyarakatan.

Perbandingan hukum, yaitu penafsiran dengan cara membandingkan dengan kaedah hukum di tempat laen.

Futuristis, yaitu penafsiran antisipatif yang berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019)

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (2) UU 12/2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Sebagaimana telah di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019)

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud ayat (1)

Membangun argumentasi hukum yang baik adalah salah satu skill yang harus dimiliki Lawyer dan untuk itu harus mempunyai nalar yang baik,

Secara umum ada 2 bentuk penalaran.

Induksi : Proses membuat kesimp**an berdasarkan pengalaman, data, fakta, atau pengetahuan terbatas sebagai premis yang kita miliki.

Deduksi : Mengambil kesimp**an berdasarkan data-data yang dikumpulkan terlebih dahulu (Premis sehingga menghasilkan konklusi)

Asas-asas hukum tata negara indonesia

1. Asas Pancasila
2. Asas Negara Hukum
3. Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi
4. Asas Negara Kesatuan
5. Asas Pemisahan Kekuasaan dan Check and Balances

Yuk, kenali asas-asas hukum tata negara Indonesia kita tercinta 🥰

Sumber: Dr. Ni’matul Huda, “Hukum Tata Negara Indonesia”.⁣

🔁 jangan lupa SHARE, LIKE, COMMENT, postingan ini⁣⁣⁣⁣⁣

Menurut , Pasal 1 ayat 6, berbunyi :

a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang - undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang - undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali, artinya: tiada delik, tiada pidana, tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan.