MCA - Indonesia
Halaman FB resmi Millennium Challenge Account - Indonesia (MCA-Indonesia) | Official FB page of Millennium Challenge Account - Indonesia (MCA-Indonesia)
Akun resmi Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia), Lembaga Wali Amanat pengelola dan pelaksana hibah Compact dari Millennium Challenge Corporation untuk Indonesia, yang mendukung Kemitraan Komprehensif Indonesia dan Amerika Serikat. MCA-Indonesia adalah program lima tahun (2013-2018) yang bertujuan mengentaskan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Official account of Millennium
Menyongsong Masa Depan Lestari | Paving the Way for Sustainable Future (full version)
Genap lima tahun sudah Compact Indonesia bekerja untuk berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Dalam video versi penuh ini...
Meski Hibah Compact Indonesia telah berakhir, upaya-upayanya diharapkan akan terus berlanjut. Langkah selanjutnya ada di tangan kita semua. Kitalah yang akan memutuskan untuk meneruskan perjalanan untuk Indonesia yang lebih sejahtera.
Although the Indonesia Compact Grant has ended, we hope its efforts will be sustained. The next steps will be ours. We are the one to decide to continue the journey for a better Indonesia.
Menyongsong Masa Depan Lestari | Paving the Way for Sustainable Future (short version)
Genap lima tahun sudah Compact Indonesia bekerja untuk berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Dalam video singkat ini, si...
Lima tahun sudah berlalu sejak Compact Indonesia mulai dilaksanakan. Beragam upaya telah dijalankan untuk mendorong perekonomian hijau, mengurangi prevalensi stunting, dan mempercepat modernisasi pengadaan. Ketiga sektor tersebut diidentifikasi Pemerintah Indonesia sebagai fondasi penting dalam usaha pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.
Dikelola oleh orang Indonesia untuk masyarakat Indonesia, program ini menghasilkan banyak pembelajaran, model, dan inovasi yang dapat direplikasi ke skala yang lebih besar dan lokasi lebih luas. Semua ini diharapkan dapat berkontribusi bagi upaya lebih lanjut dalam pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.
Indonesia Compact has finished its five years of contribution for the nation. Various efforts have been done to encourage green economy, reduce stunting prevalence and accelerate procurement modernization. These three sectors were identified by the Government of Indonesia as important foundations in poverty reduction through economic growth.
Ran by Indonesians for Indonesians, this program has produced plenty of lessons learned, models and innovations that can be replicated, scaled up and expanded. We hope all of these will contribute to further efforts to reduce poverty through economic growth.
Para pemangku kepentingan telah mengungkapkan kesiapannya untuk melanjutkan inovasi yang dirintis jalannya oleh Compact Indonesia. Dengan begitu, upaya mengentaskan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat, dan manfaatnya dirasakan oleh lebih banyak orang di nusantara.
Our stakeholders have proclaimed their readiness to sustain innovation initiated by the Indonesia Compact. Therefore, efforts in poverty reduction through economic growth can be accelerated, and the benefits will be distributed to more people in the nation.
Melalui Proyek Kemakmuran Hijau, Compact Indonesia telah mengalokasikan dana khusus untuk mendukung proyek-proyek dengan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan untuk masyarakat, termasuk para perempuan petani.
Sejumlah pembelajaran penting dapat dipetik dari implementasi pemberdayaan ekonomi perempuan. Salah satunya adalah, ternyata dengan membuka akses kepada perempuan petani terhadap pengetahuan dan keterampilan baru, dampaknya terhadap meningkatnya ekonomi keluarga sangat signifikan. Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada meningkatnya posisi tawar perempuan dalam rumah tangga, tetapi juga di tingkat komunitas.
Selain itu, Compact Indonesia juga mewajibkan pelaksana hibah yang disalurkan Proyek Kemakmuran Hijau untuk memasukkan unsur inklusi sosial dan gender, agar memastikan partisipasi dan manfaat bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya.
Through its Green Prosperity Project, Indonesia Compact has allocated a special fund to encourage sustainable economic empowerment for communities, including the farmers who are women.
Various important lessons learned have been gathered from the implementation of women economic empowerment. For example, by opening accees for women farmers to new knowledge and skills, family income will be significantly influenced. This will not only leverage women's position in the household, but also in the community.
Additionally, Indonesia Compact required Green Prosperity Project grantees to implement social and gender inclusion to ensure participation of and benefits for women and other vulnerable groups.
Para ayah seringkali tidak dilibatkan dalam proses pengasuhan anak, termasuk pemenuhan gizi dan kebutuhan sanitasinya. Padahal, kedua orang tua berperan sama pentingnya dalam mengasuh anak dan mencegahnya menderita stunting. Studi Formatif yang dilakukan Compact Indonesia pada 2014 pun menunjukkan bahwa sebagian besar responden penelitian (81%), baik lelaki maupun perempuan, setuju bahwa pengasuhan anak bukan hanya tugas bagi perempuan.
Untuk itu, Compact Indonesia melalui Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting berupaya mendorong para ayah agar lebih aktif dalam pengasuhan anak. Dalam pelatihan pemberian makan bayi dan anak yang diselenggarakan Compact Indonesia bersama Generasi Sehat Cerdas Kementerian Desa PDTT, para fasilitator mendapatkan materi tentang stunting dan gender. Termasuk dalam materi itu ialah cara melibatkan para ayah untuk meningkatkan gizi dan mencegah stunting.
Selain itu, Compact Indonesia juga mengintegrasikan materi inklusi sosial dan gender ke dalam modul pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, serta mengharuskan pelaksana Hibah Kemitraan Sanitasi memasukkan unsur inklusi sosial dan gender untuk memastikan partisipasi dan manfaat bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya.
Although both parents are important in childrearing and stunting prevention, fathers in Indonesia are rarely involved in parenting, including in fulfilling children's nutrition and sanitation needs. However, formative study conducted by Indonesia Compact in 2014 shows that most respondents (81%) from both genders agreed that childrearing is not solely the women's task.
Therefore Indonesia Compact through its Community-based Health and Nutrition to Reduce Stunting Project strived to encourage fathers to be more active. In the infant and young children feeding trainings conducted by Indonesia Compact and Ministry of Village's Health and Smart Generation program, facilitators were trained in stunting and gender. This training included how to involve fathers in improving nutrition and preventing stunting.
Indonesia Compact also integrated social and gender inclusion material into Community-Led Total Sanitation training modules, and required Sanitation Partnership grantees to implement social and gender inclusion to ensure participation and benefits for women and other vulnerable groups.
Compact Indonesia percaya integrasi gender dan inklusi sosial sangat penting dalam perencanaan serta implementasi programnya. Maka, tiap proyek secara aktif mendorong kesetaraan gender bagi penerima manfaatnya.
Proyek Modernisasi Pengadaan, misalnya, memfasilitasi para perempuan profesional pengadaan untuk memberdayakan diri melalui Forum Perempuan Pelaksana Pengadaan Pemerintah Indonesia (FP4I). Dalam forum tersebut, anggotanya dapat berbagi ilmu dan berjejaring untuk meningkatkan profesionalisme dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Selain itu, bekerja sama dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Compact Indonesia juga telah melakukan serangkaian pelatihan penguatan kapasitas untuk pengusaha perempuan dalam mengakses pengadaaan publik.
Indonesia Compact believes gender integration and social inclusion is very important in program planning and implementation. Therefore each project actively encouraged it for their beneficiaries.
For example, the Procurement Modernization Project facilitated procurement professional women to empower themselves through the Indonesia Public Procurement Female Officers Forum (FP4I). In the forum, its members can share knowledge and build networks to improve professionalism in public procurement.
Indonesia Compact also partnered with the Indonesia Women Entrepreneurs Association (IWAPI) to conduct capacity building training for women entrepreneurs to enable them to access public procurement.
We're Ready!
Sekelumit kilas balik soal para agen perubahan pengadaan barang/jasa pemerintah di negeri ini, yang digawangi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
A flshback about agents of change in Indonesia's public procurement, spearheaded by the National Public Procurement Agency.
https://youtu.be/4XaS5YFc-lU
Procurement professionals are key to the modernization of government procurement; they are responsible for an accountable procurement process. In February 20...
Salah satu unsur penting dalam upaya reformasi pengadaan adalah sumber daya manusianya. Wajar jika LKPP dan Compact Indonesia serius dalam upaya menjadikan staf pengadaan di negeri ini makin mumpuni dan profesional.
Tak kurang dari 1.590 orang, baik staf ULP maupun staf dari lembaga terkait, telah menjalani pelatihan kemampuan pengadaan dan manajerial.
Para lulusan pelatihan merupakan pengambil kebijakan yang penting dalam proses pengadaan di lembaganya. Materi pelatihan ini diharapkan dapat memicu perubahan positif dalam pengadaan publik. Maka pengadaan dapat lebih hemat dan kualitasnya sesuai dengan kepentingan publik, sehingga kesejahteraan rakyat serta perekonomian Indonesia akan meningkat.
One of the most important factors in procurement reform is its human capitals. It is only natural for LKPP and Indonesia Compact to strive for more capable and professional procurement staff.
At least 1,590 people, both ULP staff and staff from related agencies, have been trained in procurement and managerial skills.
The graduates are important policy makers in procurement process in their institutions. The traning materials were aimed to trigger positive changes in public procurement. This will lead to higher quality of procured items and budget savings, which will eventually improve public welfare and the nation's economy.
Meski memiliki wewenang strategis dalam melaksanakan proses pengadaan, masih banyak Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Indonesia yang bersifat ad hoc alias sementara, tak permanen. Artinya, aparatur negara yang tergabung dalam kelompok kerja (pokja) pengadaan harus melakukan tugas intinya terlebih dulu, baru menjalankan fungsi pengadaan. Akibatnya, kinerja pengadaan lembaganya kurang berkualitas karena personelnya tidak dapat fokus di bidang pengadaan.
Maka, LKPP dan Compact Indonesia bekerja sama mendorong ULP percontohan Proyek Modernisasi Pengadaan untuk menjadi permanen. Pelatihan penguatan kelembagaan dan advokasi kebijakan dilakukan untuk mencapainya sehingga meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan di negeri ini.
Di penghujung proyek, sudah ada 43 ULP percontohan yang berstatus permanen. Kini, mereka dapat fokus menjalankan fungsi strategis pengadaan bagi lembaganya. Harapannya, kinerja pengadaan akan meningkat pesat.
Procurement Service Units (ULPs) have strategic authority in procurement, but there are a lot of these ULPs in Indonesia with ad hoc status, not permanent. It means that civil servants who are members of procurement working groups must finish their core tasks before switching to procurement. This leads to low quality procurement performance since the personnel can not focus on procurement.
Therefore LKPP and Indonesia Compact worked together to encourage pilot ULPs of the Procurement Modernization Project to be permanent. Trainings to strengthen the institutions and policy advocacy were conducted to achieve it.
At the end of the project, 43 pilot ULPs are now permanent. Now they can be more focused on running its strategic function in procurement. Hopefully, they will also boost their procurement performance that will lead to better development and growth.
Dulu, lazimnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) melakukan pengadaan tiap ada permintaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga, barang atau jasa kebutuhan rutin seperti seragam, alat tulis, dan material konstruksi harus melewati proses pengadaan berkali-kali pada tahun anggaran yang sama. Akibatnya, proses menjadi kurang efisien dan harga barang pun relatif lebih mahal.
Dengan kontrak katalog, ULP menyiapkan kontrak yang biasanya berlaku selama setahun dan dapat diperpanjang, lalu barang atau jasa tersebut bisa langsung dipesan SKPD yang membutuhkan dan diantarkan dalam waktu pendek.
LKPP dan Compact Indonesia memfasilitasi penggunaan kontrak katalog di tingkat nasional maupun daerah, dengan jenis barang antara lain peralatan kerja, seragam, material konstruksi, peralatan keselamatan, dan tiket elektronik. Penghematan yang didapat mencapai 30% atau Rp 31,3 miliar dari Harga Perkiraan Sendiri ULP percontohan.
Previously, Procurement Service Units (ULPs) conducted procurement only after receiving requests from their related government agencies. Therefore they must procure regular goods and services needed, such as uniforms, stationeries and construction materials, repeatedly in the same fiscal year. This led to an inefficient procurement process and more expensive items.
With catalog contract, ULPs prepare contracts that usually last for a year and extendable, then their clients can order items and get them delivered immediately.
The National Public Procurement Agency (LKPP) and Indonesia Compact facilitated utilization of catalog contract at national and regional levels. Items procured include working tools, uniforms, construction materials, safety tools and electronic ticket. It succeeded to save around 30% or IDR 31.3 billion (USD 2.2 million) from pilot ULPs' own estimate price.
Stunting Summit, Bersama Cegah Stunting
Kilas balik tentang Stunting Summit yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan Compact Indonesia pada Maret lalu. Pertemuan ini adalah momentum bagi Pemerintah Indonesia untuk mencanangkan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota prioritas, dan memperluas lokasi intervensi secara bertahap.
Flashback to the Stunting Summit, which was conducted by the Ministry of National Development Planning/Bappenas and supported by Indonesia Compact in March 2018. This meeting is a momentum for the Government of Indonesia to implement integrated stunting prevalence reduction intervention in priority districts/cities, and to expand intervention locations gradually.
https://youtu.be/0YhcjCBnuXk
Untuk meningkatkan komitmen dan kapasitas daerah serta para pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegra...
Pasokan Listrik Energi Terbarukan untuk Berau
Dalam hal energi terbarukan, ini salah satu kontribusi Compact Indonesia bersama para mitranya.
In renewable energy, here's one of the contribution of Indonesia Compact with its partners.
https://www.youtube.com/watch?v=xcFB90-dcyQ
Listrik seringkali menjadi komoditas langka, terutama bagi masyarakat daerah terpencil. Biasanya masyarakat yang tinggal di daerah terpencil bergantung pada ...
Selamat pagi, Sahabat! Jangan lupa simak acara Bincang Kita di Kompas TV hari ini pukul 9.30-10.00 WIB untuk cari tahu tentang energi terbarukan bagi desa dan daerah terpencil. Klik tautan berikut untuk livestream: https://www.kompas.tv/live
Watch the Bincang Kita talkshow on Kompas TV, 9.30-10.00 WIB today to find out about renewable energy for villages and remote area. Click this link for the livestream: https://www.kompas.tv/live
Hari ini Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Direktur IBEKA Tri Mumpuni bergabung dengan Jean Girsang di Kompas TV, untuk berdiskusi tentang energi terbarukan dan kontribusi Compact Indonesia di dalamnya.
Apa strategi pemerintah untuk energi terbarukan, terutama di pedesaan dan daerah terpencil? Bagaimana masyarakat dan swasta perlu terlibat aktif di dalamnya? Apa pembelajaran dari Compact Indonesia? Tonton siarannya pada hari Kamis, 31 Mei 2018 pukul 9.30-10 WIB ya.
Today Minister of National Development Planning/Head of Bappenas, Bambang Brodjonegoro and IBEKA Director, Tri Mumpuni along with Jean Girsang of KompasTV discussed about renewable energy and Indonesia Compact's contribution.
What is the govt's strategy for renewable energy, particularly for villages and remote area? How can communities and private sector be involved? What are the lessons learned from Indonesia Compact? Find the answers in the Kompas TV talkshow on May 31st 2018, 9.30-10 WIB.
Hari ini Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berdiskusi bersama Ketua Nasyiatul Aisyiah Diyah Puspitarini, Direktur Eksekutif Pelkesi Irawaty Manullang, dan Tina Talisa tentang pencegahan stunting dan kontribusi Compact Indonesia.
Bagaimana caranya agar kita bisa bahu membahu melawan stunting? Simak livetweetnya di www.twitter.com/mca_indonesia sekarang!
Gizi dan sanitasi merupakan dua faktor yang sama pentingnya dalam mencegah stunting. Anak perlu asupan gizi seimbang agar tumbuh kembangnya optimal. Sedangkan sanitasi yang baik mencegah anak sakit dan mencegah tubuh mengalihkan gizi dari pertumbuhan ke pemulihan.
Dalam lima tahun, Compact Indonesia telah melatih lebih dari 30.000 orang untuk meningkatkan kualitas gizi dan sanitasi di lokasi kerjanya. Mereka diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang memperbaiki kondisi gizi dan sanitasi, sekaligus mencegah stunting, di nusantara.
Nutrition and sanitation are two important factors in stunting prevention. Children needs balanced nutrition to ensure their optimal growth and development. Meanwhile, proper sanitation will prevent sickness in children and prevent their bodies to divert nutrition from growth to recovery.
In five years, Indonesia Compact has trained more than 30,000 health service officers to improve nutrition and sanitation quality in their work areas. They are expected to be agents of change who will continue to improve nutrition and sanitation condition and prevent stunting in Indonesia.
Dengan kondisi 1 dari 3 anak Indonesia menyandang stunting, sejumlah kalangan menyebut negeri ini layak disebut darurat stunting. Pemerintah Indonesia berkomitmen mencegah stunting, sehingga menetapkannya sebagai prioritas nasional. Kini, pemerintah telah menetapkan 100 kabupaten prioritas penanganan stunting dan melibatkan 17 kementerian/lembaga untuk mencegah stunting.
Melalui advokasi kebijakan di tingkat nasional dan daerah, Compact Indonesia ikut berkontribusi dalam menjadikan stunting sebagai prioritas nasional.
Cegah stunting, itu penting!
As 1 of 3 children in Indonesia are stunted, several experts consider the nation in the state of stunting emergency. The Government of Indonesia is committed to prevent stunting and has included it in the national priority. Now, the government has declared 100 priority districts for stunting prevention, and 17 ministries and agencies are involved in the efforts.
Through policy advocacy at the national and regional levels, Indonesia Compact has contributed in the effort to establish stunting as national priority.
Let’s prevent stunting together!
Compact mengembangkan model penanganan stunting yang mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat, penguatan pelayanan kesehatan, dan kampanye perubahan perilaku yang menyasar ibu hamil dan ibu dengan anak berusia di bawah 2 tahun.
Beberapa capaian Compact Indonesia untuk menangani stunting:
- Berkontribusi mengangkat isu stunting hingga menjadi prioritas nasional
- Hibah USD 88,3 juta melalui Program Generasi Sehat Cerdas Kemendesa PDTT menjangkau 10 juta orang di 11 provinsi
- Kampanye gizi nasional menjangkau lebih dari 48 juta orang
- Lebih dari 30.000 tenaga kesehatan terlatih untuk gizi, sanitasi, serta evaluasi dan monitoring
Compact has developed a stunting intervention model that integrates community empowerment, health service strengthening and behavioral channge campaign, which targets pregnant women and mothers with children under two years old.
Several Indonesia Compact’s achievement to prevent stunting:
- Contributed to raise stunting into a national priority
- US$ 88.3 million block grants through the Ministry of Village’s Healthy and Smart Generation Program reached 10 million people in 11 provinces
- National nutrition campaign reached up to 48 million people
- More than 30,000 health service officers are trained in nutrition, sanitation and monitoring and evaluation
Hari ini Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Direktur IBEKA Tri Mumpuni bergabung dengan Jean Girsang di Kompas TV, untuk berdiskusi tentang energi terbarukan dan kontribusi Compact Indonesia di dalamnya.
Apa strategi pemerintah untuk energi terbarukan, terutama di pedesaan dan daerah terpencil? Bagaimana masyarakat dan swasta perlu terlibat aktif di dalamnya? Apa pembelajaran dari Compact Indonesia? Tonton siarannya pada hari Kamis, 31 Mei 2018 pukul 9.30-10 WIB ya.
Today Minister of National Development Planning/Head of Bappenas, Bambang Brodjonegoro and IBEKA Director, Tri Mumpuni along with Jean Girsang of KompasTV discussed about renewable energy and Indonesia Compact's contribution.
What is the govt's strategy for renewable energy, particularly for villages and remote area? How can communities and private sector be involved? What are the lessons learned from Indonesia Compact? Find the answers in the Kompas TV talkshow on May 31st 2018, 9.30-10 WIB.
Compact Indonesia mendukung komitmen pemerintah untuk mempercepat penerapan skema Perhutanan Sosial. Bersama para mitranya, Compact Indonesia mengembangkan model pengelolaan hutan lestari berbasis komunitas, serta mendorong model bisnis dan industri yang berkelanjutan dan memberikan keuntungan bagi pengelola hutan skala kecil.
Kontribusi Compact Indonesia untuk perhutanan sosial:
- Terumuskannya pendekatan “Empat Pilar Perhutanan Sosial”: legalitas, on-farm, off-farm, dan pasar
- Bekerja dengan 5 skema Perhutanan Sosial di kawasan seluas 197.906 hektar pada 214 desa di 16 kabupaten dan 8 provinsi
- Melibatkan lebih dari 16.000 kepala keluarga dan 1.000 kelompok tani hutan
- Melatih lebih dari 9.000 anggota masyarakat, sebagian besar perempuan, untuk berbagai topik pada “Empat Pilar Perhutanan Sosial”
Indonesia Compact supports the Government of Indonesia's commitment to accelerate the implementation of social forestry schemes. With its partners, the Indonesia Compact has developed community-based sustainable forest management models, and encouraged sustainable industry and business models and benefited small-scale forest managers.
Indonesia Compact's contributions for social forestry:
- Conceptualizing the "Four Pillars of Social Forestry" approach: legality, on-farm, off-farm and market
- Working with 5 social forestry schemes in 197,906 hectares of area in 214 villages in 16 districts and 8 provinces
- Involving more than 16,000 households and 1,000 forest farmers organizations, and training of more than 9,000 citizens, most of them women, for various topics in the "Four Pillars of Social Forestry"
Foto (c) BaKTI
Compact Indonesia telah meningkatkan produktivitas pertanian melalui praktik berkelanjutan yang bermanfaat bagi petani, pemerintah, serta sektor swasta. Kontribusi Compact Indonesia untuk pertanian berkelanjutan:
- 121.143 petani kakao, kelapa sawit, kopi dan karet (25% di antaranya perempuan petani) dilatih metode pertanian berkelanjutan
- 49.634 hektar lahan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan
- Menambah populasi data online di CocoaTrace dan PalmOilTrace hingga 69.429 petani kakao dan 23.999 petani kelapa sawit
The Indonesia Compact has improved agriculture productivity through sustainable practices that benefits farmers, government and the private sector. Indonesia Compact's contribution for sustainable agriculture:
- 121,143 cocoa, oil palm, coffee and rubber farmers (25% women) were trained in sustainable agriculture method
- 49,634 hectares of land implement sustainable agriculture practices
- Population of online data in CocoaTrace and PalmOilTrace were added up to 69,429 cocoa farmers and 23,999 oil palm farmers
Foto (c) BaKTI
Compact Indonesia mendukung upaya Pemerintah Indonesia merestorasi 2,4 juta hektare lahan gambut. Berikut sejumlah kontribusi Compact Indonesia untuk merestorasi gambut:
• Pembasahan (rewetting) 14.356 hektare lahan gambut melalui konstruksi 232 sekat kanal di Jambi
• Revegetasi 408 hektare lahan gambut di Jambi dengan jenis tanaman jelutung, meranti, sagu, durian
• Pemetaan lahan gambut dengan metode LIDAR di area seluas 252.000 hektare di Kalimantan Barat dan Jambi
• Desain teknis sekat kanal untuk 1.146 titik di Jambi, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan
The Indonesia Compact has contributed to the Government of Indonesia's efforts to restore 2.4 million hectares of peatland. Indonesia Compact's contributions to peatland restoration:
- Rewetting 14,356 hectares of peatland by constructing 232 canal blockings in Jambi
- Revegetation of 408 hectares of peatland in Jambi by planting durian, sagoo, meranti timber, jelutung plants
- Peatland mapping using LiDAR method in 252,000 hectares of land in West Kalimantan and Jambi
- Designing canal blocking for 1,146 locations in Jambi, Central Kalimantan, and South Sumatra
Foto (c) BaKTI
Compact Indonesia mendukung upaya pemerintah untuk mencapai target porsi energi terbarukan hingga 23% dari bauran energi pada 2025. Penduduk yang belum terjangkau oleh jaringan PLN bisa mengakses listrik, sehingga mereka bisa lebih produktif dan meningkatkan pendapatannya. Sektor swasta pun didorong untuk meningkatkan perannya.
Capaian Compact Indonesia dalam sektor energi terbarukan:
- 12,3 MW pembangkit listrik energi terbarukan terpasang, baik yang tersambung dengan jaringan PLN maupun tidak
- Listrik dari energi terbarukan telah menerangi 8.808 rumah tangga dan mendukung ekonomi desa di daerah terpencil di 11 provinsi
- 40.000 orang (30% perempuan) diberi pelatihan teknis tentang energi terbarukan
- 11 Perusahaan Listrik Desa di 5 provinsi dan 1 RE Service Company (RESCO) di Sumba Timur didirikan sebagai model pengelolaan listrik off-grid berkelanjutan
Compact Indonesia has supported the Government of Indonesia's efforts to reach the target to increase renewable energy portion to 23% of energy mix in 2025. Citizens in off-grid location now can access electricity, which enables them to be more productive and to increase their income. The private sector has also been encouraged to increase their role in renewable energy.
Compact Indonesia has reached the following achievements in renewable energy sector:
- 12.3 MW renewable energy plants are installed, both on-grid and off-grid
- Electricity from renewable energy has illuminated 8,808 households and supported village economy in remote areas in 11 provinces
- 40,000 people (30% female) have been trained in renewable energy
- 11 Village Electricity Company in 5 provinces and 1 RE Service Company (RESCO) in East Sumba have been established as sustainable off-grid electricity management models
Foto (c) BaKTI
Compact Indonesia mendukung Kebijakan Satu Peta melalui Tata Guna Lahan Partisipatif. Kegiatan ini menghasilkan kepastian tata ruang untuk mendukung investasi serta pengembangan wilayah.
Kontribusi Compact Indonesia dalam Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif:
- 40 Kabupaten di 11 Provinsi mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi geospasial yang mendukung Jaringan Informasi Geospasial Nasional
- 363 desa difasilitasi memetakan sumber daya dan batas desa secara partisipatif
- Peta batas desa akan masuk dalam salah satu peta tematik penting pada pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
Compact Indonesia has supported the One Map Policy through Participatory Land Use Planning. This activity has generated spatial certainty to support investment and regional development.
Compact Indonesia's contribution in Participatory Land Use Planning:
- 40 districts in 11 provinces have collected and integrated geospatial information that support National Geospatial Information Network
- 363 villages were facilitated to participatorily map their resources and boundaries
- Village boundaries will be included in an important thematic map in the One Map Policy implementation
Foto (c) BaKTI
Jakarta, 8 Mei 2018
Dengan berakhirnya Compact Indonesia pada tanggal 2 April 2018, banyak kegiatan Compact yang memerlukan dukungan lebih lanjut dari sisi kebijakan dan pendanaan agar terus memberikan dampak dan terlaksana di berbagai bagian negeri ini. Oleh karena itu, untuk menandai penutupan dan keberlanjutannya, MCA-Indonesia menyelenggarakan acara penutupan yang mendiseminasikan hasil, produk dan pembelajaran untuk diserahkan dan dilanjutkan di masa depan setelah Compact selesai. Acara ini menandai penutupan Compact dan pada saat yang sama menandai dimulainya era baru untuk memperoleh dukungan baik dari tingkat nasional maupun internasional yang akan mendukung program, baik di tingkat kebijakan maupun operasional.
Paving The Way to Sustain the Indonesian Compact Achievement
Jakarta, May 8th, 2018
As the Indonesia Compact ended at April 2nd, 2018, various Compact activities need further support from policy and funding side so they can continuously give positive impact and implemented in various parts of Indonesia. Therefore, to mark its closing and continuation, MCA-Indonesia conducted an event to disseminate achievements, products and lessons learned to be handed over and continued in the future after Compact. The event marked the closure of Compact and also the beginning of a new era to obtain national as well as international support to sustain the program, at the policy and operational levels.
Millennium Challenge Corporation - MCC
Click here to claim your Sponsored Listing.
Videos (show all)
Category
Contact the organization
Telephone
Website
Address
Central Jakarta
Central Jakarta
Akun resmi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia
Central Jakarta
Official Page for Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kunjungi website kementerian di www.kominfo.go.id
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Gambir, Jakarta Pusat
Central Jakarta, 10110
Akun Resmi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta
Central Jakarta
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik merupakan unit kerja dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.