KPP Madya Dua Surabaya

Halo

Sudah siap untuk mengimplementasikan Coretax? Atau masih bingung dengan fitur-fiturnya? Yuk, ikuti kelas edukasi pajak secara tatap muka yang akan kami adakan secara rutin setiap hari Kamis sampai dengan bulan Desember 2024. Bagi yang berminat untuk mengikuti kelas edukasi ini, silakan melakukan registrasi melalui tautan pada postingan ini. Jangan lupa sebelum mengikuti kelas edukasi, diharapkan sudah memiliki akses login ke Simulator Terpandu Coretax pada akun DJP Online masing-masing. Sampai bertemu di kelas edukasi Coretax, ya! 💙

, waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan DJP.

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. DJP tidak pernah meminta informasi pribadi melalui telepon, SMS, atau WhatsApp.
2. ⁠Semua komunikasi resmi DJP dilakukan melalui saluran resmi seperti surat resmi, email dari domain .go.id, atau aplikasi resmi.
3. ⁠Waspada terhadap tawaran bantuan pengurusan pajak oleh pihak yang tidak resmi.
4. ⁠Jangan pernah membagikan data pribadi seperti kepada pihak yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya

Jika menemui indikasi penipuan, segera laporkan melalui saluran resmi DJP seperti Kring Pajak 1500200 atau melalui kanal pengaduan resmi di pajak.go.id.

💻:

Predikat Memuaskan!

Terima kasih kepada atas kepercayaan dan apresiasi yang telah diberikan, sehingga KPP Madya Dua Surabaya berhasil meraih hasil prima dalam Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan Triwulan III Tahun 2024.

Kami senantiasa berkomitmen untuk menjaga kepercayaan dengan terus menghadirkan kinerja dan pelayanan yang terbaik.

, kini mengenal fitur Coretax semakin mudah dengan Coretax Simulator Terpandu!

Aplikasi ini memberikan panduan interaktif bagi Wajib Pajak untuk memahami fitur-fitur Coretax secara lengkap. Dengan simulasi yang mudah dipahami, bisa lebih siap dalam mengelola hak dan kewajiban perpajakan melalui sistem yang lebih modern dan terintegrasi.

Yuk, segera manfaatkan Coretax Simulator Terpandu dan kenali fitur-fitur Coretax dengan lebih baik!

Kontribusi penerimaan pajak dari terus memberikan dukungan bagi kinerja perekonomian yang tetap positif.

Hingga Agustus 2024, penerimaan pajak telah mencapai Rp1.196,54 triliun. Kinerja ini berhasil mendorong pertumbuhan belanja negara yang berkualitas, demi melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayo terus bayar pajak tepat waktu dan bersama-sama memperkuat APBN untuk Indonesia yang lebih maju!

, perlu diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS) bukanlah pajak baru di Indonesia.

PPN KMS telah berlaku sejak tahun 1995 sebagai bagian dari aturan perpajakan yang mengatur pemungutan pajak atas kegiatan membangun sendiri oleh masyarakat.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi pajak.go.id.

Waspada Penipuan Mengatasnamakan M-Pajak!

, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan M-Pajak. Pastikan untuk selalu mengunduh aplikasi M-Pajak hanya melalui Google Play atau play.google.com.

Jangan sampai salah unduh, pastikan keamanan data pribadi terjaga!

Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

Semoga kita semua dapat meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mari bersama-sama meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta semangat berbagi dan peduli terhadap sesama.

Pada tanggal 20 Agustus hingga 12 September 2024, KPP Madya Dua Surabaya melaksanakan Edukasi Coretax kepada wajib pajak. Kegiatan ini memperkenalkan Coretax, aplikasi terbaru yang akan dirilis DJP untuk memudahkan pelayanan perpajakan bagi .

Melalui Coretax, seluruh layanan perpajakan seperti registrasi, pelaporan, dan pembayaran akan terintegrasi dalam satu sistem yang efisien dan user-friendly.

🔴 AWAS PENIPUAN

DJP tidak pernah mengirim permintaan revisi data penanggung jawab hak pajak melalui WhatsApp.

Konfirmasi kebenaran pesan yang mengatasnamakan DJP dengan menghubungi kontak resmi kantor pajak di https://pajak.go.id/daftar-unit-kerja

Mohon abaikan, report dan block nomor yang berpura-pura mengatasnamakan DJP. Terima kasih Kawan Pajak.

REKRUTMEN RELAWAN PAJAK

Direktorat Jenderal Pajak memanggil mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk membangun networking, leadership, dan experience based learning melalui program Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani).

Program Renjani merupakan wadah bagi seluruh Relawan Pajak yang ingin menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk melakukan edukasi perpajakan bagi masyarakat secara sukarela.

Selengkapnya terkait Renjani, kunjungi laman edukasi.pajak.go.id/renjani.

Waspada Penyaruan (Spoofing) Mengatasnamakan Email DJP!

, hati-hati terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan email resmi DJP. Pastikan email yang kamu terima benar-benar dari DJP dengan memeriksa alamat email pengirimnya secara teliti.

Jika ragu saat mendapatkan email, segera hubungi Kring Pajak di 1500200 atau Kantor Pajak terdaftar untuk verifikasi. Jangan sampai terjebak oleh email palsu mengatasnamakan DJP.

, batas waktu penggunaan tarif PPh final untuk UMKM maksimal 7 tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. dapat memanfaatkan tarif ini sebelum batas waktunya berakhir dan mendapatkan keuntungan maksimal dari kebijakan tarif PPh Final ini.

Kunjungi pajak.go.id untuk informasi lebih lanjut dan pastikan kewajiban perpajakan UMKM sudah terpenuhi tepat waktu!

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan , DJP menyelenggarakan Survei DJP 2024 di seluruh wilayah indonesia. Survei ini berlangsung pada periode bulan Agustus s.d. Oktober 2024 dan dikelola secara independen oleh PT Enciety Binakarya Cemerlang.

DJP mengundang untuk berpartisipasi dalam Survei DJP 2024. akan menerima pemberitahuan dan tautan survei melalui verified badge WhatsApp a.n. Direktorat Jenderal Pajak (+62 822-3000-9880).

tidak perlu khawatir, segala informasi yang diberikan dijamin kerahasiaannya. Informasi lengkap dapat diakses pada laman berikut:
https://pajak.go.id/id/pengumuman/pelaksanaan-survei-kepuasan-pelayanan-dan-efektivitas-penyuluhan-dan-kehumasan-2

Kemerdekaan bukanlah akhir. Justru sebaliknya, kemerdekaan adalah awal dari segalanya. Awal dari satu langkah kecil menapaki jalan panjang menuju kegemilangan yang abadi.

Roda zaman selalu bergerak melaju. Menempa rupa Nusantara Baru, untuk Indonesia Maju.

Sesuai amanah konstitusi, pajak hadir bukan untuk upeti. Pajak hadir demi bangsa yang mandiri dan berdikari.

Dirgahayu Indonesia 🇮🇩

Menelisik kembali keseruan Pajak Bertutur 2024: Lampaui Batas, Bangkit untuk Indonesia Emas yang digelar oleh KPP Madya Dua Surabaya bersama dengan SMA Trimurti pada Rabu, 7 Agustus 2024. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi SMA Trimurti kelas XII mulai pukul 10.00 WIB s.d. selesai.

Pajak Bertutur merupakan agenda tahunan DJP yang diselenggarakan dalam rangka inklusi kesadaran pajak dalam dunia pendidikan.

Terima kasih kepada peserta yang telah bersemangat dan antusias dalam mengikuti .

Waspada dengan penipuan yang mengatasnamakan DJP terkait pengembalian pembayaran pajak. DJP tidak pernah meminta nomor rekening atau transfer uang untuk proses ini.

Selalu pastikan informasi hanya dari sumber resmi pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500200 untuk verifikasi.

Lindungi diri dan informasi pribadimu dari penipuan!

Kamis (11/07), KPP Madya Dua Surabaya melaksanakan kegiatan DJP Peduli di Panti Asuhan - PYI Yatim Surabaya yang bertempat di Jalan Ngagel Madya Nomor 83, Surabaya.

DJP Peduli merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan melalui pemberian sumbangan/santunan kepada yayasan/panti asuhan/panti jompo/pihak yang membutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak oleh Kantor Pusat dan unit vertikal DJP di seluruh Indonesia mulai tanggal 1 s.d. 13 Juli 2024 sebagai rangkaian dari .

Melalui gerakan , diharapkan rasa kepedulian dan jiwa sosial pegawai terhadap sesama dapat terus tumbuh dan meningkat.

Halo !

Untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang prima dan memastikan pelaksanaan Standar Pelayanan sesuai dengan yang telah ditetapkan, berikut disampaikan Maklumat Pelayanan KPP Madya Dua Surabaya.

Maklumat tersebut merupakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan Pelayanan Publik sesuai dengan Standar Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Surabaya Nomor KEP-39/KPP.1114/2024 sebagai turunan dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ/2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Predikat Puas!

Terima kasih atas apresiasi yang diberikan sehingga KPP Madya Dua Surabaya mendapatkan hasil yang memuaskan dalam Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan Periode Triwulan II Tahun 2024.

Kami selalu berkomitmen untuk menjaga nyala harapan dan berupaya memberikan kualitas kinerja dan pelayanan yang terbaik.

Turut berduka cita atas berpulangnya teman kita, Muktar Wibowo, pada hari ini, Senin (08/07) pukul 10.00 WIB. Semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan.

Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1446H.

Halo

Dinformasikan kepada bahwa
Kementerian Keuangan menyelenggarakan Survei
Kepuasan Pengguna Layanan dan Pemangku
Kepentingan (SKPLPK) yang bekerja sama dengan
Tim Peneliti dari Universitas Gadjah Mada pada periode Juni s.d September 2024.

Survei in bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan dan pemangku kepentingan terhadap pelayanan yang diberikan unit Direktorat Jenderal Pajak serta opini/ pendapat publik mengenai pelayanan dan integritas untuk memberikan timbal balik perbaikan layanan
Kementerian Keuangan.

Kami mengharapkan kesediaan dan partisipasi
Kawan Pajak selaku pengguna layanan Direktorat
Jenderal Pajak untuk dapat mengikuti survei tersebut.

Tenang saja, setiap informasi dan keterangan yang kawan pajak berikan bersifat rahasia dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan Pemangku Kepentingan Kementerian Keuangan.

NIK Resmi sebagai NPWP!

Mulai 1 Juli 2024, NIK resmi berfungsi sebagai NPWP. NPWP 16 digit dan NITKU sekarang digunakan dalam layanan administrasi yang diselenggarakan oleh DJP.

Untuk informasi lengkap tentang implementasi NIK sebagai NPWP, dapat cek selengkapnya di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2024 dan infografis berikut.

Halo 🤝

Kami tegaskan bahwa DJP memiliki komitmen kuat dalam menolak gratifikasi. Kendati inisiatif bukan timbul dari pihak penerima atau penyelenggara layanan publik, gratifikasi merupakan akar dari korupsi. Oleh karena itu, gratifikasi harus ditolak.

Sekali lagi kami tegaskan, kepada para pemangku kepentingan, untuk tidak memberikan dan/atau menjanjikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada petugas kami.

Jika melihat atau mengalami bahwa pegawai kami meminta dan/atau menerima imbalan dalam pelaksanaan tugas atau penyelenggaraan layanan, segera laporkan melalui kanal pengaduan:

1. Kring Pajak 1500200;
2. Email [email protected]; atau
3. Laman https://wise.kemenkeu.go.id

Para pegawai DJP diinstruksikan segera menolak segala bentuk gratifikasi. Pegawai yang telah menerima/menolak gratifikasi, wajib melaporkan penerimaan/penolakan melalui:

1. Laporan penolakan melalui Unit Kepatuhan Internal masing-masing kantor, paling lambat 10 hari kerja sejak penerimaan/penolakan; atau
2. Sarana pelaporan gratifikasi online yang disediakan oleh .kpk (GOL KPK), paling lambat 30 hari kerja sejak penerimaan/penolakan:

a. Laman https://gol.kpk.go.id; atau
b. Aplikasi GOL KPK yang dapat diunduh di app store

Informasi lebih lanjut mengenai gratifikasi dapat dipelajari di media sosial dan .kpk, serta upaya pencegahan korupsi melalui laman jaga.id dan media sosial .id.