WALHI

Apa itu CCS/CCUS? Bagaimana skema tersebut justru memperburuk krisis iklim dan memperpanjang penderitaan rakyat?

Lewat diskusi publik yang akan dilaksanakan pada 29 Juli nanti kita akan mendengarkan paparan darj berbagai narasumber terkait dampak CCS/CCUS bagi iklim dan manusia.

Yuk! Catat tanggalnya dan bergabunglah bersama kami.

Halo wargaaa…
Apa kabar?

Beberapa hari lalu, kita dibuat senang oleh langit Jakarta yang tiba-tiba membiru. Dan di waktu tertentu indeks kualitas udara menunjukkan angka yang cenderung bersih. Sayangnya, bagi WALHI fenomena ini jarang terjadi. Apalagi bilang dihitung rata-rata indeks kualitas udara Jakarta dalam setahun masih tidak sehat.

Selain menghadapi krisis iklim, warga Jakarta juga masih harus menikmati dampak buruk polusi udara bagi kesehatan mereka. Meskipun demikian, kita bisa mendorong perbaikan kebijakan dan mendorong pemerintah untuk serius mengatasi polusi udara seperti tuntutan yang diajukan oleh masyarakat sipil di Jakarta.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai gugatan tersebut kamu bisa mengaksesnya langsung di website walhi.or.id

Jangan lupa jaga kesehatan dan gunakan masker saat beraktifitas!

Undang-undang baru nih guys!

Baru aja disahkan 2 hari lalu tanggal 9 Juli 2024. Seperti biasa, kalau terburu-buru pasti ada aja masalahnya.

Beberapa komunitas masyarakat adat juga udah menolak loh revisi undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sejak awal. Sayangnya, pemerintah kita agak s**a nggak dengerin warga nih kalau udah urusan bisnis sumber daya alam.

Yuk geser ke kanan kenapa UU KSDHAE ini adalah maut bagi masyarakat adat dan komunitas lokal!

Pada 8 Maret 2024, di Hari Perempuan Internasional, WALHI bersama dengan Mama Aleta Fund, TKPT Indonesia dan Ruang Baca Puan meluncurkan dua buku bagi Perempuan Pembela Lingkungan Hidup yang disingkat PPLH.

Buku pertama terinspirasi dari perjuangan Yosepha Alomang di Papua Barat, Mama Aleta Baun di Mollo, Gunarti di Kendeng, Eva Bande, Surtini Paputungan dan Jul Takaliuang di Sulawesi, NH Dayah dan perempuan lainnya yang sedang menyelamatkan lingkungan dan melindungi masyarakat.

Di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia, perempuan Pembela HAM Lingkungan muncul dari berbagai kisah perjuangan melawan pembongkaran dan perusakan ruang hidup mereka. Perempuan Pembela HAM Lingkungan seringkali menghadapi relasi kuasa yang berlapis.

Buku ini bermaksud membantu kita untuk mengumpulkan dan menautkan naskah-naskah yang mengandung dan mewacanakan pembela HAM, dan pembela lingkungan dan HAM perempuan, sehingga memudahkan kita memahami makna pada sebutan “Perempuan Pembela HAM-Lingkungan”

Buku kedua, menyajikan informasi tentang PPHL berdasarkan cerita dan pengalaman yang dikumpulkan oleh penulis di lapangan. Menjadi pembela HAM-Lingkungan memang tidak mudah, tapi menjadi perempuan pembela HAM-Lingkungan lebih tidak mudah lagi.

It’s Plastic Free July!

Sejak tahun 2011, bulan Juli diperingati sebagai Juli Bebas Plastik. Gerakan ini diinisiasi oleh beberapa orang warga di Australia Barat yang didorong oleh keinginan untuk mengakhiri polusi plastik dan mengajak keterlibatan semua orang untuk mendukung dunia tanpa sampah plastik.

Gerakan ini kemudian meluas ke berbagai negara. Di Indonesia, kampanye yang diberi nama Pawai Bebas Plastik yang digagas oleh berbagai organisasi lingkungan dimulai sejak tahun 2019. Ada 3 tuntutan utama dalam gerakan tersebut. Selain mendukung masyarakat yang sudah mengambil langkah tegas secara individu untuk mengakhiri sampah plastik tetapi juga mendesak pemerintah, produsen dan pelaku usaha.

pertama, mendorong pemerintah melarang penggunaan plastik sekali pakai, mendorong praktik guna ulang sebagai solusi.

Kedua, mendorong pemerintah memperbaiki sistem tata kelola sampah. Mencakup langkah-langkah perbaikan seperti penerapan kebijakan berdasarkan hirarki pengelolaan sampah.

Ketiga, mendorong produsen dan pelaku usaha bertanggung jawab atas sampah pasca konsumsi. Ini melibatkan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, penggunaan kemasan ramah lingkungan, dan implementasi kewajiban perluasan tanggung jawab produsen, seperti daur ulang atau pengelolaan sampah produk mereka.

Kamu juga bisa turut serta dalam Piknik Bebas Plastik dan akan ada rangkaian kegiatan yang menarik disana! Enjoy your Plastic Free July and See You Later 😍✨

Dalam rangka mendukung berbagai advokasi lingkungan hidup, WALHI akan melaksanakan penandatanganan kerja sama dengan dan

Selain itu, WALHI bersama dengan dan .pulaupari akan melaksanakan penanaman mangrove di pesisir Pulau Pari yang hari ini semakin tergerus karena krisis iklim.

Yuk cek apakah brand-brand dan bank yang kamu gunakan mengambil sawit kotor dan mengambil keuntungan dari PT Astra Agro Lestari yang terbukti melakukan perampasan lahan dan pelanggaran hak asasi manusia di Sulawesi?

Yuk cek apakah brand-brand dan bank yang kamu gunakan mengambil sawit kotor dari PT Astra Agro Lestari? 😩

Selama 4 bulan terakhir, dari bulan Maret-Juni sederet pejuang lingkungan hidup harus berhadapan dengan upaya kriminalisasi karena memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Mereka yang memilih bertahan dan mempertahankan ruang hidup mereka dari ancaman industri ekstraktif dipaksa berhadapan dengan hukum.

Padahal, mereka yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak boleh dipidanakan/dikriminalisasi sesuai dengan mandat UU 32 pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009 bahwa setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dipindana maupun digugat secara perdata.

Kami juga menilai bahwa upaya kriminalisasi terhadap warga karena kebijakan negara yang berorientasi pada pembangunan tanpa mempertimbangkan keselamatan rakyat.

Proses pembagunan Kawasan oleh PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) dan Bahosua Taman Industri Invesment Grup (BTIIG) di Desa Ambunu, Tondo, dan Topogaro, Kecamatan B**gku Barat, kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah diwarnai dengan berbagai macam konflik agraria, yang dimana terjadi perampasan lahan secara brutal dengan berbagai modus, salah satu prakteknya ialah modus salah gusur lahan. Selain itu, di duga PT IHIP tidak memiliki Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) serta izin lingkungan (Amdalalin). Konflik ini pada akhirnya mengarah pada kriminalisasi kepada warga, dimana saat ini empat orang warga mendapat pemanggilan oleh Polda Sulteng atas aksi protes terhadap klaim sepihak perusahaan atas jalan tani mereka yang digunakan oleh perusahaan sebagai jalan holding.

Untuk merespon situasi ini kami mengundang rekan-rekan Jurnalis untuk hadir dalam agenda Konferensi Pers yang akan dilaksanakan pada:
Hari/ Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Eksekutif Nasional WALHI

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Reklamasi Teluk Manado untuk Siapa? : Menggugat Swastanisasi Pesisir Terakhir di Kota Manado

Proyek reklamasi atau proyek pengurukan pantai untuk kepentingan swasta, khususnya kepentingan bisnis, terus terjadi. Kini, di Teluk Manado proyek seluas 90 hektar yang izinya diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada PT Manado Perkasa Utara, tengah dikebut. Sejak awal masyarakat dari berbagai desa atau kelurahan pesisir di Kota Manado menolak dan melakukan perlawanan.

Lebih jauh, masyarakat di Bunaken dan Manado tua yang akan terdampak reklamasi telah menunjukkan penolakan. Sejalan dengan itu, Anggota DPRD Sulawesi Utara, juga melakukan penolakan terhadap proyek ini.

Belajar dari berbagai tempat di Indonesia, proyek reklamasi telah mendapatkan perlawanan dari masyarakat hingga ke pengadilan. Perlawanan ini dilakukan karena memicu kerusakan lingkungan dan menggusur kehidupan nelayan. Bagaimana situasi di Teluk Manado? apa tuntutan masyarakat pesisir terkait proyek ini?

Untuk mendiskusikan hal itu, mari kita pertajam dalam diskusi publik yang akan diselenggarakan pada

Hari, tanggal: Selasa, 25 Juni 2024
Pukul : 09.00 - 11.30 WIB / 10.00 - 12.30 WITA / 11.00 - 13.30 WIT

Join Zoom Meeting
Meeting ID: 846 7054 8040
Passcode: 916113

Reklamasi Teluk Manado untuk Siapa? : Menggugat Swastanisasi Pesisir Terakhir di Kota Manado

Proyek reklamasi atau proyek pengurukan pantai untuk kepentingan swasta, khususnya kepentingan bisnis, terus terjadi. Kini, di Teluk Manado proyek seluas 90 hektar yang izinya diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada PT Manado Perkasa Utara, tengah dikebut. Sejak awal masyarakat dari berbagai desa atau kelurahan pesisir di Kota Manado menolak dan melakukan perlawanan.

Lebih jauh, masyarakat di Bunaken dan Manado tua yang akan terdampak reklamasi telah menunjukkan penolakan. Sejalan dengan itu, Anggota DPRD Sulawesi Utara, juga melakukan penolakan terhadap proyek ini.

Belajar dari berbagai tempat di Indonesia, proyek reklamasi telah mendapatkan perlawanan dari masyarakat hingga ke pengadilan. Perlawanan ini dilakukan karena memicu kerusakan lingkungan dan menggusur kehidupan nelayan. Bagaimana situasi di Teluk Manado? apa tuntutan masyarakat pesisir terkait proyek ini?

Untuk mendiskusikan hal itu, mari kita pertajam dalam diskusi publik yang akan diselenggarakan pada

Hari, tanggal: Selasa, 25 Juni 2024
Pukul : 09.00 - 11.30 wib / 10.00 - 12.30 wita / 11.00 - 13.30 wit

Narasumber:

Join Zoom Meeting
Meeting ID: 846 7054 8040
Passcode: 916113

Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi melakukan aksi pada Minggu, 22 Juni 2024 menolak reklamasi di Boulevard II, Manado Utara seluas 90 hektar.

Pemerintah bersama dengan PT Manado Utama Perkasa (MUP) mengklaim akan menyejahterakan warga dan nelayan sekitar saat sosialisasi pada 19 Maret 2024. Di tahap pertama mereka menjanjikan akan membangun tambatan perahu bagi nelayan.

Sayangnya, potensi kerusakan lingkungan dan hilangnya biota laut dampaknya jauh lebih besar dari sekedar membangun tambatan perahu bagi nelayan. Selain itu, riset sebelumnya di proyek reklamasi Manado Selatan juga menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan, hingga kehilangan sumber penghidupan warga sekitar serta banyaknya nelayan yang beralih profesi.

Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi Boulevard II!

Selamat lebaran iduladha

World Ocean Day atau Hari Laut Sedunia yang diperingati setiap tanggal 8 Juni adalah upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlangsungan ekosistem laut.

Sayangnya, upaya menjaga keberlangsungan ekosistem laut tidak dipandang serius oleh negara yang masih berwatak eksploitatif. Dengan mengambil konsep Blue Economy atau Ekonomi biru yang terbukti telah meminggirkan nelayan dan pesisir dari Pulau Pulau Kecil.

Konsep Ekonomi Biru memberi peluang bagi kompetisi antara nelayan kecil, nelayan tradisional dan korporasi karena Indonesia masih menganggap laut sebagai open access sehingga memungkinkan kompetisi terbuka tersebut.

Dalam momentum peringatan hari laut ini, WALHI menilai ekonomi biru justru menambah persoalan baru daripada menyelesaikan masalah tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

Pada titik ini, Pemerintah Indonesia seharusnya kembali pada konsep ekonomi yang dimandatkan oleh konstitusi Republik Indonesia, bukannya silau dengan ekonomi biru yang sangat bias kepentingan negara-negara utara. WALHI menyebut ekonomi berbasis konstitusi itu sebagai ekonomi Nusantara

Puncak Perayaan Pekan Rakyat Lingkungan Hidup di Padarincang segera dimulai!

Yuk yang masih bisa menyempatkan hadir di Padarincang, kamu bisa datang sekarang.

Perayaan Pekan Rakyat Lingkungan Hidup ini adalah puncak dari peringatan Hari Lingkungan Hidup yang diperingati setiap tanggal 5 Juni.

Momentum hari lingkungan hidup ini, WALHI memilih merayakannya langsung dikomunitas yang hari ini berhadapan dengan gheotermal yang akan merusak lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Warga Padarincang memiliki sejarah panjang perlawanan dimulai dari menolak Danone yang berpotensi merusak sumber daya air mereka dan sekarang harus berhadapan dengan proyek strategis nasional gheotermal di kampung mereka.

Dukungan serta solidaritas masih terus diperlukan, agar warga Padarincang tetap kuat dalam perlawanan melawan ekstraktivisme yang mengancam kehidupan mereka!

Aksi Iklim Pekan Rakyat Lingkungan Hidup

Aksi ini dilaksanakan di Car Free Day Banten pada Minggu, 2 Juni 2024 bersama dengan orang muda dan kelompok masyarakat sipil di Serang, Banten.

Aksi ini dilaksanakan sebagai bagian dari Rangkaian Pekan Rakyat Lingkungan Hidup yang dimulai dari aksi iklim, diskusi pararel dan aksi bersama masyarakat Padarincang yang hari ini masih konsisten menolak PLTPB atau Gheotermal di desa mereka.

Dalam aksi iklim ini, orang muda dan kelompok masyarakat sipil di Banten menyampaikan tuntutan-tuntutan masalah lingkungan di Banten termasuk masalah PLTPB, masalah polusi udara, perampasan lahan dan berbagai proyek strategis nasional yang akan mengancam Banten.

Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un

Keluarga Besar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo (Guru Besar Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Universitas IPB)

WALHI sangat berduka kehilangan seorang akademis yang selama ini terus berupaya konsisten mendorong penegakan perlindungan lingkungan dan terus mendorong pengelolaan sumber daya yang inklusif, adil dan berpihak pada lingkungan hidup.

Semoga amal ibadah beliau diterima disisi-Nya.

Kerusakan lingkungan yang kian masif terjadi terus memperburuk situasi rakyat. Dalam beberapa bulan terakhir kita melihat berbagai bencana ekologis terjadi hampir diseluruh Indonesia. Bencana alam sekalipun tidak direspon secara serius oleh penyelenggara negara.

Selain itu, berbagai proyek solusi palsu seperti proyek strategis nasional, mempromosikan tambang nikel dan mineral kritis sebagai energi baru terbarukan hingga membangun slogan slogan ekonomi biru, ekonomi hijau yang justru merusak lingkungan dan meminggirkan masyarakat yang bergantung pada alam dan hasil laut.

Lewat Pekan Rakyat Lingkungan Hidup 2024 sebagai bentuk perayaan Hari Lingkungan Hidup yang diperingati setiap tanggal 5 Juni, WALHI bersama dengan Warga Banten akan mendiskusikan serta meluncurkan buku Ekonomi Biru vs Ekonomi Nusantara, bagaimana Petrokimia menghancurkan lingkungan hidup di Banten dan bagaimana merespon bencana ekologis dan krisis iklim dalam upaya mendorong pembangunan yang berkeadilan.

Oleh karena itu, WALHI akan menggelar diskusi paralel dengan 3 bahasan utama. Bagi kamu yang ingin mengikuti kegiatan ini, bisa menyaksikan lewat Youtube WALHI Nasional.

Dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup yang diperingati setiap tanggal 5 Juni, WALHI bersama perwakilan rakyat dari seluruh nusantara menggelar Pekan Rakyat Lingkungan Hidup di Banten.

Salah satu kegiatan penting adalah kampanye climate action pada Car Free Day di Alun-Alun Kota Serang Minggu 2 Juni, dengan tema "Selamatkan Banten Dari Bencana Ekologis."

Siapkan dirimu, mari ”Bergerak Serentak Bersama Rakyat-Bangun Kekuatan Mewujudkan Keadilan Ekologis. "

Yth
Rekan-rekan Jurnalis
Di-Tempat

Jalan panjang demokratisasi sumber daya alam terus mengalami dinamika, padahal ini menjadi sebuah kondisi penghantar berdaulatnya rakyat atas sumber-sumber kehidupan.

Oleh karenanya dengan momentum hari lingkungan hidup, Walhi berinisiatif untuk menyelenggarakan pekan rakyat lingkungan hidup. Agenda ini kemudian akan dimanfaatkan untuk menyusun gagasan bersama, terutama dalam hal pengakuan dan perlindungan wilayah kelola

Walhi mengundang rekan-rekan Jurnalis dalam Media Brief “Pekan Rakyat Lingkungan Hidup 2024” yang akan dilaksanakan pada:

🗓️ Sabtu, 1 Juni 2024
🕒 13.30 WIB - Selesai
📍Zoom https://us02web.zoom.us/j/83831573097?pwd=dSzXdDg7DLTL9gA7b60L3h5EbwJYmF

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kesedian rekan Jurnalis kami ucapkan terima kasih

Selamat Hari Raya Waisak

[X Space]

Seri lanjutan diskusi merespon World Water Forum 10 yang akan dilaksanakan di Bali pekan ini. Kita akan mendiskusikan terkait dengan ancaman kiamat air karena aktivitas industri ekstraktif di Pulau-Pulau Kecil

[𝐗 𝐒𝐩𝐚𝐜𝐞]

Ancaman Ekspansi Industri Pariwisata terhadap Sumber Daya air dan Hak Masyarakat sebagai respon atas perhelatan forum air dunia atau World Water Forum yang akan berlangsung di Bali, 18-25 Mei 2024!

UNDANGAN Diseminasi Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI dan Diskusi Publik : Selamatkan Rimba Terakhir Papua

Indonesia memiliki 91 juta hektar kawsan berhutan, 40% diantaranya berada di tanah Papua. Rencana pembangunan kebun tebu 2 juta hektar dan konsesi tambang yang luasnya lebih dari 200 kali DKI Jakarta mengancam PAPUA sebagai Rimba Terakhir. Tinjauan lingkungan hidup WALHI menyoroti kegagalan Nawacita Jokowi yang memperburuk perlindungan hutan di Papua.
Oleh Sebab itu kami mengundang kepada seluruh ketua/pimpinan Organisasi atau Komunitas dan Individu untuk hadir dalam Diseminasi Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI dan Diskusi Publik : Selamatkan Rimba Terakhir Papua* yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 16 Mei 2024
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Teater Lantai 4 Unit 6, Universitas B**g Budi Luhur, Jakarta Selatan

Demikian undangan kegiatan tersebut. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.









Narahubung :
085156770510 (Fauzi)
081380399658 (Shaolin)

[𝐓𝐰𝐢𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐬𝐩𝐚𝐜𝐞]
𝑲𝒊𝒂𝒎𝒂𝒕 𝑨𝒊𝒓 𝒅𝒊 𝑷𝒖𝒍𝒂𝒖 𝑱𝒂𝒘𝒂
Sebagai kritik atas World Water Forum (Forum Air Dunia) ke-10 yang akan diselenggarakan 18-25 Mei mendatang di Bali.

Klik link berikut dan atur pengingat!
tinyurl.com/KiamatAirPulauJawa

🛑You can go to jail for running a stop sign and causing an accident. Breaking rules meant to protect people must always have consequences.

The Paris Climate Agreement from 2016 was such a stop sign. Glasgow’s COP26 in 2021 was another stop sign. Both highlighted the need for a rapid transition out of climate-wrecking coal. To protect people and planet.🌎

So far, 638 banks globally have ignored every stop sign along the way. Their financing for coal companies in the last three years: $470 billion.

❗That is only 20% less than it was eight years ago. We don’t have time to wait another 32 years for coal financing to end. Banks must stop it now!

Or be stopped.

❓Is your bank still banking on climate wrecking coal companies? Check out at: www.stillbankingoncoal.org

Buruh Bersatu Tuntut Transisi yang adil!

Bersama dengan masyarakat di Filipina, Thailand, Bangladesh, Amerika Serikat, Mozambik, Australia, Kanada dan Meksiko kami menuntut agar Jepang berhenti mendanai kerusakan lingkungan melalui Japan Bank for International Coorporation.