Buku Hukum

Toko Buku Hukum Original Terpercaya

Prinsip Prinsip Hukum Pidana
Edisi Penyesuaian KUHP Nasional
Halaman: 554
Ukuran: 15 x 23 cm
Tahun Terbit: 2024

Pemesanan hubungi admin
WA 081 864 1913

Deskripsi
Adanya KUHP nasional bagi Penulis, s**a-tidak s**a, mau-tidak mau harus merevisi buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2014.

Kini lebih dari 6 tahun, buku tersebut sudah out of date setelah KUHP nasional disahkan sehingga menjadi kewajiban intelektual untuk merevisi buku tersebut dan pada awal tahun 2024 terbitlah buku dengan judul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional.

Struktur buku ini yang terdiri dari 10 bab tidak mengalami perubahan, tetapi pada setiap bab dimasukkan substansi baru sesuai dengan KUHP nasional. Dalam beberapa bab, Penulis menyandingkan antara KUHP lama dan KUHP nasional, tetapi ada juga contoh-contoh yang tetap merujuk pada KUHP lama karena tidak ada padanannya dalam KUHP nasional.

Banyak hal baru yang terdapat dalam KUHP nasional yang tidak ada padanannya dalam KUHP lama. Sebut saja terkait hukum yang hidup dalam masyarakat pada Buku Kesatu atau tindak pidana khusus pada Buku Kedua. Tidak sedikit p**a doktrin-doktrin hukum pidana yang diformulasikan dalam pasal-pasal pada KUHP nasional. Bahkan KUHP nasional juga memuat penjelasan pasal-pasal dengan maksud agar penerapannya tidak menimbulkan multiinterpretasi.

Toko Buku Hukum Original Terpercaya

Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara - Ridwan
Penulis: Prof. Dr. Ridwan, SH., M.Hum.
Penerbit Buku Litera
Tahun: 2023
Jumlah Halaman: 112 (x+102)
Ukuran: 16 x 23 cm
Rp 75.000

Pemesanan hubungi admin
WA 081 864 1913

Sinopsis :
Secara keilmuan, Hukum Administrasi Negara merupakan perpanjangan dari Hukum Tata Negara dan tak dapat dipisahkan secara tegas antar keduanya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang Hukum Administrasi itu perlu bekal yang memadai tentang Hukum Tata Negara. Pemahaman terhadap Hukum Tata Negara akan lebih komprehensif dan mumpuni ketika ditopang dengan pemahaman tentang Hukum Administrasi.

Buku ini disusun dengan tujuan memperoleh bahan bacaan yang sesuai dengan materi pembelajaran dan sebagai pengantar untuk pendalaman lebih lanjut dengan mengkaji literatur-literatur yang dijadikan rujukan dalam buku ini.

Toko Buku Hukum Original Terpercaya

Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia - Rusli Muhammad
Penulis: Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.
Penerbit Buku Litera
Tahun: 2023
Jumlah Halaman: 150 (x + 140)
Jumlah: 16 x 23 cm
Rp 75.000

Pemesanan hubungi admin
WA 081 864 1913

Buku yang membahas tentang pembaharuan hukum pidana masih terhitung sedikit jumlahnya dan belum banyak karangan-karangan yang fokus membicarakan masalah ini, lebih-lebih dalam tulisan berbahasa Indonesia sehingga menyulitkan mereka yang ingin mengembangkan dan mendalami materi yang berhubungan dengan pembaharuan hukum pidana baik dalam bentuk teoritik maupun dalam dataran praktik.

Buku ini membahas diantaranya; Bab Pertama, membahas pengertian, tujuan, makna dimensi, dan wawasan pembaharuan hukum pidana, serta misi-misi dan aliran politik hukum pidana di indonesia. Juga, Hubungan Pembaharuan Hukum Pidana, Politik Hukum Pidana dan Politik Kriminal. Pada Bab Kedua membahas latar belakang dan pendekatan pembaharuan hukum pidana, Bab Ketiga, doktrin integralistik dan faktor pembentukan sistem hukum pidana. Kemudian Bab Keempat membahas ruang lingkup pembaharuan hukum pidana.

Toko Buku Hukum Original Terpercaya

Buku Ajar Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris
Penulis: Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H.
Penerbit Buku Litera
Tahun: 2023
Jumlah Halaman: 196 (xiv + 182)
Ukuran: 16 x 23 cm
Rp 80.000

Pemesanan hubungi admin
WA 081 864 1913

Penyusunan buku ini diharapkan dapat membantu dalam memahami Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris. Secara umum buku ajar ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca secara luas. Buku ini terdiri 10 Bab. Bab 1 membahas tentang hakikat pelaksanaan jabatan notaris yang berkaitan dengan peran lembaga kenotariatan dalam hubungan keperdataan. Jabatan notaris dalam ranah privat dengan pembuatan akta otentik sebagai produk akhir Notaris yang ditujukan untuk alat pembuktian.

Bab 2 membahas tentang peraturan yang menjadi landasan yuridis eksistensi jabatan notaris di Indonesia. Membahas secara historis-normatif keberadaan notaris di Indonesia dari era kolonialisme sampai dengan terbitnya Undang-Undang Jabatan Notaris pasca kemerdekaan. Disertai peraturan pelaksana UUJN yang merupakan peraturan implementasi agar ketentuan dalam undang-undang dapat dilaksanakan.

Bab 3 membahas tentang pengangkatan dan pemberhentian notaris, beserta wilayah jabatan yang berdasar pada formasi jabatan sebagaimana ditentukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Aspek hukum jabatan notaris yang mengulas tentang kewenangan, kewajiban, larangan dan konsekuensinya yang termaktub dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dilengkapi pengaturan tentang pengajuan cuti, dan pemberian honorarium bagi notaris dalam melaksanakan jabatannya.
Bab 4 membahas tentang administrasi dan protokol kantor notaris yang terdiri dari dua sub-bab. Protokol notaris terdiri dari kelengkapan administrasi kantor dalam hal untuk melaksanakan jabatan notaris, dan hal-hal apa saja yang diwajibkan kepada notaris untuk dipenuhi. Salah satu kewajiban notaris selama menjalankan jabatan notaris adalah menyimpan protokol notaris dengan baik dan melaporkannya kepada Majelis Pengawas Daerah, dan/atau kepada lembaga lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum Pajak
Penulis: Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H.
Jumlah Halaman: 174 (xii + 162)
Ukuran: 16 cm x 23 cm
Tahun Terbit: 2023
Rp 80.000

Pemesanan hub admin
WA 081 864 1913

Sinopsis ;
Buku ini merupakan buku ajar utama Mata Kuliah Hukum Pajak pada Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Materi yang disajikan sebagian besar mengupas dasar-dasar hukum pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari konsep dan sejarak pajak, asas-asas pengenaan pajak, tarif perpajakan, asasasas hukum dalam Undang-undang Pajak, ketentuan umum perpajakan, hukum pajak positif yang meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea ma terai dan BPHTB. Buku ini juga mengurai pajak daerah dan perbedaannya dengan retribusi daerah, tindak pidana perpajakan, pencegahan dan penyanderaan di bidang pajak, dan penyelesaian sengketa pajak.

Sebagai buku ajar, isinya disusun dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga mahasiswa diharapkan tidak mengalami kesulian di dalam memahami keseluruhan buku ini. Setiap bab buku ini disertai dengan target dan indikator kemampuan dasar mahasiswa. Pada akhir tiap-tiap bab, penulis menyertakan latihan soal yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengetahui seberapa banyak materi pada tiap-tiap bab dipahami dengan baik. Akhirnya, dengan segala kelebihan dan kekurangan dalam buku ajar ini, penulis berharap saran dan mas**an konstruktif dari pembaca.

Toko Buku Hukum Original Terpercaya

Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial
Penulis : Dr. Kuswanto S.H., M.H
Penerbit : SETARA PRESS
Tebal : xiv + 256 halaman
Ukuran : 15,5 x 23 cm
Harga : Rp. 90.000

Buku ini menelaah secara mendalam ihwal landasan filosofis penyederhanaan partai politik dengan memposisikan Pancasila sebagai asas falsafi. Landasan filosofis penyederhanaan partai politik dengan konsep kebebasan karena penyederhaan politik pada hakikatnya adalah batasan terhadap kebebasan. Buku ini juga membahas tentang prinsip-prinsip hukum penyederhanaan partai politik di Indonesia.

Jual Buku Hukum Original Terpercaya

HUKUM ACARA PIDANA – Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum.

Harga Rp.70,000

Pemesanan Hub Admin
WA 081 864 1913

Sinopsis ;
Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana itu sendiri. Dalam arti kata, hukum acara pidana mempunyai kaitan yang sangat erat dengan hukum pidana karena tanpa adanya hukum pidana, hukum acara pidana tidak akan ada. hukum acara pidana berfungsi untuk melaksanakan hukum pidana, yakni memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dalam rangka mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan dari pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Pada buku ini, dipaparkan: (1) pengertian, fungsi, dan tujuan hukum acara pidana; (2) sejarah pemberlakuan hukum acara pidana di Indonesia; (3) asas-asas hukum acara pidana; (4) wewenang pengadilan untuk mengadili; (5) ganti rugi dan rehabilitasi; (6) perkara koneksitas; (7) tahap-tahap proses pemeriksaan perkara pidana dalam hukum acara pidana; (8) surat dakwaan dan penuntutan; (9) hukum pembuktian dan macam-macam alat bukti; (10) putusan pengadilan; (11) upaya hukum; dan (12) pelaksanaan putusan pengadilan dan hakim pengawas pengamat.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para akademisi dan praktisi serta juga untuk membantu mahasiswa dalam proses belajar mengajar khususnya dalam memahami mata kuliah Hukum Acara Pidana. Dengan adanya referensi ini untuk menutupi kekurangan beberapa referensi hukum acara pidana yang ada sekarang, dan sekaligus menjadi referensi wajib untuk mahasiswa, khususnya untuk mata kuliah Hukum Acara Pidana.

Penulis: Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum.
ISBN: 978-623-372-685-6
Halaman: 174
Ukuran: 15 x 23 cm
Tahun Terbit: 2023

Toko Buku Hukum Original Terpercaya

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA DI 18 NEGARA
Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah

Rp135,000

Pemesanan Hub Admin
WA 081 864 1913

Deskripsi

KUHP suatu negara menggambarkan karakter, budaya bahkan peradaban suatu bangsa. Hermann seperti yang dikatakan Mannheim, “Penal Code is the most faithful mirror of civilization of a nation”. Artinya KUHP adalah cermin yang paling terpercaya mengenai peradaban suatu bangsa. Jadi, KUHP adalah inti hukum pidana suatu bangsa. Meskipun pada umumnya KUHP di semua negara terlihat universal dan netral, tetap terdapat perbedaan di antara negara satu dengan negara lainnya.

Buku ini membahas secara detail KUHP negara-negara Eropa, Asia, dan Amerika Latin. Perbandingan KUHP negara-negara tersebut penting untuk dikaji, salah satunya adalah untuk mendukung perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya, serta dapat memberikan mas**an positif dalam usaha pembaruan hukum pidana. Karena itu, buku ini penting tidak hanya bagi para mahasiswa dan akademisi Fakultas Hukum, tetapi juga aparat penegak hukum, hakim, jaksa, dan advokat.

Penulis: Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah
ISBN: 978-623-372-529-3
Halaman: 382
Ukuran: 15 x 23 cm
Tahun Terbit: 2022

Toko Buku Hukum Original Terpercaya

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia UU Perlindungan Anak
Penulis : Tim Penyusun
Penerbit : Laksana
Tebal : 188 hlm
Harga Rp. 50.000

Pemesanan Hub Admin
WA 081 864 1913

Sinopsis :
Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dalam kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sayangnya, anak-anak justru sering mendapat perlakuan yang tidak sepantasnya dari orang dewasa. Anak-anak dianggap masih lemah sehingga mudah dijadikan sebagai sasaran kejahatan.

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan undang-undang tentang perlindungan anak dan beberapa kali merevisi sesuai kebutuhan.

Nah, buku ini hadir untuk menyajikan secara lengkap mengenai undang-undang yang mengatur perlindungan anak dan sanksi-sanksi bagi para pelanggarnya. Buku ini juga dilengkapi dengan peraturan presiden Republik Indonesia tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan tugas-tugasnya.

Sebagai bentuk kepedulian Anda terhadap anak-anak, bacalah buku ini. Dengan demikian, Anda pun dapat berkontribusi dalam membantu anak yang menjadi korban kejahatan untuk mendapatkan hak perlindungannya secara hukum.

Toko Buku Original Terpercaya

Hukum dan Kebijakan Publik
Oleh Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum., Andryan, S.H., M.H.

Harga Rp. 99.000
Pemesanan Hub Admin
WA 081 864 1913

Deskripsi :
Kebijakan publik, yakni apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Kebijakan publik merupakan perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu). Dengan demikian, kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. Hukum diperlukan agar kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintahan dapat memperoleh bentuk resmi yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya untuk umum. Karena hukum yang baik diperlukan dalam rangka pembuatan kebijakan (policy making) yang diperlukan merekayasa, mendinamisasi, mendorong, dan bahkan mengarahkan guna mencapai tujuan hidup bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UU NRI Tahun 1945.

Toko Buku Hukum Original Terpercaya

KUHP
kUHAP
KUHPer
KUHAPer
KUHD
Komplit 3 jadi satu buku.
Harga Rp. 125.000
Harga Rp 235.000 dan
Harga Rp. 280.000

Pemesanan Hub Admin
WA 081 864 1913
•••••••••••••••••••••••

Toko Buku Hukum Original Terpercaya

Sejarah dan Tradisi Hukum
Harga Rp. 109.000

Pemesanan Hub admin
WA 081 864 1913

Sinopsis ;
Sejak simposium Sejarah Hukum yang diselenggarakan oleh BPHN di Jakarta pada 1-3 April 1975, di berbagai kertas kerja dan literatur yang mendalami bidang sejarah hukum tergolong minim atau langka. Padahal untuk memahami hukum secara mendalam diperlukan penelitian hukum dengan pendekatan ilmu hukum dan interdisipliner yang menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai penunjang merupakan suatu keniscayaan. Sejarah hukum sebagai salah satu bidang yang penting dalam Ilmu Hukum dikarenakan tidak hanya melakukan studi terhadap sejarah diakronis serta sinkronis terhadap hukum (legal history) tetapi juga analisis sejarah terhadap hukum (historical analysis of law).

Studi sejarah hukum menjadi penting dalam memahami konsep dasar sejarah, yang dikaitkan dengan ilmu hukum. selain itu, pentingnya analisisnya sebagai penunjang dan bahkan penentu. Kerangka penelitian hukum yang menggunakan sejarah sebagai pendekatannya, serta berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan subjek sejarah hukum dalam ilmu hukum bahkan pengaruh sistem hukum yang telah mapan terhadap negara-negara modern dalam membentuk sistem hukumnya juga menjadi hal penting.

Buku ini memberikan penjelasan yang komprehensif dalam memahami studi sejarah terhadap hukum dan juga meninjau berbagai tradisi hukum dalam lintasan sejarah. Buku ini merupakan bacaan yang penting bagi peneliti, pengajar, praktisi, dan mahasiswa yang hendak mendalami sejarah hukum dengan pendekatan komparatif, antropologis, dan sosiologis selain semata-mata yuridis normatif.

Toko Buku Hukum Original Terpercaya

PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA
Harga Rp 131.000

Pemesanan Hub Admin
WA 081 864 1913

Deskripsi :
Perbandingan Hukum Tata Negara merupakan pendekatan kajian hukum yang sangat penting bagi pemerhati dan calon Sarjana Hukum karena mampu mencandra aspek ius constituendum (hukum yang seharusnya) yang tentunya sangat berguna dalam ikhtiar reformasi hukum di Indonesia. Namun, sayangnya literatur hukum tata negara dalam bahasa Indonesia kurang mengelaborasi isu perbandingan hukum. Buku ini menjawab kekurangan referensi dalam ranah perbandingan hukum secara umum dan perbandingan hukum tata negara pada khususnya. Buku ini ditulis dengan serius dan komprehensif karena hampir semua literatur yang digunakan adalah literatur asing (direct reference) sehingga derajat akurasi dan ketepatan pemahaman atas konsep-konsep dan doktrin-doktrin hukum dapat dipertanggungjawabkan.
Buku ini setidaknya memiliki 2 (dua) keistimewaan. Pertama, buku ini memberi perspektif filosofis yang sangat kuat karena sejatinya, salah satu ‘jalan metodologis’ filsafat hukum adalah lewat perbandingan hukum dan vice versa, sebagaimana telah dilakukan oleh filsuf Yunani Aristoteles, ahli hukum Perancis Baron Montesquieu, dan Alexis de Tocqueville. Kedua, buku ini berperspektif inter-disipliner atau socio-legal yang menginsyafi bahwa kajian-kajian teks hukum yang bersifat normatif-doktrinal juga memerlukan tambahan perspektif dari ilmu-ilmu di luar ilmu hukum, semisal politik ketatanegaraan yang kental dalam buku ini. Dengan kata lain, buku ini berargumen bahwa kajian hukum (legal research) dan kajian-kajian nonhukum dapat saling melengkapi (complementary).

Toko Buku Hukum Original Terpercaya

Sosiologi Hukum Kajian Hukum secara Sosiologis
Penulis: Rianto Adi
viii + 202 halaman
Berat 300 Gr
Harga Rp. 90.000

Pemesanan Hub Admin
WA 081 864 1913

Sinopsis :
Sosiologi Hukum bertujuan menjelaskan secara praktis bekerjanya sosiologi hukum. Kajian sosiologi hukum tidak hanya mengkaji hukum secara normatif, akan tetapi dikaitkan dengan gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa hukum lahir dari kontrak sosial, yakni kesepakatan yang dibuat oleh anggota masyarakat untuk mempertahankan nilai.

Tiada hukum tanpa masyarakat. Karena hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman bertingkahlaku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan sesamanya. Selain itu, tentunya untuk menjaga keutuhan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, karena masyarakat mempunyai ciri dan pengalaman yang berbeda-beda, hukum pun akan berbeda-beda p**a dalam setiap masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang berbeda-beda. Perkembangan dari masyarakat itu sendiri selanjutnya berkaitan dengan perubahan-perubahan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Sosiologi hukum mengkaji hukum yang hidup dalam masyarakat. Apakah hukum yang dipakai oleh anggota masyarakat tersebut sesuai atau tidak dengan hukum positif yang berlaku? Jika hukum positif tidak dijalankan, mengapa bisa demikian? Sebagai contoh kita perhatikan rambu lampu pengatur lalu lintas. Menurut aturan (hukum) lampu kuning hati-hati atau pelan-pelan karena sebentar lagi akan menyala lampu merah dimana kendaraan harus berhenti. Akan tetapi justru pada umumnya kita melihat ketika lampu kuning menyala, kendaraan pada umumnya tancap gas. Malah jika ada kendaraan yang pelan-pelan akan diklakson oleh kendaraan yang berada di belakangnya. Polisi juga tidak bereaksi pada kejadian tersebut. Ini menunjukkan bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak sesuai dengan hukum positifnya.

Toko Buku Original Terpercaya

Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia
oleh Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.
Berat Buku 650 Gr
Harga Rp.155.000

Pemesanan Hub Admin
WA 081 864 1913

Sebagai suatu langkah pemantapan atau penguatan sistem demokrasi (konsolidasi sistem demokrasi) salah satu periode yang harus dilewati dalam perubahan sistem ketatanegaraan dari otoritarian sentralistik oligarkis menuju sistem ketatanegaraan demokratis desentralistik adalah melewati beberapa langkah eksperimentasi. Ekseperimentasi tersebut, seperti infrastruktur demokrasi, perumusan perangkat hukum yang utamanya legislasi untuk mengawal jalannya proses perubahan sistem ketatanegaraan, serta paradigmatis uji coba sistem demokrasi. Eksperimentasi itu tentu diarahkan untuk membangun budaya demokrasi dalam konsolidasi sistem demokrasi. Dengan demikian, prasyarat penguatan atau peneguhan demokrasi melalui konsolidasi tidak hanya berpijak pada sistem demokrasi prosedural semata, melainkan menyangkut substansi demokrasi, yakni kultur demokrasi itu sendiri. Penulis memaparkan bahwa sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia proses menuju konsolidasi sistem demokrasi selalu diupayakan oleh setiap penyelenggara negara. Oleh karena itu, perubahan regulasi dan praktik politik mengalami percepatan yang tidak terprediksikan. Konsolidasi sistem demokrasi terus berjalan mengingat demokrasi sendiri bukanlah tujuan, melainkan cara untuk mencapai tujuan. Sehubungan dengan hal ini, buku Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia ini lebih banyak menyajikan aspek-aspek mendasar yang harus diperhatikan dalam membangun sistem ketatanegaraan yang demokratis. Buku ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi mahasiswa dan siapa pun yang ingin mempelajari, memahami, dan mengimplementasikan Prinsip-prinsip Hukum Tata Negara Indonesia dalam rangka menuju konsolidasi sistem demokrasi di Indonesia.

Toko Buku Hukum Original Terpercaya

Toko Buku Original Terpercaya

Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum
Penulis: Sulistyowati Irianto
Berat buku 500 Gr
Harga Rp. 80.000

Pemesanan Hub Admin
WA 081 864 1913

Sinopsis :
Buku ini berisi hasil penelitian mengenai bagaimanakah budaya hukum dan sub-budaya hukum masyarakat Batak Toba pada umumnya, yang tidak menempatkan perempuan sebagai ahli waris dengan berbagai dampaknya bagi perempuan, sehingga menyebabkan kelompok perempuan tertentu menciptakan budaya hukum dan sub-budaya hukumnya sendiri, yang tercermin melalui cara perempuan memilih institusi peradilan dalam proses penyelesaian sengketa waris.

Para pihak yang terlibat dalam sengketa dan para hakim menggunakan hukum adat dan hukum Negara secara bergantian, jadi sebenarnya para pihak tunduk sebagian kepada institusi hukum Negara, dan sebagian pada hukum adat, atau kadang-kadang "mengemas" substansi hukum adat melalui institusi hukum Negara.

Toko Buku Hukum Original Terpercaya

Hukum Pemerintahan Daerah & Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Bingkai NKRI
Penulis : Anom Wahyu Asmorojati
penerbit : Uad Press
Ukuran : 16 x 24 Cm
Halaman : xx + 308 Hal
harga : Rp. 133.000

Pemesanan Hub Admin
WA 081 864 1913

Dinamika NKRI, hingga saat ini, terus mengalami ujian ancaman disintegrasi bangsa. Hal tersebut memberi motif model pengelolaan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah untuk menjaga keseimbangan dalam NKRI. Idealnya, dalam konsepsi negara kesatuan, seluruh pengelolaan pemerintahan daerah berbasis pada satu model struktur organisasi beserta fungsi, tugas, dan wewenang yang dimiliki. Akan tetapi, praktiknya, dalam konteks NKRI, menurut UUD 1945, membuka ruang-ruang tertentu yang memungkinkan pengelolaan pemerintahan daerah antara satu daerah dengan daerah yang lainnya dapat berbeda-beda. Persoalan ini sangat menarik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, pola hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah di DI Yogyakarta, khususnya, merupakan pola hubungan kewenangan yang berdasarkan sistem rumah tangga materiil karena sudah ditentukan secara tegas dalam undang-undang keistimewaan yaitu meliputi tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintahan daerah, pertanahan, kebudayaan, dan tata ruang. Sedangkan, UU Nomor 32 Tahun 2004 yang juga digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, menerapkan sistem rumah tangga riil. Sementara itu, Yogyakarta memiliki kondisi yang memungkinkan diterapkannya desentralisasi asimetris dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya karena, baik secara konseptual maupun kontekstual, pola hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah di DIY berbeda dengan daerah lain. Hal ini merupakan sebuah peneguhan teori desentralisasi asimetris yang berlaku di DIY.

Toko Buku Hukum Original Terpercaya

HAK ANAK: Hak atas Pendidikan, Hak atas Kesehatan, Hak atas Standar Hidup Layak – Rima Yuwana Yustikaningrum, SH. LLM Ananthia Ayu Devitasari, SH., MH. Intan Permata Putri, SH.
Harga Rp104,000

Pemesanan Hub
WA 081 864 1913

Sinopsis;
Buku ini menyuguhkan perspektif lain terkait pemenuhan hak a quo pada salah satu kelompok rentan. Selain itu, buku ini berisi data, perbandingan beberapa negara baik dalam peraturan perundang-undangan maupun kebijakan, serta diperkaya kasus-kasus hukum yang telah diputus dari beberapa negara. Buku ini menyasar akademisi dan pemerhati HAM khususnya yang tertarik permasalahan seputar penegakan hak anak.

Buku ini terbagi dalam empat bagian. Bagian pertama merupakan pengantar terkait hak anak secara umum, kemudian bagian kedua khusus membahas terkait hak pendidikan pada anak. Bagian ini mengulas tentang definisi hak atas pendidikan secara umum hingga membahas detail terkait pemenuhan hak tersebut sesuai prinsip availability, accessibility (including non-discrimination, physical and economic accessibility), acceptability, and adaptability.
Selanjutnya pada bagian ketiga membahas spesifik terkait hak kesehatan, diperkaya dengan perbandingan pemenuhan hak kesehatan di Negara Belanda, Jerman, Amerika Serikat, dan Afrika. Pada bagian terakhir penulis menguraikan hak-hak anak yang belum secara luas dikenal dan dikaji lebih lanjut seperti hak anak atas standar hidup yang layak, hak anak dalam menyatakan pandangannya dan didengar, serta hak anak yang bekerja. Hak anak atas standar hidup yang layak terdiri dari dua unsur yaitu hak anak atas pangan yang memadai dan hak anak atas perumahan yang layak. Di sini peran negara dibutuhkan dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi akses terhadap makanan yang memadai, aman dan bergizi, dan perumahan yang layak.